Headlines News :
Home » , » DIPA Sumsel 2012 Rp8,9 Triliun

DIPA Sumsel 2012 Rp8,9 Triliun

Written By mas_eko_keren on Rabu, 21 Desember 2011 | 11.44


DIPA tahun 2012 resmi diserahkan oleh Presiden SBY kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Istana Negara, kemarin. Presiden memberikan DIPA secara simbolis kepada para pengguna anggaran. Mereka adalah para menteri, pimpinan lembaga negara dan 33 gubernur seluruh Indonesia.

JAKARTA – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2012 dari APBN sebesar Rp8,9 triliun. Dibandingkan DIPA tahun 2011 sebesar Rp7,1 triliun, DIPA tahun 2012 meningkat Rp1,8 triliun.

Penyerahan DIPA tahun anggaran 2012 dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, kemarin. DIPA diserahkan Presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan para gubernur seluruh Indonesia, diawali dengan penyerahan secara simbolis kepada 6 menteri diteruskan kepada 33 Gubernur se Indonesia termasuk Gubernur Sumsel Alex Noerdin,kemarin.

Mewakili Gubernur Sumsel Alex Noerdin,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Yohanes Toruan mengakui,kisaran DIPA sektoral yang diterima Sumsel tahun anggaran 2012 mencapai Rp8,9 triliun, sementara dana transfer yang sebelumnya dikenal sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2012 mencapai Rp2 triliun.

“Penyerahan DIPA ke SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di Sumsel rencananya akan dilaksanakan 22 Desember,” katanya. Sementara saat menyerahkan secara simbolis DIPA Tahun Anggaran 2012 di Istana Negara, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara khusus menyoroti pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan.

Presiden mengingatkan,pembangunan infrastruktur seharusnya terus membaik seiring pertumbuhan ekonomi.Pada kenyataannya infrastruktur masih menjadi tantangan berat Indonesia. “Saat berkunjung ke daerah, semua gubernur paham infrastruktur masih menjadi tantangan, semua berteriak infrastruktur. Saya berpesan kepada Menteri Keuangan, kalau ada sisa anggaran, jangan dibagibagi enggak jelas.Arahkan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Presiden.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya,A Prasetyantoko, mendukung rencana pemerintah yang akan menggunakan sisa anggaran untuk pembangunan infrastruktur.Dia yakin anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional. "Tapi memang itu tidak mudah. Undang-Undang Lahan tidak menjamin proyek infrastruktur lancar pada tingkat eksekusi," ungkapnya.

Penyerapan Diawasi Ketat

Di bagian lain,Presiden SBY menegaskan penyerapan anggaran tahun depan akan diawasi dengan ketat.Penyerapan tersebut bahkan akan dievaluasi oleh tim khusus untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden tiga kali dalam setahun. Evaluasi tersebut diharapkan bisa mempercepat proses realisasi penyerapan anggaran, terutama belanja modal.

Evaluasi juga akan memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai koridor dan mengurangi penyimpangan.Untuk mendukung langkah tersebut,tim khusus yang terdiri atas Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),serta Kementerian Keuangan akan diterjunkan.

Nantinya mereka akan memberikan laporan evaluasi penyerapan anggaran di setiap kementerian/ lembaga (K/L) serta pemerintah daerah kepada Presiden tiap April, Agustus,dan November.“ Saya harap tidak ada kelalaian lagi.Laporkan penggunaan itu,buka saja ke publik.Ini pertanggungjawaban kita,” tutur Presiden.

Presiden menuturkan langkahevaluasitigakalidalamsetahun tersebut diambil karena dia merasa tidak puas dengan realisasi penyerapan anggaran pada 2011.Hingga 30 November realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 71%. Penyerapan anggaran untuk belanja barang hanya 59%, sedangkan belanja modal lebih rendah lagi yakni 46%.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang kurang maksimal. “Pada 2011 kita sebenarnya kehilangan peluang untuk ekonomi kita untuk tumbuh lebih tinggi lagi.Ada opportunity loss. Mestinya lebih banyak lagi hasil dan sasaran yang dapat kita capai. Kalau kita masih begini berarti kita menyia-nyiakan momentum untuk ekonomi kita tumbuh lebih pesat lagi di masa mendatang,”ucapnya.

Mengingat rendahnya anggaran itulah Presiden mengajak pemangku kepentingan baik di pusat atau daerah untuk menemukan sistem dan mekanisme yang tepat untuk mendukung realisasi penggunaan anggaran, termasuk dengan memberikan reward dan punishment. Mekanisme tersebut juga diharapkan mampu menyentuh persoalan mendasar seperti penyelesaian regulasi dan prosedur yang dianggap menghambat pembangunan.

“ Kalau ada regulasi yang menghambat jangan dibiarkan. Mari kita duduk bersama untuk ini,kasih waktu 3 bulan. Akhir Maret saya tidak mau mendengar ada regulasi yang mengunci penggunaan anggaran,”ungkapnya. Kemarin Presiden SBY menyerahkan DIPA kepada kementerian dan gubernur.

Untuk tahun ini DIPA yang dialokasikan sebesar Rp1.435,4 triliun atau 17,7% dari PDB.Angka tersebut naik sebesar Rp114,6 triliun atau 8,7% dibanding tahun lalu. Pengguna anggaran dengan penyerapan pagu belanja modal tertinggi pada Tahun Anggaran 2011 juga mendapatkan reward.

Menkeu Agus Martowardojo mengemukakan, sejak tahun lalu sebenarnya pemerintah telah menjalankan sistem reward dan punishment dalam realisasi penyerapan anggaran. Jika sebuah kementerian/lembaga tidak bisa menyerap anggaran sesuai yang diminta dan tidak bisa menjelaskan alasan yang tepat,kementerian/lembaga tersebut akan dikenai sanksi.

“Tentu dilakukan evaluasi dulu karena ada juga penyerapannya rendah karena efisiensi atau faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Bagi kementerian/ lembaga yang penyerapannya rendah dan tidak bisa dibuktikan itu ada pemotongan anggaran di tahun berikutnya,” papar Agus Martowardojo.

Pengamat ekonomi Econit, Hendri Saparini, menilai penyerahan DIPA yang dipercepat tidak serta-merta menjamin eksekusi belanja pemerintah maksimal. Persoalan rendahnya kinerja penyerapan anggaran setiap tahunnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian DIPA lebih awal.

Persoalan utama yang menyebabkan kinerja penyerapan belanja pemerintah rendah adalah perencanaan anggaran dan kesiapan proyek atau program untuk dijalankan. “Perencanaan belum terintegrasi,sementara proyekproyek masih banyak yang belum siap untuk dieksekusi. Inilah yang perlu dan mendesak dibenahi,”ucap Hendri.

Hendri berpandangan, peran APBN tahun depan semakin penting sebagai stimulus penggerak laju pertumbuhan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian ekonomi dunia. Pemerintah harus mendorong belanja modal agar menjadi stimulus yang besar bagi ekonomi nasional.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah