Headlines News :
Home » , , » DPRD Ancam Adukan Dinas Kebersihan DKI ke KPK

DPRD Ancam Adukan Dinas Kebersihan DKI ke KPK

Written By mas_eko_keren on Selasa, 06 Desember 2011 | 16.34


JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta mengancam akan mengadukan Dinas Kebersihan DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tidak menanggapi panggilan DPRD terkait pelaksanaan lelang Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

"Ada aturan hukum yang berlaku serta mekanisme pelelangan sebuah proyek dan itu harus diikuti," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/12/2011).

Meski sudah ada surat persetujuan dari Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, Dinas Kebersihan tetap harus melaporkannya secara langsung kepada Komisi D. Sehingga nantinya dibentuk panitia khusus (pansus) pembangunan ITF Sunter.

"Saat saya baca pengumuman lelang ITF Sunter ini, saya kaget karena sampai saat ini, Dinas Kebersihan DKI sama sekali belum mempresentasikan informasi apa pun terkait ITF tersebut kepada anggota dewan, khususnya Komisi D," ujar Sanusi.

Dalam pengumuman lelang tersebut tertulis pengambilan dan pengembalian formulir dilakukan mulai 30 November hingga 12 Desember 2011. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk tipping fee ditentukan sebesar Rp 400.000 per ton sampah per hari.

"Harusnya kan dipaparkan, dibuat Pansus, lalu disetujui Pansus, baru pengumuman lelang boleh diumumkan di media massa," kata Sanusi.

Selain itu, anggota DPRD seharusnya mengetahui nilai investasi pembangunan ITF tersebut, besaran HPS untuk tipping fee yang akan dibayarkan untuk satu ton sampah, sistem kerja sama yang akan digunakan dan cara pembayaran menggunakan APBD. Sanusi juga mempertanyakan dasar penentuan tipping fee sebesar Rp. 400.000 tersebut. Tipping fee ITF Sunter ini jauh lebih mahal dari tipping fee pada TPST Bantargebang yang hanya mencapai Rp 103.000 per ton per hari dengan jarak tempuh kendaraan angkutan sampah ke TPST Bantargebang lebih jauh daripada ke ITF Sunter.

"Yang kami pertanyakan, penentuan angka Rp 400.000 itu atas dasar apa? Komisi D akan panggil Dinas Kebersihan DKI. Kalau tidak ditanggapi, maka kami akan laporkan ke KPK," kata Sanusi.TR
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah