Headlines News :
Home » , » Stigma Daerah Sentra PSK

Stigma Daerah Sentra PSK

Written By Metro Post News on Rabu, 22 Agustus 2012 | 11.14


Indramayu,MP-Menjelang ujian kelulusan, para siswa lazimnya bersemangat belajar. Namun tidak demikian halnya bagi sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukamelang 3, Kec. Kroya, Kab. Indramayu, Jawa Barat. Di saat mereka mestinya belajar lebih keras untuk menghadapi ujian menjelang tamat, beberapa siswa perempuan justru sering tidak masuk. Bahkan, sebulan sebelum ujian dilaksanakan, sejumlah siswi kelas VI itu, justru sama sekali tidak masuk kelas.

Orang tua mereka pada umumnya bertingkah gugup saat ditanyakan soal ketidakhadiran putri-putri mereka di kelas. Sebagian orang tua beralasan bahwa mereka tidak lagi mampu membiayai anaknya bersekolah, padahal sekolah di SD Negeri Sukamelang tidak memungut bayaran.

Beberapa orang tua tetap bersikukuh bahwa meskipun belajar di SD di Kab. Indramayu gratis, namun menjelang ujian, biasanya banyak pungutan, sehingga orang tua khawatir tak mampu membayarnya.

Dari sumber dilapangan, bahwa orang tua siswi yang tidak hadir itu baru saja mendapatkan ”uang muka” Rp 2,5 juta dari seorang calo. Orang tua tersebut akan mendapatkan Rp 6 juta jika anak putrinya benar-benar diberangkatkan ke kota untuk bekerja di suatu tempat hiburan.

Peristiwa seperti itu selalu berulang setiap tahun menjelang ujian akhir di Desa Sukamelang, dan desa-desa yang lain di Kec. Kroya. Bahkan, tidak hanya di Kec. Kroya, tapi juga di Kec. Bongas, Kec. Gabus, dan sebagian lain di Kec. Karangampel, dan sejumlah kecamatan lain di Kab. Indramayu.
 Saat anak-anak sekolah memasuki semester akhir, para calo biasanya keluyuran sepanjang desa. Mereka mendatangi para orang tua yang memiliki anak perempuan yang sedang bersekolah di kelas VI. Sebagai tanda jadi, sang calo biasanya menyerahkan uang Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta kepada orang tua. Saat anaknya lulus sekolah dan diajak sang calo, orang tuanya mendapatkan tambahan hingga genap Rp 6 juta rupiah.

Para calo membawa perempuan lulusan SD ini ke suatu tempat di Indramayu dan menyerahkannya kepada perantara yang kemudian mengantarkannya kepada mucikari di beberapa kota, seperti Bandung, Jakarta, Batam, Tanjungbalai Karimun, Pulau Bintan dan sebagainya. Para calo tetap tinggal di Indramayu dan mendapatkan pembayaran sesuai dengan jumlah perempuan yang diserahkan kepada perantara tersebut. dan calo tersebut adalah warga masyarakat, aparat desa, bahkan seorang kuwu (kepala desa) dan guru SD, menurut sumber tersebut.

Kerap ditemui adanya pertemuan antara calo dengan parantara tersebut. Namun operasi mereka biasanya sangat rapi dan licin. Anak-anak yang akan dijadikan pelacur selalu diberangkatkan secara terpisah menggunakan mobil tersendiri, sementara calo dan perantara menggunakan kendaraan yang berbeda menuju ke suatu tempat yang selalu berubah-ubah lokasinya sesuai kesepakatan.


Setiap kali mengunjungi pelacuran di Tanjungbalai Karimun, Pulau Batam, dan Pulau Bintan, saya secara sengaja meminta ditunjukkan keberadaan pelacur asal Indramayu, atau setidaknya pelacur yang berasal dari Jawa Barat. Dengan spontan, sejumlah pelacur menunjukkan bahwa mereka memang kebanyakan berasal dari Jawa Barat, khususnya Kab. Indramayu, Kab. Subang atau Kab. Karawang. Dewi (22, nama samaran), pelacur yang biasanya melayani para tamu asal Singapura dan Malaysia di Tanjungbalai Karimun mengaku berasal dari Kec. Gabus Wetan, sementara Tati (samaran) yang menjadi pelacur di KM 15 Pulau Bintan mengaku berasal dari Kab. Subang.

Bahkan lokalisasi terbesar di ibu kota seperti Kramat Tunggak, sebelum dibubarkan kerap ditemui pelacur asal Indramayu. Kini, setelah Kramat Tunggak dibubarkan, para pelacur kemudian tersebar ke berbagai pusat-pusat hiburan di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, seperti di wilayah Daan Mogot, Glodok, Jln. Gajahmada, Jln. Hayamwuruk, Grogol, dan sebagainya.

Sejumlah pelacur yang ditemui di lokalisasi Saritem, Kel. Kebonjeruk, Kec. Andir, Kota Bandung mengaku pernah bekerja di Jakarta dan Batam. Beberapa orang mengaku akan pindah dari Saritem ke Jakarta saat di Bandung mulai menemui kejenuhan. Masnuh (51 tahun), Ketua RW 09 Kel. Kebonjeruk, di mana lokalisasi Saritem berada mengungkapkan, setiap pelacur yang baru datang ke lokalisasi Saritem harus menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Berdasarkan KTP tersebut, diketahui bahwa sekira 80% pelacur di Saritem ber-KTP Indramayu.

Lian (19, samaran), pelacur asal Gabus Wetan di Saritem mengaku, dirinya terjun menjadi pelacur karena ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Sebagai anak pertama, dirinya berkewajiban membantu orang tuanya yang buruh tani untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Sementara Perak (21, samaran), pelacur asal Losarang mengaku uangnya sering habis untuk biaya hidup dirinya sendiri. Meski demikian, ia sering mengirimkan uang hasil jerih payahnya sebagai pelacur kepada ibunya, karena ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu.

Beberapa pelacur asal Indramayu pada umumnya mengaku terjun ke dunia pelacuran sebagai bekerja. Oleh karena itu, mereka pada umumnya tidak suka mabuk-mabukan atau berfoya-foya menghamburkan uang. Mereka terjun ke dunia pelacuran sebagai ekspresi kerja. Perempuan asal Indramayu yang menjadi pelacur, pada umumnya terjun ke dunia prostitusi sebagai ekspresi untuk berbuat baik kepada orang tua (dalam istilah agama Islam disebut birrul walidain).

Sebagian masyarakat Indramayu beranggapan menjadikan pelacuran sebagai pekerjaan yang lazim dan bukan suatu aib. Bahkan pada bulan-bulan Ramadan, di mana berbagai lokalisasi di seluruh Indonesia ditutup untuk menghormati bulan puasa, para pelacur ini mengambil cuti panjang, pulang ke kampung halaman.

Para pelacur yang terbiasa hidup dengan gaya kota tetap memperlihatkan kemewahan hidup mereka selama pulang kampung, sehingga menimbulkan rasa iri di kalangan gadis-gadis kampung untuk meniru kerja mereka dan mengikuti jejak para pelacur tersebut ”bekerja” di kota-kota besar.

Itulah sebabnya, sebagian masyarakat Indramayu menganggap bahwa pelacuran merupakan sesuatu yang lazim berlaku bagi masyarakat mereka. Meski demikian, para pakar mengatakan bahwa prostitusi merupakan patologi sosial.

Dalam menekan jumlah prostitusi, Pemkab Indramayu telah mengeluarkan Perda tentang trafficking, sebuah upaya konstitusional untuk menghentikan terjadinya perdagangan manusia, khususnya prostitusi. Pemkab Indramayu juga terus berupaya mengatasi akar masalah prostitusi di daerahnya dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Wajib belajar sembilan tahun menjadi program andalan, sehingga Pemkab Indramayu mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 30%. Berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan dilakukan untuk menghentikan laju tindak asusila ini, sehingga pada gilirannya masyarakat Indramayu tidak perlu keluar dari kampung halamannya untuk mencari nafkah.

Persoalannya, apakah Pemkab Indramayu akan serius mengimplementasikan perda yang telah dibuatnya, baik menyangkut Perda tentang trafficking maupun Perda tentang APBD Perubahan yang mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan? Jika serius, tak mustahil, Indramayu di masa mendatang menjadi daerah maju. Prostitusi hanya menjadi sejarah dan kenangan pahit. Sebaliknya, jika program tersebut tidak dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan, maka Indramayu sampai kapan pun akan tetap mendapat stigma sentra WTS, pusat tlembuk...!. Red
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah