Headlines News :
Home » , » Buruh dan Pekerja Bersikeras Tetap Menolak UU BPJS

Buruh dan Pekerja Bersikeras Tetap Menolak UU BPJS

Written By Metro Post News on Kamis, 02 Februari 2012 | 21.53

JAKARTA, MP - Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menegaskan kesiapan diri dan  institusinya melaksanakan keputusan politik yang dibuat DPR bersama Pemerintah untuk menjalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sudah diamanatkan Undang-undang Nomor 24/2011.

"PT Jamsostek siap melaksanakan berbagai perundangan yang sudah dimanatkan. Kita memiliki kompetensi dan instrumen yang sudah berjalan dan berfungsi baik selama ini," kata dia saat berbicara dalam Seminar Membedah UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (ASPBI) di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta siang tadi (Kamis, 2/2).

Menurut Hotbonar, sekalipun dirinya selaku praktisi jaminan sosial memperdebatkan secara keras pembagian segmentasi jaminan sosial yang didasarkan pada  program, bukan kepesertaan. Tapi, setelah menjadi keputusan politik dirinya terikat untuk menjalankan sebaik-baiknya.

"Sebagai praktisi dan bekas pengajar yang bergelut puluhan tahun di bidang saya tekuni tentu saya memiliki pendapat akademis yang harus disampaikan, tapi jika sudah menjadi putusan pemerintah, saya wajib mentaatinya," kata staf pengajar di FEUI itu.

Sebelumnya, Hotbonar sendiri bersikukuh penyelenggaraan jaminan sosial tetap mendasarkan pada pembagian kepesertaan, dimana PT jamsostek  melaksanakan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, PT Taspen untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), PT Asabri untuk TNI/Polri dan PT Askes untuk bidang kesehatan. Dilain pihak, khusus untuk masyarakat miskin mestinya  dibentuk lagi satu BPJS baru yang pendanaanya ditanggung oleh negara. Sebab menyatukan begitu saja seluruhnya menimbulkan risiko-risiko,  terutama dalam pengelolaan program jaminan pensiun

Namun, penolakan dalam seminar yang digelar oleh Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia berintikan Serikat Pekerja Nasional (SPN), KSPSI, ASPEK, SPINDO, SBSI ’92, FNBI, FSP BUMN tak kalah keras. Selain mempertanyakan keabsahan penyusunan UU BPJS, mereka juga menyesalkan banyak pasal yang merugikan kepentingan pekerja.

"Kami melihat banyak instrumen perundangan ini malah menurunkan derajat kesejahteraan pekerja, baik terkait pemberian kesehatan dan manfaat lain yang sebelumnya diterima  sehingga cukup alasan buat  menolaknya," tandas Ketua Umum DPN SPN, Bambang Wirayoso.

Suasana seminar pun bertambah panas  ketika Anggota DJSN Bambang Purwoko menjelaskan implikasi UU terkait syarat menjalankan  program pensiun  yang mesti mendasarkan pungutan  7,5 persen dari upah pekerja. "Ini sungguh ironis, kita baru saja menutup tol Jalan Cikarang untuk menaikkan upah sebesar 2 persen, jika akhirnya nanti mesti dibebankan iuran sebesar 7,5 persen," kata Lina dari KSPI berapi-api.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah