Headlines News :
Home » » 7.000 Hakim Ancam Akan Mundur Jika Gaji Tak Naik

7.000 Hakim Ancam Akan Mundur Jika Gaji Tak Naik

Written By Jainal Fatmi on Senin, 09 April 2012 | 19.53

JAKARTA, MP  - Kesejahteraan para hakim daerah terus disuarakan. Setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), para hakim daerah tersebut melakukan pertemuan dengan Komisi Yudisial.

Para hakim yang tergabung dalam Gerakan Hakim Progresif Indonesia itu menuntut pemenuhan akan hak-hak konstitusional mereka yang selama ini terabaikan.

Di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Juru Bicara Gerakan Hakim Progresif Indonesia, Martha Satria Putra, mengatakan, para hakim sudah lama tidak mengalami kenaikan gaji, di mana di satu sisi hakim merupakan pejabat negara sesuai undang-undang. "Sudah lima tahun, hakim sebagai pejabat negara yudikatif gaji tidak mengalami perubahan," kata Martha di Jakarta, Senin 9 April 2012.

Hal yang sangat kontras terjadi pada pegawai negeri sipil (PNS) yang dalam lima tahun terakhir telah mengalami kenaikan gaji sebanyak empat kali. Pada gaji pokok hakim, Martha melanjutkan, telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2008. Sementara itu, pada gaji pokok PNS, diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2012.

"Gaji PNS Golongan III A saja per bulannya sebesar Rp2 juta lebih," ucap dia. Sementara itu, gaji pokok hakim dalam golongan III A hanya Rp1,976 juta per bulan.

Melihat perbedaan itu, di mana gaji hakim lebih rendah dari gaji pokok PNS, Martha mengatakan, level gaji hakim sebagai pejabat negara yudikatif seharusnya lebih tinggi ketimbang PNS. "Yakni sama dengan pejabat negara eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Tak hanya itu, Martha melanjutkan, hal yang sama terjadi pada tunjangan yang selama 11 tahun terakhir juga tidak mengalami kenaikan. Padahal, tunjangan jabatan hakim diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun 2001.

Menurut perwakilan hakim lainnya, Andi Nurvita, berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2008, hakim sudah mendapat tunjangan remunerasi. Namun, dia menambahkan, pembayaran remunerasi masih pada tahap 70 persen.

Padahal, dia menjelaskan, tugas hakim tidaklah sama seperti karyawan swasta atau PNS yang terdapat jadwal kerja. Hakim tidak memiliki waktu kerja yang terjadwal. "Kadang kami harus sidang sampai malam dan harus buat putusan kembali pada pagi harinya," kata dia.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Andi menambahkan, para hakim tersebut mengancam mundur menjadi hakim. Maka dipastikan sebanyak tujuh ribu hakim yang ada di Indonesia akan meninggalkan tugas dalam memimpin jalannya persidangan.

Menurut Martha, ancaman tersebut tidak hanya sebatas retorika semata. Sebab, dia mengatakan, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah telah menjanjikan untuk memenuhi apa yang telah dituntut oleh hakim Indonesia.

Namun, faktanya, dia menjelaskan, hingga saat ini janji-janji tersebut belum juga terpenuhi. "Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, tujuh ribu hakim akan mundur," ujarnya.

Menurut Martha, pihaknya akan berhenti melakukan tuntutan dan mogok sidang jika apa yang menjadi tuntutan mereka, setidaknya telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (RAPBN) 2013.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan gaji hakim di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti gaji PNS, sepanjang status hakim yang bersangkutan PNS.

"Sepanjang statusnya PNS iya, otomatis naik terus," kata Dirjen Anggaran Herry Purnomo di Jakarta, Senin 9 April 2012.

Seperti diketahui, gaji PNS setiap tahun terus mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Herry menegaskan, status hakim saat ini adalah PNS, sehingga jika gaji PNS naik, gaji hakim otomatis juga ikut naik.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah