Headlines News :
Home » » Kasus Hasil Audit PDAM-Kepala Irda Cianjur Dilaporkan

Kasus Hasil Audit PDAM-Kepala Irda Cianjur Dilaporkan

Written By mas_eko_keren on Rabu, 21 Desember 2011 | 12.00

CIANJUR– Mantan Direktur PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, periode 2006 – 2011, Yudi Junadi, melaporkan Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur, Budhi Rahayu Thoyib ke Polres Cianjur, kemarin.

Budhi diduga telah menyebarluaskan resume hasil audit laporan pemeriksaan PDAM Tirta Mukti kepada publik. Padahal,sesuai ketentuan,menyebarluaskan resume hasil audit itu tidak dibenarkan karena sesuai etika, dokumen resume tersebut sifatnya rahasia dan internal. ”Saya telah melaporkan ke penyidik Polres Cianjur dengan dasar pengaduan Undang Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar aduan laporan ini juga karena ada dugaan Kepala Irda Kabupaten Cianjur diduga telah menyebarkan resume hasil audit pemeriksaan laporan PDAM Cianjur yang sifatnya rahasia dan internalke publikdengantujuan penghakiman dan penghancuran politis,”jelas Yudi. Menurut dia, subtansi resume hasil audit pemeriksaan Irda Kabupaten Cianjur tersebut tidak sesuai dengan opini auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan, PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Hasil audit BPKP berarti diragukan, kalau subtansi opini yang dikeluarkan Irda Kabupaten Cianjur bertentangan. Padahal,hampir 99% kasus tindak pidana korupsi awalnya merupakan temuan dari BPK dan BPKP,”tegasnya. Kepala Irda Kabupaten Cianjur Budhi Rahayu Thoyib membantah tudingan adanya dugaan kebocoran dokumen hasil pemeriksaan audit terhadap PDAM Tirta Mukti.

Menurut dia,tidak pernah sekalipun pihaknya mengeluarkan hasil resume, tapi dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang baru saja diserahkan kepada Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh. ”Kami hanya menjalankan tugas melakukan audit pemeriksaan karena memang ada permintaan dilakukannya audit dari Plh Direktur Utama PDAM Tirta Mukti Dedi Purwadji dan ditindaklanjuti oleh Bupati.

Pemeriksaan pun dilakukan sama seperti ke OPD lainnya,”terang Budhi. Selain itu, dia juga membantah jika pihaknya menyepelekan hasil audit yang sudah dikeluarkan BPKP. Menurut Budhi, posisi BPKP hanya sebagai audit independen, sedangkan pihaknya sesuai aturan berkewajiban melakukan pemeriksaan reguler.

Pemeriksaan oleh BPKP itu sendiri lanjut Budhi, merupakan audit laporan keuangan bersifat opini, sedangkan hasil laporan pihaknya bersifat operasional yang menjadi bahan rekomendasi. ”Kami hanya melakukan audit yang bersifat operasional sebagai bahan rekomendasi,”tegasnya.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah