Headlines News :
Home » » 132 Kasus Korupsi Digantung Lembaga Penegak Hukum

132 Kasus Korupsi Digantung Lembaga Penegak Hukum

Written By Jainal Fatmi on Senin, 09 April 2012 | 20.25

JAKARTA, MP - Kerja keras Badan Pemeriksa Keuangan selama delapan tahun terakhir (2003-2011) menemukan 318 kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 33,8 triliun. Semuanya sudah diserahkan ke instansi yang berwenang yaitu Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, tindaklanjut ketiga lem­baga penegak hukum itu masih minim. Dari 318 kasus baru ditindaklanjuti 186 kasus saja. Rinciannya, pelimpahan kepada jajaran penyidik lainnya se­banyak 37 kasus, ekspos/te­laahan/koordinasi sebanyak 21 kasus, penyelidikan 30 kasus, penyidikan 10 kasus, proses si­dang 2 kasus, penuntutan 11 ka­sus, vonis/banding/kasasi se­banyak 64 kasus, dan SP3 se­banyak 11 kasus. Sisanya, masih terkatung-katung di tiga lembaga tersebut.

“Sisa kasus yang belum ditin­daklanjuti atau tidak ada data tin­dak lanjutnya sebanyak 132 ka­sus,” kata Ketua BPK Hadi Poer­nomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu  atas 618 objek pe­meriksaan, terdiri dari 190 objek pemeriksaan di lingkungan pe­merintah pusat, dan 363 objek di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan di lingkungan BUMN ada 28 objek, BUMD 36 objek, dan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya 1 objek peme­riksaan.

Hasilnya, ditemukan adanya 2.309 kasus kelemahan Sistem Pengawasan Internal (SPI), dan 5.744 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan potensi keru­gian negara senilai Rp 18,3 tri­liun. Selama proses pemeriksaan te­muan tersebut telah ditin­dak­lanjuti dengan penyetoran ke kas negara atau daerah senilai Rp 61,04 miliar.

Menanggapi minimnya tindak lanjut temuan BPK tersebut Wa­kil Jaksa Agung Darmono me­mas­tikan, setiap laporan yang ma­suk ke lembaganya akan di­pro­ses, hanya saja perlu adanya pe­­nelitian terhadap laporan tersebut. “Sesuai ketentuan setiap laporan yang kita terima akan ditelaah untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi pidana. Kalau ditemukan segera ditindak­lanjuti,” ujarnya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa mengatakan, tidak semua laporan dari BPK tentang adanya indikasi kasus korupsi dapat segera ditindaklanjuti. “KPK juga memerlukan waktu dalam penelaahan kasus laporan tersebut. Tapi pasti ditindak­lan­juti,” katanya.

Dijelaskan, laporan dugaan korupsi datangnya tidak hanya dari BPK, melainkan dari masya­rakat di seluruh Indonesia. “Tin­daklanjutnya bermacam-macam sesuai standar operasio­nal prosedur. KPK akan memilih mi­lih kasus apa saja yang menjadi kewenangannya. Tentu banyak variabelnya. Yang jelas koor­dinasi dengan BPK dan lembaga penegak hukum lainnya berjalan dengan baik,” tukasnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Boy Rafli Amar menegaskan, lembaganya selalu menyambut positif setiap laporan mengenai adanya indi­kasi tindak pidana korupsi, baik dari masyarakat maupun dari BPK.

“Pasti ditindaklanjuti. Sepan­jang tahun 2011 saja kita tangani 512 kasus korupsi. Kita selalu melihat apakah kasusnya me­menuhi unsur pelanggaran hu­kum, potensi kerugian negara, dan apakah penanganannya ma­suk dalam kewenangan ke­polisian,” ujarnya.

Menurutnya, dalam melak­sanakan tugas memberantas korupsi, Polri memiliki kewena­ngan yang sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu penyidikan dan penyelidikan.

Meski begitu, Polri terus mela­ku­kan koordinasi dengan lem­baga penegak hukum lainnya. Ini dimaksudkan untuk mencegah agar penanganannya tidak tum­pang tindih.

Gejala Menurun Pemberantasan Korupsi

Ade Irawan, Peneliti Indonesia Corruption Watch
Minimnya tindaklanjut kasus indikasi korupsi temuan BPK oleh lembega penegak hukum merupakan gelagat buruk dan gejala menurunnya pemberan­­tasan korupsi.

Itu sungguh disayangkan, karena indikasi kasus tersebut sudah dilaporkan BPK selama delapan tahun terakhir. Se­mestinya semua laporan BPK segera ditindaklanjuti lembaga penegak hukum. Paling tidak ada perkembangannya. Wajar saja kalau masyarakat berpra­sangka buruk terhadap tindak lan­jut temuan BPK itu. Maka­nya masyarakat diminta aktif memantau setiap kasus-kasus korupsi yang ditangani, jangan sampai dipetieskan.

Memang hasil audit BPK itu bermacam-macam dan tidak se­mua laporan BPK memiliki bukti kuat untuk ditindaklanjuti secara hukum. Selama ini mo­dus penggelapan masih men­do­minasi praktik korupsi. Selain itu ada penyalahgunaan wewe­nang, penggelembungan ang­ga­ran, penyuapan, dan peme­rasan. Kami mengharapkan si­kap profesional dan komit­men penegak hukum dalam me­nuntaskan semua kasus-kasus korupsi.

Tidak Ada Alasan Untuk Menunda

M Nurdin, Anggota Komisi III DPR
Komisi Hukum DPR mende­sak adanya kerjasama dan koor­dinasi yang baik di ka­la­ngan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya laporan indikasi korupsi dari BPK.

Lembaga penegak hukum se­perti KPK, Kejaksaan, dan Ke­polisian harus cermat dan teliti memilah dan memilih kasus-kasus apa saja yang harus sege­ra ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing agar  tidak ada tumpang tindih pe­nanganannya.

Bila ditemukan bukti-bukti kuat adanya indikasi penye­le­wengan anggaran negara, maka tidak ada alasan lain bagi pe­negak hukum untuk menunda proses hukum.

DPR akan terus memantau proses penanganan kasus ko­rupsi. Mengingat korupsi meru­pakan masalah paling krusial yang harus segera dipecahkan. Semakin lama korupsi dibiar­kan, maka akan semakin sulit untuk diatasi.

Apalagi setelah ditetap­kan­nya pelaksanaan otonomi dae­rah, berdasarkan Undang-Un­dang Nomor 22 Tahun 1999 ten­tang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Un­dang-Undang Nomor 32 tahun 2004, potensi korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah.

Asalkan penegak hukum menjaga komitmennya dan be­kerja profesional untuk mem­berantas korupsi, upaya pen­cegahan kejahatan luar biasa itu bisa dilakukan di seluruh ling­kungan lembaga negara.
KPK bisa bekerja sama dengan pihak inspektorat untuk mengawasi pengelolaan keua­ngan negara, agar kegiatan pem­bangunan berjalan secara efektif, dan efisien sesuai sa­saran.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah