Headlines News :
Home » , » Meningkatnya KKN di Kab.Jeneponto Diduga Karena Aparat Hukum Tutup mata

Meningkatnya KKN di Kab.Jeneponto Diduga Karena Aparat Hukum Tutup mata

Written By Metro Post News on Sabtu, 10 Desember 2011 | 13.39

KAB.JENEPONTO, MP - Persoalan Korupsi di Kab. Jeneponto sul-sel itu sudah menjamur. Bukan rahasia umum lagi, bahkan lebih dari itu sudah menjadi konsumsi buat Kajari.Hampir semua media cetak dan elektronik secara getol memberitakan adanya dugaan penyalagunaan Anggaran APBD Tahun 2009 yang lalu di daerah ini.
Adanya dugaan korupsi tahun anggaran 2008 tentang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI totalnya mencapai 99 M. Namun sampai hari ini belum bisa diselesaikan pertanggung jawabannya oleh Pemkab Jeneponto termasuk dalam sidang istimewa Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Jeneponto 2008-2009. Pada tahun 2010 lalu ditolak oleh Anggota DPRD Jeneponto namun penolakan LLPJ Bupati oleh DPRD Jeneponto dianggap wakil rakyat yang ada di dewan belum sepenuhnya berpindah pada kepentingan Rakyat  di Jeneponto karena terbukti hanya mengeluarkan SK Rekomendasi, perbaikan administrasi dan mereposisi beberapa pimpinan SKPD yang sampai hari ini juga bupati belum menindak lanjuti Rekomendasi yang di keluarkan oleh DPRD Jeneponto.
Dengan adanya temuan BPK dan DPR, masyarakat Kabupaten Jeneponto sudah tidak percaya lagi penegak hukum dan juga sebagian wakil rakyat yang ada di DPR Jeneponto
DR. Andi Tahal Fasni Kr. Sutte akhirnya angkat bicara mengenai penemuan korupsi di lingkungan Pemkab Jeneponto, Kr. Sutte di depan wartawan pada bulan lalu di kediamannya di Desa Kampala dengan tegas mengatakan, dugaan korupsi itu sudah terjadi. Wakil Ketua DPRD Jeneponto yang juga selaku Ketua pks Kabupaten Jeneponto sekaligus politisi untuk masa depan, membeberkan adanya beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Jeneponto terdapat kebocoran Anggaran APBD.
Tahal mebeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi antara lain pembangunn jembatan Parappa Rp. 5 Milyar, Dermaga TPI Tanrusampe, Jalan Lingkar, Pembangunan Pasar Karisa yang baru, Pembangunan Rumah Sakit yang baru, bantuan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Amin Syam sebesar Rp. 1 Milyar, untuk Renofasi Stadion Mini Turatea, Pengdaan Perahu Nelayan dan Pembangunan Irigasi Tambak, dana APBD tahun 2009 dan ASKES Rp. 645 juta lebih dana pendidikan gratis serta PLS dan pembangunan jalan  Hosmis Bontojai -  Kalumpang serbesar Rp. 612.946.000 dan lain-lain.
Temuan ini sudah menjadi buah bibir bagi KPK apakah ditindak lanjuti atau tidak tergantung dari penegak hukum Kr. Sutte mengatakan ini baru sebagian proyek yang di kelolah oleh Pemkab Jeneponto yang disalah gunakan oknum pemkab yang selama ini hanya menguntungkan pribadinya daripada memihak untuk kepentingan rakyat.
Kr. Sutte menambahkan menuding pihak Kajari tidak becus mengusut kasus korupsi Pemkab Jeneponto bahkan Kr. Sutte menantang pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi yang mengatakan bohong kalau di Jeneponto tidak ada korupsi. Kalau pernyataan kajati tidak ada alasan untuk tidak menindak lanjuti, kalau tidak ada tindak lanjut kasus itu maka kami indikasikan Kajati mungkin terima suap. Untuk itu Kr. Sutte meminta Kajati menurunkan tim penyelidik dan penyidik dari Kejaksaan Tinggi agar bisa memeriksa pisik secara langsung di lapangan. Bersambung (Tim).
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah