Headlines News :
Home » » Kurtubi: Dana Bagi Hasil Daerah-Pusat Harus Adil

Kurtubi: Dana Bagi Hasil Daerah-Pusat Harus Adil

Written By mas_eko_keren on Kamis, 12 Januari 2012 | 18.59

DANA bagi hasil untuk pusat dan daerah semestinya merata dan tidak berat sebelah. Semestinya ada kenaikan bagi hasil yang dirasakan daerah untuk kekayaan minyak dan gas yang diolah. "Rujukannya secara umum 50-50. Sepatutnya ada kenaikan bagi hasil yang didapat daerah. Supaya daerah memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur ekonominya,” kata dosen Pascasarjana Fakutas Ekonomi UI, Kurtubi yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di gedung MK, Jakarta, Kamis (12/1).

Ahli perminyakan tersebut mengatakan sepatutnya dana bagi hasil dibagikan lebih besar ke daerah. Namun selama ini yang diberi hanya dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. "Sementara yang pajak 100 persen ke perusahaan,” kata Kurtubi.

Pengujian UU Perimbangan Keuangan ini diajukan Sundy Ingan (Kepala Desa Sungai Bawang), Andu (petani dari Desa Badak Baru), Luther Kombong (anggota DPD RI), H Awang Ferdian Hidayat (anggota DPD), Muslihuddin Abdurrasyid (anggota DPD), dan Bambang Susilo (anggota DPD), yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kalimantan Bersatu (MRKTB).

Kuasa hukum pemohon, Muspani mengatakan daerah punya hak untuk menikmati kekayaan alamnya, namun kenyataannya dana bagi hasil yang diterima masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) tidak signifikan. Hal itu juga dialami daerah penghasil migas lainnya. "UU Perimbangan Keuangan itu bermasalah soal dana bagi hasil. kebijakan ini dinilai tidak adil," kata Muspani.

Para pemohon menilai persentase penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi bersifat diskriminatif, dan tidak mencerminkan penggunaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Untuk itu, pemohon meminta MK menguji Pasal 14 Huruf e dan f yang berbunyi "84,5 persen untuk pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah" dan frasa "69,5 persen untuk pemerintah dan 30,5 persen untuk daerah" dalam UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.(Jurnas)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah