Headlines News :

Inspektorat Konut Lakukan Pemeriksaan Reguler Tingkat Desa Se Kabupaten Konawe Utara,


Konut MP - Terkait dengan pemeriksaan tindak lanjut reguler, Dinas Inspektorat Kabupaten Konawe Utara banyak menemukan ke janggalan dan juga kekurangan dalam pelaksaan Prograam  Dana Desa (DD) di 84 Desa di 13 kecamatan se Kabupaten Konawe Utara dari Anggaran tahun 2015 sampai dengan 2018,"Baik secara administrasi maupun secara pisik, jelasnya.

Hal tersebut diungkapkan Plt, Kadis Inspektorat, Paul Patri Dinar, Sp, menjelaskan Kepada media saat di temui di ruangan kerjanya, senin/21/01/19.

Namun setiap hasil LHP pemerinsaan pasti ada temuan,baik secara administrasi ataupun pisik, namun sesuai norma Inspektorat kami harus mengaju ke aturan, dengan tuntun ganti rugi (TGR) dan kami laporkan kepada bupati untuk di tindak lajuti, Ungkap Paul,

Harapan kami dari inspektorat konawe utara agar prograam DD se kabupaten konawe utara,benar benar di manfaatkan dengan baik, baik itu segi pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa, prograam DD ini di luncurkan oleh  Bapak Presiden, JOKO WIDODO untuk membangun Desa yang tertinggal menjadi makmur dan di rasakan lansung asas manfaatnya oleh masyarakat, tegasnya. Arif

Keberadaan PT.BOSOSI PRATAMA Sudah Sesuai Prosedur


Sultra MP - PT Bososi pratama perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel Di Sultra, tempatnya di Kabupaten Konawe Utara. PT. Bososi Pratama berdiri pada tahun 2010 dan sampai hari ini dan menjadi salah satu perusahaan tambang lokal terbesar di sultra yang terus memberikan kontribusi besar bagi daerah Konawe Utara Sultra secara umum.keberadaan PT. Bososi Pratama di konawe utara memegang peranan sentral bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal sekitar tambang,serta menjadi salah satu sumber pendapatan daerah sultra.

Humas PT.Bososi pratama Laode Riago mengatakan, penutupan sementara yang dilakukan pemda sultra terhadap PT Bososi pratama karena pertentangan yang terjadi pada karyawan,bukan karena urusan administrasi. "Ada 500 tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan kami,sekitar 80 persen warga lokal yang bekerja di sana,jika ini di berhentikan kasian keluarganya mereka.

Dalam perjalananya,PT. Bososi Pratama dari tahun ketahun mengalami pasang surut dalam megikuti perubahan-perubahan regulasi yang berlaku secara umum di indonesia serta aturan yang dibuat oleh daerah namun hingga saat ini PT.Bososi pratama terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu perusahaan tambang yang di perhitungkan di kancah nasional.Keberadaan PT.Bososi pratama menjadi jantung pertambangan dikonawe utara secara khusus dan kompetif di tataran sultra.PT.Bososi pratama  sejak berdirinya hingga saat ini senangtiasa konsisten dengan citranya sebagai perusahaan yang tunduk dan patuh pada regulasi yang dibuat oleh para pemangku kebijakan baik dipusat maupun di daerah.

PT.Bososi pratama berdiri dengan mengikuti dan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam proses perjalanannya layaknya perusahaan tambang secara umum;

PT.Bososi pratama berdiri berdasarkan keputusan Bupati konawe utara nomor: 873 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang pemberian izin Usaha pertambangan Eksplorasi PT. Bososi Pratama.kemudian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan izin usaha pertambangan Eksplorasi PT.Bososi pratama dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi produksi yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati konawe utara nomor:199 Tahun 2011 Tentang pemberian izin pertambangan Operasi produksi PT.Bososi pratama(KW 11 JN OP 001)selain itu pada tahun 2012. 
PT.Bososi pratama mendapatkan izin operasi atas terminal khusus pertambangan Nikel,melalui keputusan menteri perhubungan Nomor:KP 1145 Tahun 2012 tentang pemberian izin Operasi kepada PT.Bososi pratama untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan Nikel diDesa Morombo, kecamatan Lasolo/Langgikima,kabupaten konawe Prvo Sultra.

Dalam perjalanan PT.Bososi pratama diberikan persetujuan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal atas nama Menteri lingkungan Hiadup dan Kesehatan dengan surat nomor.54/1/PP-PKH/PMD/2015 tanggal 18 September 2015 untuk kegiatan operasi produksi nikel dmp dan sarana penunjanganya di kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara seluas lebih kurang 496.33(empat ratus sembilan puluh enam dan tiga puluh tiga perseratus)hektar melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP)Penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai(DAS)dengan rasio 1:1.

Selanjutnya PT. Bososi Pratama dinyatakan memperoleh izin pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH)Melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:  98/1/IPPKH/PMDN/2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan operasi produksi bijih nikel DMP dan sarana penunjanganya pada kawasan hutan produksi terbatas atas nama PT.Bososi Pratama,di Kabupaten Konawe utara,Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (empat ratus sembilan puluh lima dan dua puluh lima perseratus) hektar persegi.

'Administrasi kami tidak ada masalah semua clear.sanksi waktu itu dikarenakan adanya kecelakaan kerja namun sudah diselesaikan. PT.Bososi pratama selalunya mengedepankan taat regulasi dan transparansi dalam ruang publik terkait segala Aktifitasnya PT.Bososi pratama. Herman.S.

Pemdes Liabalano Gunakan Anggaran Dana Desa Tahap Akhir Untuk membangun Jamban dan Lapangan Olah Raga

MUNA (SULTRA) MP - Akhir Tahun 2018, tepatnya  di tahap ke- 3 Kucuran  Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Desa (Pemdes) Liabalano Kecamatan Kontunaga Kabupaten MUNA (Sultra) saat ini telah Gencar-Gencarnya Membangun Jamban Sarana Prasaran  Infrastruktur Desa Berupa Pembangunan lapangan Sepak Bola dan Bola Volly, serta Lapangan Sepak Takrow. Disamping itu ada juga pembuatan Penampungan Air hujan, Bumdes, 106 Bidang Dekorasi pesta serta pembayaran gaji Insentif Guru PAUD, tutur  Laode ngkodau Kepala Desa (Kades) Liabalano Kecamatan kontunaga Kabupaten MUNA

Ngkodau yang di dampingi Sekdes dan TPK mengatakan,  Pembangunan Jamban ini kita lakukan Guna Menahan  yang sudah kita tingkatkan sebab program Desa Liabalano tahun ini adalah pembangunan Sepak Bola maka kami harap dengan adanya pembangunan Sepak Bola ini agar kiranya  yang sudah kami  bangun  bisa bertahan lama,sebab kalau kita tidak bangun Jamban dan lapangan Sepak Bola, Voly, Takrow dan kami juga membangun jamban keluarga Ungkap  kades ngkodau saat di temui di lokasi Pekerjaan  bersama TPK dan Sekdes.
Melalui Program dana desa selain  Pembangunan Sepak Bola kami juga Membangun jamban keluarga sebanyak 30 unit, Bumdes 106 Desa atau dengan Insentif Guru PAUD."Terangnya.

Lanjut." agkodau , masih ada  Pembangunan lapangan voly dengan lapangan Takrow serta pembangunan  jamban keluarga sebanyak 30 Unit dan semua Program Pembagunan di MUNA Khusus dari  anggaran  dana desa." Jelas ngkodau.

Semua Program yang di desa Liabalano baik yang  program yang sudah selesai  maupun yang sementara berjalan, Alhamdulillah  semuanya berjalan sesuai harapan berkat kerja yang baik antara kepala desa dan perangkatnya  yang di didukung oleh semua elemen baik dari dukungan  masyarakat itu sendiri.
Harapan kami selaku pemerintah desa agar anggaran dana desa setiap tahunnya semakin di tingkatkan, sebab dengan adanya Program Dana Desa yang di kucurkan oleh pemerintah pusat kesetiap desa, Program ini betul-betul sangat membantu desa dalam peningkatan pembangunan  infrastruktur di desa, serta Program  DD ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di desa,maka saat ini Desa membangun Indonesia, harap Laode ngkodau. HN/Asdin remi

Kades Lapodidi Bersama TPK, Membangun Melalui Dana Desa

Sultra MP - Didalam mengelola anggaran Dana Desa (DD) dibutuhkan perhitungan yang matang,sebab jika tidak anggaran tersebut akan merugikan pihak pemerintah desa yang dimana pembangunan tersebut akan terbengkalai dan mempunyai kualiatas yang buruk.

Dengan adanya kucuran dana desa dari pemerintah pusat maka terjadi perputaran uang didesa kerna digunakan untuk kemajuan desa tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di Desa Lapodidi, Kecamatan Kontunaga.

Pembangunan sarana Air bersih dengan pipa sepanjang 2400M dan disalurkan ke 115 KK, JUT panjangnya 450M, kalau untuk Talut 30M, Tendon Air 3 buah, ada pun pembangunan Deuker 1 unit, oprasional dan ATK, beserta pemeliharaan PAUD maupun Pelatihan Kader pos Yandu.

Untuk Bumdes simpan pinjam Dengan sertifikat tanah, sedangkan fasilitas olah raga berupa I buah Tenis meja disamping itu ada juga pelatihan Linmas. Untuk menambah pengetahuan masyarakat, DD juga dipergunakan membeli buku-buku sejarah untuk bacaan masyarakat. program inilah yang kami jalankan melalui dana desa sesuai hasil musawara bersama masyarakat Lapodidi.
Menurut Kades Lapodidi, LAODE FARUDU bantuan pemerintah melalui dana desa sangatlah bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa Lapodidi, semoga kedepannya dana desa akan terus berlanjut guna meningkatkan pembangunan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Lapodidi,kecamatan kontunaga.


Dalam membangun desa agar lebih maju memang dibutuhkan kerjasama dari seluruh aparat pemerintah maupun masyarakat agar hasil yang dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan melalui kesepakatan bersama warga lewat musrembang,"kata Laode Farudu. HN/Asdin remi

LSM WASINDO Mendesak Polda Sultra memanggil Kapolsek Kabaena,Terkait keterlambatan penanganan kasus BRI cabang BAU-BAU.


Sultra MP - Bermula ketika adanya tindakan dari ibu rida yang melakukan tindakan pembobolan dan pengambilan paksa barang-barang yang ada didalam rumah Ecifilian salta pada kamis (18/10/2018). Atas tindakan tersebut Ecifilian salta (korban) langsung mengadukannya ke Kepolisian Sektor Kabaena dengan pasal pencurian dan pengrusakan.pada sabtu (03/11/2018).

Dalam laporannya Ecifiliana memaparkan bahwa adapun barang-barang yang diambil berupa horden, meja makan, karpet plastik, lemari, piring, lemari pakaian, ranjang besi, galon, dengan total kerugian sebesar RP 5.000.000.

Permasalahan tersebut berawal ketika seorang nasabah bernama Ecilifiani salta melakukan peminjaman uang di BANK BRI unit Kabaena Bau-Bau dan tidak mampu melunasinya sampai batas waktu yang telah ditentukan..tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya tiba-tiba Rida yang merupakan salah satu pegawai di Bank tersebut merupakan pelaku atas tindakan pencurian dan pengrusakan.

Dari hasil keterangan yang dihimpun, BRI unit Kabaena cabang Bau-Bau telah sempat mengambil langkah lelang tanpa adanya koordinasi berupa pemberitahuan ada pun surat teguran yang diberikan kepada pihak kereditur (Ecilifiani salta),dan tentunya kondisi ini sangatlah betentangan dengan peraturan yang ada.

Perlu diketahui dalam pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK, 06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang,semestinya proses pelelangan dilakukan dengan dua cara yakni melalui Balai lelang atau melalui lelang penetapan pengadilan,dimana pelaksanaan lelang melalui balai lelang hanya dapat dilaksanakan jika tidak ada kemungkinan bantahan dari pemilik aset (bisa rumah atau barang),dan barang yang akan dilelang tersebut sudah dikuasahi oleh pemohon lelang (tidak perlu ada pengosongan lagi) atau dengan kata lain masuk dalam kategori lelang secara sukarela.untuk pelaksanaan lelang tersebut,pemohon lelang dapat mengajukan permohonan lelang kepada balai lelang swasta atau pemerintah.

Namun jika melalui balai lelang swasta,harus mendapat bantuan dari kantor lelang negara. jadi,balai lelang swasta tersebut hanya membantu untuk mempersiapkan dokumen dokumenya,setelah data semua lengkap,maka dimintakan jadwal lelang,dan selanjutnya dimuat pengumuman lelang disurat kabar lama selama dua kali dengan jangka waktu masing-masing lima belas hari.

Sementara itu, kalau pelaksanaan lelangnya lewat penetapan pengadilan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yakni jaminan/barang masih dikuasai oleh pemilik jaminan/pemilik barang (dalam dikosongkan), dan terdapat perlawanan dari pihak jaminan. adapun tahapan dalam proses pelaksanaan lelang melalui pengadilan.yakni; Kreditur selaku pemohon lelang mengajukan permohonan untuk pelaksanaan sita jaminan.
Setelah keluar penetapan sita atas jaminan dilanjutkan dengan proses pengosongan atas jaminan/barang tersebut dengan perintah dari pengadilan,yang dilanjutkan dengan permohonan SKPT. Setelah SKPT keluar,maka pemohonan lelang mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakannya taksasi (penaksiran) yang dilaksanakan oleh pihak dari kelurahan dan dinas pekerjaan Umum (DPU) untuk menetapkan nilai atau harga wajar atas jaminan yang akan dilelang.

setelah harga yang didapatkan,maka kepala pengadilan akan mendapatkan batas harga(limit) jaminan yang akan dilelang. Setelah adanya penetapan harga limit pemohon lelang mengajukan permohonan untuk penjadwalan lelang. Setelah jadwal lelang ditetapkan,maka barulah dilaksanakan pengumuman untuk pelaksanaan lelang melalui surat akbar,proses lelang dilaksanakan.

Kami selaku LSM Wasindo, yang diketuai oleh La Ode Efendi..S.H.bersama koordinator lapangan Hervin Butur meminta agar kiranya kasus ini dituntaskan sesuai proses hukum yang berlaku dan memohon kepada polda sultra untuk memanggil pihak BRI cabang Bau-Bau unit kabaena yang terlibat untuk sekiranya dapat diberi sanksi tegas.
Agar Polda sultra juga memanggil pihak polsek kabaena, beserta otoritas jasa keuangan (OJK) sultra memanggil dan memeriksa seluruh pihak BRI cabang Bau-Bau unit kabaena yang terlibat agar sekiranya dapat direkomendasikan ke OJK untuk diberi sanksi tegas. HN,BAHAR.S

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah