Headlines News :
Home » » Tinjau Pasar, Anggota DPRD Bone Diprotes Pedagang

Tinjau Pasar, Anggota DPRD Bone Diprotes Pedagang

Written By Metro Post News on Selasa, 24 Juli 2012 | 19.39

WATAMPONE - Kunjungan DPRD Bone yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone di Pasar Sentral Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Selasa (24/7/2012), menuai protes dari sejumlah pedagang pasar. Pasalnya, Pedagang ini merasa DPRD Bone hanya dapat menjanjikan hal yang tidak dapat dipenuhinya saja hingga pembuat pedagang kecewa utamanya dalam hal pengoptimalan pasar sentral dengan menghilangkan pasar bayangan.
“Tidak usahmi lagi turun ke pasar sentral, kami sudah bosan dengan janji DPRD Bone. Kami bahkan sudah dua kali ke DPRD Bone dan kenyataannya begini juga (pasar dan terminal tidak berfungsi secara optimal). Saya masih ingat DPRD Bone periode lalu (2004 – 2009), di mana pada saat itu DPDR Bone berjanji akan mengatakan terminal akan difungsikan dan tidak ada terminal bayangan, demikian juga pasar,” terang salah satu pedagang pasar sentral H Hasanuddin yang sempat beradu mulut dengan sejumlah anggota DPRD Bone.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Bupati Bone Andi Darwis Massalindri mengatakan, kunjungannya itu untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kebocoran anggaran di Pasar Sentral Watampone.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Bone hanya sebagai pengesah aturan atau pengawas kinerja pemerintahan sebagai eksekutif sehingga DPRD tidak berhak berhak memutuskan kebijakan di wilayah eksekutif. DPRD Bone hanya mengusulkan dan mengawasi tidak ada kewenangan DPRD untuk memaksa pemerintah.
“Pada rapat DPRD periode lalu saya ada, dan tau betul apa yang dikatakan H Haruna (mantan anggota DPRD Bone dari fraksi Golkar), jadi memang ada salah persepsi antara DPRD Bone dan pedagang pasar sentral Watampone, di mana pada saat itu perwakilan pedagang pasar sentral Watampone mendatangi DPRD Bone untuk menyampaikan aspirasinya terkait penggunaan pasar sentral Watampone dan terminal Petta Ponggawae Watampone, pihak DPRD Bone pada saat itu, mengatakan akan membawa aspirasi tersebut untuk disampaikan ke pemkab Bone, jadi bukan diputuskan,” jawab salah satu anggota LKPJ Ahmad Sugianto yang juga terlibat dalam kunjungan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah H A Mukhlis mengungkapkan, pihaknya akan mempertegas setiap tindakan dan kebijakan dari yang diambil Pemkab Bone sehingga bukan berarti setiap masyarakat ke DPRD Bone,  Pemkab Bone yang disalahkan, mestinya DPRD Bone juga harus tegas dan konsisten terhadap aturan yang telah disepakati sehingga pemkab dapat konsisten dalam menjalankan aturan tersebut.
Menurutnya lagi, kalau masalah pasar sentral ini maka ada beberapa dinas yang terkait yakni, Dinas tata ruang, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dispenda. Namun yang lebih tau mana illegal dan legal adalah Dinas Tata Ruang.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah