Headlines News :
Home » , » Warga Sodong Mesuji Gelar Dzikir Bersama

Warga Sodong Mesuji Gelar Dzikir Bersama

Written By mas_eko_keren on Kamis, 12 Januari 2012 | 22.16

PALEMBANG, KOMPAS.com - Warga Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis siang (12/1/2012), menyiapkan acara doa dan dzikir bersama untuk menandai upaya mengembalikan hak kelola lahan yang masih bersengketa dengan perusahaan sawit.

Informasi yang diperoleh dari perwakilan warga dan LSM pendamping warga Sungai Sodong, di Palembang, Rabu malam, menyebutkan bahwa acara doa dan dzikir bersama di Desa Sungai Sodong, Mesuji, dijadwalkan digelar Kamis pukul 13.30 WIB. "Kami siap datang bergabung dan bersama-sama menggalang kehadiran sedikitnya 1.000 orang dalam dzikir dan doa bersama itu," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Anwar Sadat.

Seribuan warga itu, diharapkan merupakan perwakilan dari berbagai komunitas masyarakat dan elemen yang selama ini memperjuangkan dan mendukung pengembalian hak atas lahan yang masih bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit setempat, antara lain PT Sumber Wangi Alam (SWA).

"Rencananya selain warga Sungai Sodong, akan hadir dan bergabung pula warga dari sejumlah wilayah di Mesuji, Provinsi Lampung bersama perwakilan LSM dan pendamping masyarakat dari kedua daerah," ujar Hadi Jatmiko, staf Walhi Sumsel menambahkan.

Menurut Hadi, doa dan dzikir bersama itu sekaligus mendoakan dua warga setempat yang telah meninggal dunia akibat bentrok dengan PAM Swakarsa PT SWA pada April 2011 lalu. Dia menegaskan, bersama aksi warga, LSM dan berbagai elemen masyarakat di Sungai Sodong itu, secara bersamaan akan digelar pula aksi serupa dan aksi keprihatinan serta tuntutan untuk pengembalian hak sumberdaya alam/lahan petani dan masyarakat yang telah dirampas perusahaan maupun pihak lain.

Informasi dari beberapa aktivis di Mesuji, Lampung, membenarkan pada Kamis, mereka juga akan menggelar aksi keprihatinan dan tuntutan kepada Pemerintah untuk segera menuntaskan sengketa lahan yang masih terjadi di Lampung dan berbagai daerah lain di Tanah Air.

Aksi tersebut juga akan mengusung sejumlah tuntutan, antara lain desakan pengaturan kembali distribusi dan revisi perizinan pengelolaan lahan yang selama ini dinilai lebih berpihak kepada kalangan pengusaha, dibandingkan dengan petani dan masyarakat.

Sementara itu, Pemprov Sumsel bersama DPRD dan perwakilan masyarakat serta pendampingnya, dijadwalkan akan menggelar rapat terpadu penyelesaian konflik lahan di Sumsel pada 17 Januari mendatang. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyebutkan, sedikitnya masih ada 50-an kasus sengketa lahan yang masih harus segera diselesaikan di daerahnya, dan ditargetkan hingga 2013 separuhnya sudah bisa tuntas.

Komisi I DPRD Sumsel menyebutkan terdapat pengaduan sebanyak 37 kasus sengketa lahan yang masuk kepada para wakil rakyat ini. Walhi Sumsel yang membuka Posko Pengaduan Sengketa Lahan menyebutkan, terdapat sedikitnya 57 kasus sengketa lahan belum tuntas di daerahnya, baik kasus lama maupun baru. "Kami juga masih menerima pengaduan kasus sengketa lahan di Sumsel, baik disampaikan langsung, melalui surat, telepon atau sarana komunikasi lainnya," ujar Kepala Divisi PPER Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah