Headlines News :
Home » » Anggaran Simulator SIM Meningkat di APBN-P

Anggaran Simulator SIM Meningkat di APBN-P

Written By Metropost on Selasa, 18 September 2012 | 18.39

JAKARTA, MP - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, membeberkan anggaran untuk proyek simulator SIM di Korlantas Mabes Polri kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, hari ini, Selasa 18 September 2012.

Herry menjelaskan bahwa realisasi anggaran Simulator SIM di Korlantas Polri tahun 2011, antara yang diusulkan di APBN-P kemudian yang disetujui dalam RAPBN dan disetujui di APBN jumlahnya lebih besar.

"Bukan kenaikan tarif ya, ada penambahan jenis-jenis PNBP. Jadi lebih besar yang disahkan DPR. Tidak ada catatan penting, jadi biasa saja, normal. Tidak ada kejanggalan," kata Herry usai diperiksa di Gedung KPK.

Selain itu, Herry juga mengaku diminta menjelaskan pengucuran anggaran untuk kementerian dan lembaga, termasuk Polri. "Secara umum, termasuk juga proses bagaimana PNBP itu bisa dipergunakan oleh Kementerian Lembaga, khususnya Polri. Tadi sekitar itu ditanyanya. Soal prosesnya," kata Herry.

Herry menjelaskan, dalam proses penetapan PNBP itu pertama kali ditetapkan pagunya lebih dulu di Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Lembaga terkait, termasuk dengan Polri. Kemudian data-data yang diperoleh dari pembahasan pagu ini, dimasukkan ke dalam RAPBN yang diusulkan pemerintah secara keseluruhan

"Dari keseluruhan lembaga di dalam RAPBN yang diantarkan oleh presiden melalui nota keuangan," ujarnya.

Setelah proses itu, Herry menyebut ada yang namanya pagu indikatif. "Jadi sebelum dimajukan ke DPR, ada pagu indikatif dan ini menjadi bahan bagi Kementerian Lembaga untuk menyusun perencanannya untuk apa. Kemudian diajukan ke DPR dengan nota keuangan," paparnya.

Setelah proses itu, kemudian dibawa lagi ke Kemenkeu, untuk diselesaikan dokumen DIPA nya. Di situlah terang Herry terjadinya penelahaan-penelaahan untuk kemudian diterbitkan dokumen DIPA.

Untuk Polri terang Herry, besaran persentase PNBP yang bisa digunakan untuk kebutuhan Polri sebesar 90 persen dari total PNBP yang diterima Polri, seperti kepengurusan SIM, STNK, BPKB dan lain sebagainya. Tahun 2011 PNBP Polri sebesar Rp3,4 triliun.

"Jadi kalau di Polri itu diatur dalam PP 50 tahun 2010 kemudian penggunaan persentasenya, berdasarkan PP-nya ini ya, adalah jenis-jenis PNBP dan tarifnya, ditetapkan oleh Peraturan Presiden. Sedangkan berapa persen penggunaaannya diatur Kemenkeu dengan keputusan Menkeu," terangnya
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah