Headlines News :
Home » » UU Pemilu Mulai Menuai Gugatan

UU Pemilu Mulai Menuai Gugatan

Written By Jainal Fatmi on Jumat, 13 April 2012 | 21.42

JAKARTA, MP -  Masih ada pihak yang tidak bisa menerima UU Pemilu yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR kemarin dimaklumi. Karena memang tidak ada yang dapat memuaskan semua pihak.
"Apa lagi ini syarat dengan kepentingan politik," ujar Ketua DPR Marzuki Alie di Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meski syarat dengan kepentingan politik, Partai Demokrat tidak mau berfikir pragmatis dan transaksional. Partai Demokrat tetap memikirkan partai koalisi yang selama ini masih berkomitmen. Makanya, Demokrat berpihak kepada kepentingan partai menengah ke bawah yang ada di DPR.

"Kalau PD ego, ya bisa meninggalkan sahabat, menggunakan (sistem penghitungan) webster. Kan untung. Dalam hal ini, PD berkomitmenlah. Nggak serta-merta menggunungkan terus meninggalkan teman-teman lain," jelas mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

Partai Nasdem akan Gugat UU Pemilu

Selain masalah ambang batas masuk parlemen dan alokasi kursi per daerah pemilihan, Partai Nasdem juga mempersoalkan pasal 8 ayat 2 UU Pemilu yang baru disahkan kemarin. Pasal tersebut menyebutkan bahwa partai yang lolos ambang batas pada 2009 lalu otomatis ikut Pemilu pada 2014 mendatang.
Ketua Umum DPP Nasdem Patrice Rio Capella mengungkapkan, mestinya semua partai politik harus diperlakukan sama. Karena itu tidak hanya partai baru, partai yang ada di parlemen sekarang ini juga harus ikut verifikasi.

Rio tidak bisa menerima alasan sembilan partai yang ada di DPR saat ini otomatis menjadi peserta Pemilu pada 2014 hanya karena mereka lolos ambang batas 2,5 persen pada 2009 lalu.
"Tetapi dasar membuat partai dulu dan sekarang, itu jauh berbeda. Dulu itu, cukup 50 orang kumpul lalu daftar ke notaris sudah jadi parpol. Sekarang kan lebih sulit. Jadi, partai dulu juga harus diwajibkan ikut verifikasi oleh KPU sebelum ikut pemilu agar fair," jelasnya .

Rio menjelaskan, dalam UU 2/2011 disebutkan, partai peserta Pemilu harus memiliki kepengurusan 100 persen di provinsi dan paling sedikit 75 di tiap kabupaten/kota, dan 50 persen di kecamatan pada kabupaten/kota bersangkutan. Dia mendesak, semua partai harus ikut ferivikasi di KPU, seperti yang dilalui Partai Nasdem.

Dia mengibaratkan, Fauzi Bowo yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta tetap melengkapi sejumlah persyaratan karena dia ingin kembali berlaga untuk mempertahankan kursi gubernur. Karena itu, partai lama itu juga harus melakukan verifikasi. Makanya, dia menegaskan, kalau UU Pemilu itu sudah disahkan, mereka akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

PPP Dituding Ingin Cari Selamat

Bila memang bermaksud menyelamatkan partai menengah ke bawah, lebih baik partai-partai yang ada di DPR mengusulkan ambang batas masuk parlemen sebesar 2,5 persen seperti pada pemilu 2009 lalu.

"Kalau mau menyelamatkan, ya kita pilih 2,5 persen sekalian saja," ujar mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu M. Arwani Thomafi .

Namun, dia mengungkapkan, partai di DPR tetap menginginkan ada kenaikan ambang batas masuk Parlemen menjadi 3,5 persen. Mayoritas fraksi di DPR mengusulkan ambang batas 3,5 persen itu berdasarkan kajian.

"2,5 persen dengan 3,5 persen itu dalam kajian kami tidak jauh berbeda. Artinya masih dalam batas bisa ditoleransi. Tetapi, di atas 3,5 persen itu sudah jauh lari dari prinsip-prinsip proporsionalitas," jelas Sekretaris Fraksi PPP ini.

Meski begitu, dia tidak menampik memang ada kompromi di antara sesama fraksi untuk menggolkan RUU Pemilu.

"Pasal-pasal itu memang hasil sebuah kompromi. Semua pembahasan termasuk kebijakan itu kan mencari titik temu. Musyarawah mufakat itu kan kompromi. Kompromi itu kan karena ada salah satu pihak yang memahami pihak lain. Pihak lain juga memahami pihak yang satu," jelasnya.(red)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah