Headlines News :
Home » , » KPK & Kejagung Selayaknya Periksa Pemkot Depok

KPK & Kejagung Selayaknya Periksa Pemkot Depok

Written By Metro Post News on Selasa, 24 Juli 2012 | 20.59

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah sepantasnya untuk menangani permasalahan dugaan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kota Depok. Sebab dugaan korupsi di Kota Depok sudah menggurita dan telah merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah.

" KPK dan Kejagung sudah sepantasnya segera menangani dugaan Korupsi di Kota Depok," kata Derektur eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Research Economy Social & Humanity (Fresh), Drs.Murthada Sinuraya,MM, kepada Radar Online di kediamannya Sabtu (19/5/2012).

Murthada, menjelaskan, faktanya Menteri Dalam Negeri Menarik Penghargaan atas Kinerja Pemerintahan Kota Depok dalam Penyelenggara Pemerintahan. PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(EPPD); Pasal 36; sasaran Pengukuran Kinerja pada tataran pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf(a) adalah kinerja Kepala Daerah dan DPRD ada 13 Aspek Penilaian

” Pasal 18 PP ini antara lain, ketaatan pelaksanaan penyelenggara Pemerintahan Daerah pada Peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Murthada, memaparkan, terbukti Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, diduga telah melayani Pemerintah Pusat membagi-bagi uang rakyat puluhan miliaran rupiah terhadap, biaya Penunjang Operasional Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Depok APBD TA,2009 sampai dengan APBD TA.2011. Biaya Penunjang operasional Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH, tambah Murthada, realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Setelah di audited BPK yang diserap KDH/WKDH, PP. No.109 pasal.9 huruf (e) biaya Penunjang operasional Kdh/Wkdh maximal 0.40% dari PAD. 0,40% x (2), diduga telah merugikan keuangan Negara/Daerah.” Pasalnya telah melebihi penyerapannya. Seperti contoh, Tahun 2009 Rp 115.720.347.455,- Rp 1.273.962.700,- telah koordinasi dengan Pemerintah Pusat Rp 796.381.900,- Rp.460juta Rp 814 juta. Tahun 2010 Rp 142.380.788.621,- Rp 1,391.098.400, kembali berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat Rp 909.365.600 , Rp.569 juta, Rp 822 juta. Serta di tahun 2011, Rp 282.770.389.866,- Rp.1.725.521.000,- Kembali terulang berkoordinasi dengan Pemerintah pusat Rp 657.323.200,- Rp 1,131miliar, Rp 594juta.

“ Jadi total dugaan kerugian keseluruhannya mencapai Rp. 2,230 miliar,” kata Murthada.

Transfaransi Dalam Pemanfaatan Alokasi,Pencairan Dan Penyerapan serta efektivitas perencanaan,penyusunan,pelaksanaan tata usaha,pertanggung jawaban dan pengawasan APBD, faktanya, terang Murthada, ini diduga telah membagi-bagikan uang rakyat dengan hibah, tanpa melalui naskah atau perjanjian hibah yang sah.

" Ini jelas telah melanggar PP no.57 tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah seperti, di Tahun 2010: a. Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 24.667.830.850,- b.Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta Rp 11.124.716.671,- c.Hibah Kepada Masyarakat/Perorangan sebesar Rp 3.485.000.000,-," ujarnya lagi.

Murthada menjelaskan, untuk sasaran Pengukuran Kinerja Pada Tataran Pelaksana Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf(b) PP No.6 tahun 2008 ini ada 9 Aspek penilain antara lain; a.Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan; faktanya. Diduga Seluruh SKPD(OPD) telah meyerap Dana Penyusunan Laporan Keuangan tanpa menerbitkan Neraca.

Melanggar Permendagri N0.13 tahun 2006 pasal;265 dan 295 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni, masing-masing SKPD(OPD) tidak melampirkan laporan Neraca dan telah menyerap dana untuk membuat Pelaporan keuangan semesteran,sehingga Negara diduga dirugikan Sebesar, belanja penyusunan Laporan Keuangan TA 2007 sebesar Rp. 2,551miliar, belanja penyusunan Laporan Keuangan TA 2008 sebesar Rp 1,656miliar, belanja penyusunan Laporan Keuangan TA 2009 sebesar Rp 3.019miliar dan belanja penyusunan Laporan Keuangan TA 2010 sebesar Rp 2,977miliar.

” Pada akhirnya Negara telah diduga dirugikan sebesar Rp 10,203miliar,” jelasnya.

Murthada menegaskan, pengelolaan barang milik daerah, yang perbedaan susutnya nilai aset tetap (yang tidak menguntungkan) di tahun APBD 2010, di OPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keunagan Dan Aset Rp 128,89milyar selisih hasil inventarisasi (audited) Rp 121,1milyar.

Data semua ini,kata Murthada, telah disampaikan kepada KPK, Kejari Depok, terkait degan Pengadan lahan Pemda TA 2007-2010. No.81 DE/FreshVIII/2011, tgl 8 Agustus 2011. Kedua terkait dengan pengadaan alat angkutan TA 2009-2010. NO.82 D.E/Fresh.VIII/2011, tgl 8 Agustu 2011, kepada KPK, Kejagung RI, Kejari Depok.

" Kemudian yang ketiga terkait dengan dugaan korupsi Penunjang Opresional KDH/Wkl KDH Ta2009-2010. No.84 D.E/Fresh.VIII/2011, tgl 15 Agustus 2011, telah disampaikan kepada KPK dan Kejari Depok,” tandasnya.(ro)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah