Headlines News :
Home » , » Komisi E DPRD Minta Publikasi Penyaluran BOP SMA/SMK Harus Maksimal

Komisi E DPRD Minta Publikasi Penyaluran BOP SMA/SMK Harus Maksimal

Written By Jainal Fatmi on Sabtu, 30 Juni 2012 | 11.50

JAKARTA, MP -  Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun ajaran 2012-2013 untuk menanggulangi iuran siswa SMA dan SMK, harus tepat sasaran. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga harus menjamin, masalah kesulitan warga mengakses pendidikan tidak terjadi kembali.

Hal itu dikatakan anggota Ko­misi E DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Menurutnya, sela­ma ini penggunaan dana BOP kerap disalahgunakan. “Fakta selama ini di lapangan masih ter­jadi pungutan liar, bangunan ba­ngunan ambruk, iuran me­nung­gak, ijazah yang ditahan dan ba­nyak hal lainnya,” ujarnya.
Rio menilai, selama satu tahun terakhir sejumlah persoalan pen­didikan masih terjadi di DKI Ja­karta.

Peristiwa terakhir adalah ambruknya atap gedung sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 20, Jatinegara, Jakarta Timur. Me­nurut Rio, tidak optimalnya sara­na dan prasana infrastruktur se­kolah disebabkan dominan­nya mafia pendidikan.

“Kultur bisnis dan semata-ma­ta setiap kebijakan diarahkan pa­da proyek yang mengede­pan­kan laba, menciptakan mutu prog­ram pendidikan dari sisi fi­sik tidak berkualitas,” ujarnya.

Pemberian BOP, tegas Rio, ha­rus transparan dan terbuka bagi seluruh pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menu­rutnya, Pemprov DKI Jakarta ha­rus mensosialisasikan BOP ke setiap orang tua murid sekolah swasta dan negeri.

“Publikasinya harus maksimal kepada masya­karat Jakarta. Ja­ngan sampai siswa penerima BOP itu salah sasaran,” ujarnya.

Ketua Forum Musyawarah Gu­ru Jakarta (FMGJ) Retno Listyar­ti me­nilai, ma­rak­nya sekolah in­ter­nasional dan sekolah Rintisan Sekolah Ber­taraf Internasional (RSBI) ber­dampak pada mahal­nya biaya pendidikan yang ha­rus ditang­gung masyarakat.
“Meski pintar, mereka yang ti­dak punya ke­mampuan finan­sial kuat akan sulit mendapat­kan sekolah yang diinginkan,” ung­kapnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta akan mem­berikan dana BOP untuk SD dan SMP swasta. Pemberian dana tersebut akan disalurkan mulai tahun depan.

“Namun, dana BOP saat ini masih dialokasikan untuk siswa SD dan SMP negeri di Jakarta,” ujar Taufik.
Taufik mengatakan, alokasi dana BOP SD dan SMP swasta sama besarnya dengan siswa di sekolah negeri. Sebelum dana di­salurkan, Taufik mengaku akan menyeleksi SMA swasta ber­da­sarkan kapasitas dan kemampu­an finansial. “Siswa SMA swasta akan diberikan besaran  ber­jen­jang setiap tahun, mulai 20 per­sen di tahun 2013,” jelasnya.

Sementara untuk meringankan beban peserta didik, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan BOP kepada 102.033 siswa dari 106 SMAN dan 44.700 siswa dari 49 SMKN. “Sampai saat ini su­dah ada 146.733 siswa SMAN dan SMKN yang merasakan BOP,” tegas Taufik.

Taufik melanjutkan, saat ini telah dialokasikan anggaran BOP Rp 187,64 miliar atau Rp 75 ribu per siswa per bulan untuk siswa SMAN dan Rp 150 ribu per sis­wa per bulan untuk SMKN.
“Dana BOP dari APBD DKI setiap siswa SD menerima biaya 720 ribu rupiah per tahun dan siswa SMP 1.320.000 rupiah per ta­hun,” tambah dia.

Dana BOP Diusulkan Jadi Rp 600 Ribu Per Bulan
Guna melaksanakan pen­di­dikan yang berkualitas, Pe­me­rintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan usulan ang­garan Biaya Operasional Pen­didikan (BOP) untuk siswa tingkat SMA dan SMK. Usulan itu di­sampaikan Gubernur Fauzi Bowo dalam rapat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012 kepada DPRD DKI.

Rencananya, dalam Peru­bahan APBD DKI 2012 di­usul­kan dana BOP untuk siswa SMA sebesar Rp 400 ribu per bulan per siswa, sedangkan dana BOP untuk siswa SMK Rp 600 ribu per bulan per siswa.
Fauzi mengungkapkan, da­lam Penetapan APBD 2012, untuk Urusan Pendidikan telah di­a­lokasikan anggaran sebesar Rp 9,45 triliun. Melalui APBD Perubahan 2012, terjadi pe­nam­­bah­an netto sebesar Rp 709,87 miliar. Sehingga ang­gar­an setelah APBD Peruba­han menjadi Rp 10,17 triliun.

“Ini menjadikan proporsi anggaran Urusan Pen­di­dikan terhadap Belanja Daerah men­jadi 26,50 persen,” katanya.
Penambahan anggaran ter­sebut dialokasikan antara lain untuk penyelesaian rehab total gedung SDN, SMPN, SMAN/SMKN, pengadaan sarana ke­giatan belajar mengajar di se­kolah serta pemberian hono­rarium untuk guru honorer.

“Dengan perhitungan yang seksama, APBD pada tahun 2012 ini direncanakan agar da­pat memberikan BOP ke­pada siswa SD dan SMP Swas­ta dan pemenuhan BOP untuk siswa SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta,” kata Fauzi.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan BOP kepada 102.033 siswa dari 106 SMAN dan 44.700 siswa dari 49 SMKN. Saat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 187,64 miliar, atau Rp 75.000 per siswa per bulan untuk siswa SMAN dan Rp 150.000 per siswa per bulan untuk SMKN.
Sama seperti daerah lainnya, setiap siswa SD mendapat BOS yang dibiayai APBN sebesar Rp 400 ribu per tahun dan siswa SMP mendapat Rp 575 ribu per tahun. Sementara dari dana BOP dari APBD DKI, setiap siswa SD me­nerima biaya sebesar Rp 720 ribu per tahun dan siswa SMP sebesar Rp 1.320.000 per ta­hun.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah