Headlines News :
Home » , » Tuntut Pemalsuan Surat, Pendemo Geruduk Mabes Polri

Tuntut Pemalsuan Surat, Pendemo Geruduk Mabes Polri

Written By Marmutilia on Kamis, 28 Juni 2012 | 17.15



JAKARTA, MP - Puluhan orang mendatangi Mabes Polri siang ini sekitar pukul 14.00 WIB, mereka berorasi di depan gedung Baharkam Mabes Polri untuk mendesak polisi mengusut tuntas kasus pemalsuan surat izin ekspor limbah B3 dan pencemaran yang dilakukan dua perusahaan di Karawang. 

Massa yang mengatasnamakan dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Kaukus Mahasiswa Anti Korupsi (Kamaksi), dan Federasi LSM Indonesia Gabungan LSM Indonesia (Felsmi) berorasi sekitar satu jam di depan Gedung Baharharkam Polri, Kamis (28/6/2012).

Dalam spanduk berkuran 4 meter x 90 centimeter tertulis 'Bongkar Mafia Limbah B3 Diduga melibatkan oknum kementrian lingkungan hidup, PT Natbour, dan "Partai Politik" itu ditulis massa yang mengatasnamakan Kamaksi. 

Kemudian spanduk bertuliskan "Polri" harus proses kasus pencemaran lingkungan tanpa pandang bulu' ditulis LSM LIRA. Sementara spanduk ketiga bertuliskan "PT Krakatau Steel" Penghasil limbah B3 (Beracun) perusak lingkungnan hidup dan membahayakan ekosistem' ditulis Fersmi. 

Sebelumnya Direktur utama PT Natbour Tomy Lim telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan memalsukan surat pemberitahuan dari Kementrian Lingkungan Hidup.

"Surat pemberitahuan itu dipalsukan menjadi surat izin ekspor limbah B3," kata Joko Priyoski, Ketua umum Jaring Mahasiswa LSM Indonesia (Mahali) salah satu bagian dari Federasi LSM Indonesia.

Surat palsu itu yang sebenarnya adalah surat pemberitahuan diubah menjadi surat izin ekspor limbah B3 dengan membuat stempel palsu milik Kementrian Lingkungan Hidup.

Karena belum mengantongi izin ekspor, PT Natbour sebenarnya sudah dilarang mengeskpor limbah B3. Namun faktanya, karena ada surat yang dipalsukan, ekspor limbah itu terus dilakukan ke China.

Gabungan lembaga swadaya masyarakat ini bahkan menduga Tomy Lim dalam praktik eskpor limbah ini juga melibatkan oknum dari Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa perusahaan penghasil limbah B3.

Menurut Joko, permasalahan limbah di Indonesia terikat dengan Konvensi Bassel tahun 1980, sebuah konvensi PBB tentang rancangan regulasi mengenai pengetatan limbah beracun berikut turunannya.

Konevensi ini dibentuk karena semakin mahalnya biaya pemusnahan limbah beracun yang dihasilkan negara-negara maju. Hal ini berdampak pada pembuangan limbah-limbah itu ke negara miskin sehingga konvensi ini mengatur perpindahan limbah B3.

Tanpa adanya persetujuan dari negara asal dan tujuan, perpindahan limbah ini dilarang dilakukan. Konvensi ini sudah dirativikasi oleh 170 negara.

Sementara Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera, Tulus Widodo dilaporkan dengan dugaan pencemaran lingkungan dengan limbah B3 di Desa Udug, Karawang, Jawa Barat.

Lahan seluas 4 hektar di desa tersebut diduga tercemar limbah
berbahaya. Namun sampai sekarang belum juga diproses oleh kepolisian ataupun Kementrian Lingkungan Hidup. Padahal kasus pencemaran ini sudah dilaporkan berkali-kali oleh masyarakat.

Tak kunjung diprosesnya kasus pencemaran ini membuat tudingan mengarah pada keterlibatan oknum di Kementrian Lingkungan Hidup.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah