Headlines News :
Home » , » Menteri Dahlan : Interpelasi DPR Salah Alamat

Menteri Dahlan : Interpelasi DPR Salah Alamat

Written By Jainal Fatmi on Selasa, 17 April 2012 | 19.00

JAKARTA, MP - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan interpelasi yang diajukan anggota DPR itu salah alamat. Menurut Dahlan, seharusnya interpelasi itu ditujukan untuk Menteri BUMN sebelum dia.

Berkali-kali Dahlan Iskan menyindir langkah interpelasi anggota DPR tersebut dalam pi­dato di HUT ke-14 Kementerian BU­MN kemarin.
“Seharusnya yang diinterpelasi itu bukan saya, tapi Pak Mustafa (Abubakar) atau Pak Tanri Abeng (bekas Menteri BUMN),” kata Dahlan Iskan dalam sambutan­nya di HUT ke-14 Kementerian BUMN di kantornya, Jalan Me­dan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin.

Sebab, sambung bekas Dirut PLN ini, usaha membuat iklim yang bagus dan langkah yang lebih maju di kementeriannya ada­lah menteri-menteri BUMN sebelumnya. “Jadi yang lebih pas di­interpelasi itu me­reka. Pak Mustafa, Pak Tanri Abeng kenapa membuat BUMN seperti ini, apa maksudnya,” tanya Dahlan.
Lebih lanjut dia mengakui, iklim di kementerian yang di­pimpinnya saat ini sangat ruwet dalam mengambil dan menge­luar­kan keputusan.

“Karena setiap keputusan yang dikeluarkan bakal diinterplasi sana-sini, karena negara kita demokrasi. Kalau di China, setiap keputusan tidak ada yang berani menggugatnya,” tutur Dahlan.
Selain itu, Dahlan juga kem­bali menyinggung setiap peru­bahan yang dilakukan ne­gara ini selalu ada intervensi. Padahal, pe­rubahan dilakukan demi per­bai­kan dan kemajuan bersama.

“Kalau di sini setiap ada peru­bahan akan diinterpletasi,” ke­lakar Bos Jawa Pos Group ini.
Hak interpelasi juga muncul terkait kebijakan yang dibuat Dahlan untuk memberikan ke­wenangan kepada bawahannya dalam penjualan aset.

“Ini terkait dengan fungsi peng­awasan DPR terhadap pe­merintah. Kalau mekanisme yang benarnya saja belum jelas, nanti apa yang mau dimonitor, com­pliance (ke­sesuaian) antara pe­lak­sanaan dan peraturan,” jelas Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Ri­zaldi melalui SMS kepada warta­wan di Jakarta, kemarin.

Menurut Bobby, pengajuan interpelasi ini merupakan lang­kah yang wajar yang diajukan oleh DPR. Karena menurutnya penjualan aset tersebut harus disetujui pula oleh Kementerian Keuangan.

“Interpelasi tersebut sebenar­nya mekanisme biasa untuk me­na­nyakan kepada Presiden ten­tang mekanisme pelepasan aset, yang mana seharusnya me­lalui pro­sedur persetujuan dari Men­keu. “Ini harus dikonfirmasi, karena jangan sampai tata kelola negara bisa dilangkahi,” tegas politisi Be­ringin ini.

Lebih lanjut, Bobby kembali menegaskan, dalam pengajuan interpelasi tersebut tidak terdapat maksud-maksud tertentu. DPR sambung Bobby hanya ingin mengkonfirmasi kepada Presiden tentang tata cara pelepasan aset di lingkungan eksekutif.

“Ini sudah menyangkut dua ke­menterian yaitu BUMN dan Keuangan, DPR ingin mengkon­firmasi kepada Presiden prosedur mana yang benar dalam ranah eksekutif mengenai pelepasan aset tersebut,” paparnya.
Menanggapi ini, Dahlan mem­persilakan anggota DPR meng­gunakan hak interpelasinya.

“Itu hak konstitusi sepenuhnya anggota DPR, tidak boleh ada yang menghalangi dan tidak bo­leh ada yang menghambat. Itu hak­nya anggota DPR,” kata Dahlan, Jumat (13/4).
Sebelumnya, sebanyak 38 anggota Komisi VI DPR (tanpa Fraksi Partai Demokrat) telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Menteri BUMN terkait terbitnya Kepmen BUMN No­mor KEP-236/MBU/2011.

Kepmen itu membolehkan Menteri BUMN menunjuk lang­sung direksi perusahaan pelat me­rah tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS) atau Tim Penilai Akhir (TPA).
Direksi yang ter­pilih langsung adalah direksi PT Garuda Indo­nesia Tbk, PT Pelni (Persero), PT RNI (Persero) dan PT Perke­bunan Nusantara III (Holding). Kepmen itu dinilai melanggar UU Nomor 10/2004 tentang Pem­bentukan Peraturan Perun­dangan.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah