Headlines News :

Segenap karyawan dan tim redaksi Metro Post mengucapkan Ikut berduka cita

Segenap karyawan dan tim redaksi Metro Post mengucapkan Ikut berduka cita

Satap Bersama Pengurus Masjid Nurul Syakira Dengan Masyarakat

Kendari,MP-Pengurus masjid Nurul Syakira , bersama  pemerintahan kelurahan Lahundape yang dihadiri Lurah Lahundape, Hery, S.Si,M.Si,  Bhabinkantibmas dan warga Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, menggelar silaturahmi dalam rangka merayakan hari  raya Idul Adha, 1440 Hijriah. Dalam kegiatan yang dihadiri seluruh unsur  di kelurahan tersebut, dirangkaikan dengan santap bersama di Masjid Nurul Syakirah. Selasa (13/8)

Pengurus Masjid Nurul Syakirah, Kelurahan Lahundape, Gazali Ibrahim mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Syakirah, merupakan agenda rutin. "Kami sudah melaksanakan kegiatan seperti ini sebanyak tujuh kali berturut-turut," papar Gazali.

Setelah menggelar silaturahmi  bersama masyarakat dan aparat kelurahan, sore harinya pihak Masjid lalu menghidangkan sajian berupa makanan jadi dan daging qurban kepada musafir dan panti asuhan.
" Saya rasa lebih baik kita menyediakan suguhan makanan jadi ketimbang daging mentah. Karena jika kita membagikan daging mentah mereka akan sibuk lagi mencari bumbunya untuk memasak," ungkapnya.
Diterangkan Gazali, rutinitas sosial di masjid sudah biasa dilaksanakan, kegiatan bersama masyarakat merupakan salah satu agenda dari enam agenda di masjid tersebut. Di bulan Ramadhan  rincinya, pihak masjid bahkan menyuguhkan buka puasa bersama sekaligus makan bersama. "Sumber dana dari kegiatan dimasjid ini dari swadaya dan tidak mengganggu keuangan masjid," terangnya.

Selain aktifitas keagamaan, pihak masjid juga  terlibat dalam mendukung program pemerintah kota. Fasilitas  dan sarana infrastruktur, seperti jalan menuju ke masjid dan talud  bahkan dibangun masjid melalui swadaya masyarakat.

" Kami di masjid ini juga terlibat dalam pembangunan Kota Kendari dan kami mendukung penuh," ungkapnya.

Dalam agenda tersebut,  sempat diwacanakan pemekaran RT 12 menjadi RT 13. Lurah Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Hery, S.Si,M.Si  kepada Metropostonline. com menjelaskan, pemekaran RT 12 yang terbagi menjadi RT 13 tersebut merupakan amanah warga di jalan Bunga Duri 2 dan 3. Warga lanjutnya sudah mengusulkan pembuatan RT 13  sekaligus memekarkan RT 12 sudah diusulkan sejak  sembilan bulan lalu.
" Warga di RT 12 sudah banyak, sehingga warga mengusulkan agar RT 12 dimekarkan saja. Kami akan membahasnya besok,bersama warga di masjid, Rabu, (14/8) selepas shalat Isya," pungkas Hery. HN/NJ.

Cium Adanya Dugaan Korupsi, LMPP Minta Polda periksan Dinkes Butur

Butur MP-Lembaga Mahasiswa Pemerhati Pendidikan (LMPP) melaporkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton Utara (Butur) terkait adanya dugaan korupsi pengadan barang alat kedokteran Tahun Anggaran 2016.

Sumarno selaku dewan investigasi  LMPP-Sultra, timnya melaporkan kasus tersebut, mereka menilai dalam proyek Pengadaan alat Kedokteran tersebut terindikasi korupsi.

setelah dilaporkan, Tanggal 9 Agustus 2019 LMPP-Sultra akan kembali melakukan aksi damai di Polda Sultra. Laode Insan Dalumanto sebagai ketua LMPP-Sultra dan sekaligus yang akan menjadi Jendral Lapang aksi pada kamis 15 Agustus 2019 mendatang

Pada tanggal 28 februari 2017 lalu, Tim BPK melakukan pengujian harga satuan. Berdasarkan pemeriksaan fisik keberadaan aset tetap pada Dinas Kesehatan pada 28 februari 2017, atas pengadaan Alat Kedokteran Umum Tahun TA 2016 bersama dengan PPK, PPTK, PPHP, Pengurus barang. Hasil ujik petik  dari 32 item barang, terdapat 8 item barang yang bermasalah dan merugikan uang negara cukup Besar, terangnya.
LMPP "Meminta pihak polda Sultra  agar segerah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan", meminta Pihak Polda Sultra agar segera menurunkan tim konstruksi terkait Pengadan Alat Kedokteran  yang diduga korupsi,  meminta Polda agar memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA ) dan Pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kasus tersebut, pinta Sumarno.

Persoalan ini meresahkan warga, apalagi masyarakat butur khususnya karna peningkatan alat kedokteran sangatlah penting dan merupakan salah satu  dasar yang menunjang dan memperlancar pengobatan butur, hal ini akan menjadi miris jika anggaranya dikorupsi

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan nomor: 03.C/LHP/XIX.KDR/05/2017, terindikasi adanya dugaan pengelapan keuangan negara oleh Dinas Kesehatan kabupaten Buton Utara TA 2016

Persoalan ini kami seriusi, kamis depan kami pertanyakan SP2HP nya di Polda Sultra. Secara kelembagaan kami mengapresiasi Polda sultra, harapannya pihak Tipikor Polda Sultra dapat objektif dalam memperhatikan kasus tersebut, kami yang terhimpun dalam Lembaga Mahasiswa Permerhati Pendidikan  mendukung agar bersikap profesional dalam menegakan hukum secara umum di 17 kab/kota di Sulawesi Tenggara, lebih khusus di Kab. Buton Utara. Tegas (Laode Insan Dalulmato) melalui via telfon, tegasnya. Tim.

PN Jakpus Dikeluhkan Masyarakat Karna Hanya menyediakan Satu Loket Tilangan

Jakarta MP - Ratusan orang mengantri guna mengambil  berkas tilang  di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Kedatangan mereka tak lain untuk mengambil STNK atau SIM yang diamankan, saat ditilang.

Para pengantri memadati sepanjang trotoar dan jalan samping kantor kejaksaan yang beralamat Jalan Merpati Blok B Xll No 5, mereka  rela antri berdesakan hanya untuk mendapatkan nomor antrian.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hanya menyediakan satu loket penyerahan barang bukti tilang, sementara yang mengantri ratusan orang sehingga memperlambat proses pengambilan tilang.

Hal ini dikeluhkan oleh pelanggar  yus (37) yang  tiba dilokasi pukul 07 :15 dengan nomor antrean 142, dia menyesalkan dengan pengadaan loket yang kurang mengimbangi dari jumlah pelanggar yang datang.

"Antrian panjang tapi kejaksaan hanya menyediakan satu loket  pelayanan penyerahan barang bukti tilang, ini petugasnya tidak sebanding dengan jumlah pelanggar yang mau menukar surat tilangan. Paling tidak minimal ada tiga sampai empat loket, agar pelayanan lebih cepat,” pintanya.

Hal yang unik diakui seorang Ojeg Online (Ojol) Jaenal (45) dengan no antrean 86 dengan pelanggaran yang disanksikan petugas Satlantas Jakarta Pusat  dengan  pasal 287 (1) tentang pelanggaran  rambu lalulintas. Dia mengakui melanggar dijalan Gunung Sahari. Menurutnya  di lokasi tidak ada penjagaan petugas Satlantas yang terlihat.
"Saya akui memotong jalan di wilayah Gunung Sahari itu melanggar, namun biasanya di lokasi tersebut tidak ada petugas polisi begitu saya sudah memutar tidak jauh diberentikan Polisi"ucapnya pada 9/8/2019.

Menanggapi antrian warga  panjang, pihak kejaksaan Jakarta Pusat  mengatakan jika tidak ingin mengantri jangan melanggar.

"Untuk kelancaran proses pengambilan tilangan, mengantrilah yang tertib, jika tidak mau antri ya jangan melangggar" papar salah satu pegawai Kejaksaan didepan warga yang mengantri.

Masyarakat hanya menginkan ketersediaan layanan loket yang lebih memadai sehingga mempermudah masyarakat untuk melalkukan proses pengambilan tanpa mengantri lama.(met)

Anis Baswedan Mulai Terapkan Kebijakan Mengenai Kendaraan Bermotor Terkait Kualitas Udara di DKI Jakarta


Jakarta MP-Beberapa pekan terakhir ini, kualitas udara di DKI Jakarta menjadi sorotan media  lantaran mendapat julukan sebagai ibukota yang tingkat polusinya terburuk di dunia. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan dengan  jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 17 juta unit sebagai penyumbang buruknya kualitas udara di Ibu Kota Jakarta.

Mengacu hal tersebut Anies akan mengambil beberapa kebijakan terkait buruknya kualitas udara di ibukota. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari instruksi Gubernur   no 66 tahun  2019  tentang  pengendalian kualitas udara di Jakarta, kebijakan tersebut akan mulai diterapkan  kepada seluruh jajarannya yang terkait dengan pengendalian udara di Jakarta.

Adapun kebijakan yang akan direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta, berupa ditahun 2020 semua angkutan umum harus berusia 10 Tahun dan  lolos dari uji emsi, mengelola pembatasan kendaraan pribadi dengan menjalankan ganjil-genap akan diperluas, tarif parkir akan ditingkatkan serta membangun lebih banyak trotoar sehinga warga lebih nyaman dengan berjalan kaki, ucapnya.

Ditambahkan Anis, sedangkan kepada untuk instansi terkait agar memasang alat monitoring nilai buangan asap industri dan pemasangan pengendalian kualitas udara pada cerobong industri, mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau yang ada di Ibu Kota dengan menanam banyak pohon yang ikut membantu menyerap polusi dan akan mendorong percepatan peralihan ke energi terbaru dengan tujuan mengurangi ketergantungan atas bahan bakar fosil.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta akan membuat ketentuan bahwa di tahun 2025 kendaraan pribadi yang akan beroperasi di Jakarta harus berusia dibawah 10 tahun dan wajib lulus uji emisi, tegasnya.

Dalam poin ke 2 Anies akan memeperluas sistem ganjil-genap yang berlaku dikawasan kawasan di Jakarta, namun persaratan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan listrik.

"Nanti akan banyak kawasan  yang akan menjadi kawasan sistem ganjil-genap dan peraturan ganjil genap ini tidak berlaku bagi kendaraan yang menggunakan sumber tenaga listrik", jelas Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur Jakarta  juga menjelaskan semua yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor ikut berkontribusi dengan jenis besar kecilnya kendaraan.
"Kita semua yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor akan ikut berkontribusi besar kecilnya itu ada sekalanya tapi kita semua ikut berperan,karena itu pada pelaksanaanya kita membutuhkan kerja bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat", tuturnya dalam vidio yang diunggahnya.(met)

DAK SMK di Sultra Tersebar di 85 Sekolah, Daratan dan Kepulauan


Kendari, MP-Dana Alokasi Khusus (DAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dikbud Sultra) sebesar Rp 106 miliar, telah berjalan dan sedang dilaksanakan di 85  SMK se Sultra. Saat ini, Dikbud sedang  menunggu pelaporan tahap pertama dari setiap SMK.

Kepala PTK DAK Dikbud Sultra, Arfit Alusi, S.Sos mengatakan, pengerjaan tahap pertama DAK di SMK sudah rampung sekitar 25 persen. Untuk dilanjutkan ke tahap 2 lanjutnya,  sekolah yang mendapatkan DAK tersebut melaporkannya ke Dikbud.Adapun pengerjaannya dilaksanakan sebanyak 3 tahap.

" Jumlah sekolah penerima DAK tersebar merata di seluruh SUltra baik daratan dan kepulauan," terangnya.
Menurut Arfit, pembangunan sarana infrastruktur sekolah melaui DAK tersebut, langsung dikerjakan pihak sekolah atau melalui Swakelola. " Bentuk pembangunannya itu ada LPS, laboratorium dan jamban, " terangnya.
Arfit berharap, pihak sekolah melaksanakan prpgram tersebut sesuai petunjuk Tekhnis ( Juknis)  sehingga memudahkan kegiatan dan tidak bermasalah.

"Saya mewanti-wanti pihak sekolah agar tidak main main. Mereka harus melaksanakan proyek DAK sesuai aturan yang ada atau Juknis sehingga tidak menyulitkan kami," tandasnya. HN Nj.

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah