Headlines News :
Home » , , » Kasus E-KTP Masih Terus Makan Korban

Kasus E-KTP Masih Terus Makan Korban

Written By mas_eko_keren on Senin, 05 Desember 2011 | 21.43


Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad

Jakarta,- Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah usai menyidik kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP ke lima daerah.

“Sesuai dengan percontohan itu, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Jogjakarta, dan Jawa Barat. Namun, kita mesti mengkajian data-data tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Gedung Bundar, Senin (5/12).

Hal tersebut bertujuan agar apa yang ditargetkan semuanya sama sesuai spesifikasi.

Diketahui lima daerah tersebut dijadikan percontohan pekerjaan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem, dan blangko KTP yang dilengkapi dengan chip dalam rangka penerapan awal KTP berbasis NIK secara nasional dengan pagu anggaran sekitar Rp15 Milliar.

Namun, Noor belum bisa memastikan kapan waktunya untuk diumumkan dan dilanjutkan ke pihak penyidik. Walau demikian, ia berjanji, akan mengumumkan secepatnya.

Menyangkut kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka yang berasal dari Kemendagri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni Direktur Pendaftaran Penduduk Kemendagri, selaku PPK, Irman, Direktur Utama PT IR, Indra Wijaya, Ketua Panitia Pengadaan Barang Paket P.11, Dwi Setyantono, dan Direktur PT KWU, Suhardjijo. Serta PT Inzaya Raya (PT IR) dan PT Karsa Wira Utama (PT KWU), selaku pemenang lelang proyek awal berskala nasional ini.

Terkait status para tersangka, lanjut Noor akan dilakukaan penahanan, setelah ada hasil dari pemeriksaan tim yang terjun di lima daerah proyek percontohan tersebut.

"Penahanan itu kewenangan penyidik. Kita tunggu saja hasil pengkajian saat ini, mudah-mudahan ada kejelasan status mereka nantinya," terang Noor.

Kasus ini terjadi pada tahun 2009. Di mana saat itu Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan blangko KTP yang dilengkapi dengan chip dalam rangka penerapan awal KTP berbasis NIK secara nasional dengan pagu anggaran Rp15,4 miliar tersebut.

Berdasarkan hasil pelelangan, terpilihlah dua perusahaan yang akan melakukan pengadaan barang dari proyek KTP tersebut yakni PT Karsa Wisesa Utama dan PT Inzaya Raya dengan nilai kontrak pengadaan KTP sebesar Rp9 milliar.

Pada proyek ini penyidik menemukan perbedan antara barang yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan barang yang diadakan. Sesuai kontrak pada 16 November 2009 silam.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah