Headlines News :
Home » , » 'Pemerasan Terselubung' dalam Perjanjian Kerja Sama PAM Jaya - Palyja dan Aetra

'Pemerasan Terselubung' dalam Perjanjian Kerja Sama PAM Jaya - Palyja dan Aetra

Written By Metropost on Minggu, 04 Maret 2012 | 15.05

Press Release
Untuk Diterbitkan Segera
Kontak: Reza (KRuHA) 081370601441

ICW Lapor KPK Mengenai Dugaan Korupsi di PAM JAYA

Jakarta,MP - Terkait adanya dugaan korupsi di Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya), pada hari ini perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dilaporkan oleh Indonesian Corruption Watch dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut laporan tersebut diduga harga air mahal yang berlaku di Jakarta saat ini adalah karena dalam proses penetapan harga air tersebut terjadi praktek korupsi.
Seperti diketahui, layanan air di Jakarta saat ini telah dikelola oleh swasta sejak 13 tahun yang lalu. Layanan air di bagian barat Jakarta dikelola oleh PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan bagian timur
Jakarta dikelola oleh PT Aetra. Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh swasta ini harus dibayar oleh konsumen dengan harga yang tinggi. Jauh di atas harga air di daerah lain. Di Jakarta tarif air rata-rata untuk wilayah kerja Palyja adalah Rp 7.800 dan untuk wilayah kerja Aetra adalah Rp 6.800. Tarif air ini jauh di atas Kota Surabaya yang hanya Rp 2.600 dan Bekasi yang mengenakan tariff Rp 2.300 kepada pelanggannya.

Untuk menetapkan harga air swasta (imbalan), setiap lima tahun sekali PAM JAYA beserta mitranya duduk bersama untuk menyepakati nilai harga air dan target teknis untuk periode lima tahunan. Pada proses yang disebut rebasing inilah diduga pihak PAM JAYA memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara bersedia menyetujui penetapan-penetapan harga dan target yang merugikan pelanggan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Republik Indonesia.
Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh tim rebasing dengan mitra swasta menyebabkan kerugian di konsumen berupa harga air yang mahal karena harga air tersebut harus mencakup nilai keuntungan yang tinggi untuk swasta.
Selain itu harga air yang tinggi ini telah menyebabkan kerugian pada PAM JAYA berupa utang yang sudah diakui sebagai kewajiban kepada swasta. Utang ini potensial membengkak dan apabila PAM JAYA tidak mampu membayar maka utang ini akan mejadi beban Pemerintah Provinsi dan Menteri Keuangan. 

Penetapan nilai imbalan yang tinggi adalah “pemerasan” terselubung kepada konsumen dan menyandera seluruh masyarakat DKI Jakarta dan pemerintahannya dalam lingkaran setan masalah layanan air. Imbalan air yang tinggi membuat masyarakat menengah ke bawah sulit memperoleh akses air perpipaan. Contoh biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan dalam penentuan harga air swasta adalah seperti dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Biaya Expatriate yang Tidak Berkaitan Tapi Dibebankan
       Kepada Imbalan PT Palyja
Biaya    Jumlah (Rp)
School Fee For Children/Biaya Sekolah Anak      1.207.824.829
House Hold/Keperluan Rumah Tangga    8.633.000
Expense Claim/Klaim Biaya    366.220.039
Fiscal & Airport tax Personal Travelling/
Biaya Fiskal & Pajak Bandara untuk Perjalanan Pribadi    79.346.787

Personal Travel/Biaya Perjalanan    119.754.486
Rent House & flood Insurance/
Biaya Sewa rumah dan Asuransi Banjir    2.083.706.143

Total (Rp)    3.865.485.284
         Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pendapatan dan
         Biaya (Operasional dan Non Operasional) Tahun Buku 2007 dan 2008 Pada PAM JAYA


BPKP dalam auditnya juga telah mengingatkan bahwa nilai imbalan air yang dibayar kepada swasta adalah terlalu tinggi. Hal ini antara lain disebabkan tingkat keuntungan yang diminta tidak wajar yaitu 22% padahal Rekomendasi BPKP mengatakan bahwa IRR yang wajar adalah 14,68%. Apabila rekomendasi BPKP digunakan, maka nilai imbalan (harga air) dapat turun sekitar 34% yaitu menjadi Rp 4.662/m3 dan bukan Rp 7.020 seperti yang berlaku saat ini.
Bentuk kerjasama yang selama ini terjadi telah menimbulkan kerugian bagi public. Untu itu kita meminta kepada KPK untuk menelusuri beberapa hal :
1.    Indikasi penyimpangan dalam kerjasama yang terjadi antara PT. PAM JAYA dengan Mitra Swasta.
2.    Indikasi penyimpangan dalam penentuan rebasing sampai saat ini
3.    Menelusuri para pihak baik Pejabat di PAM JAYA maupun Mitra Swasta yang diduga mendapatkan keuntungan dari proses rebasing.

Pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2011 mantan Direktur Utama PAM JAYA Maurits Napitupulu menyampaikan bahwa PKS yang diteken di masa orde baru, yaitu di bulan Juni 1997 itu sangat tidak berimbang dan merugikan PAM Jaya. Sebagai bukti, sejak melakukan kerjasama dengan mitra swasta, sampai akhir tahun 2010, PAM Jaya harus menanggung akumulasi kerugian senilai Rp 1,3 triliun.
Sementara ekuitas perusahaan juga minus Rp 985,72 miliar. Disamping itu, aset PAM yang sebelum kerjasama mencapai Rp 1,49 triliun, sesuai audit tahun 2007 turun menjadi sekitar Rp 204,46 miliar.
Maurits menegaskan, PKS dengan pihak swasta membuat kinerja PAM Jaya semakin memburuk. Sebab, PAM juga harus menanggung shortfall yang nilainya terus membengkak akibat tidak adanya kenaikan tarif air bersih sejak tahun 2007. Sementara biaya imbalan kepada dua mitra swasta, sesuai PKS selalu naik setiap 6 bulan.

Sejak awal, lanjut Maurits, kontrak kerjasama dengan swasta tersebut sangat merugikan PAM. “Jika PKS tidak segera di ubah, kondisi PAM akan semakin memburuk dan berpotensi menanggung utang hingga Rp 18,2 triliun ketika kontrak berakhir di tahun 2022,” ujarnya.

KOALISI MASYARAKAT MENOLAK SWASTANISASI AIR JAKARTA (KMMSAJ)
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, Wahana Lingkungan Hidup, Koalisi Anti Utang, SOlidaritas Perempuan, Front PErjuangan Pemuda Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Indonesia Corruption Watch
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah