Headlines News :
Home » , » Kepala Desa Leuwiliang Diduga Pungli Warganya pada Program Prona

Kepala Desa Leuwiliang Diduga Pungli Warganya pada Program Prona

Written By Jainal Fatmi on Jumat, 15 Februari 2013 | 20.20

BOGOR, MP - Prona adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis .

 Prona dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara. Pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 menyatakan sebagai berikut: “Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka persertifikatkan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975.

Salah Satu desa penerima Prona adalah Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sejumlah 100 bidang. Namun dalam pelaksanaan program prona tersebut dijadikan lahan bisnis untuk mencari keuntungan pribadi oleh sejumlah oknum perangkat desa,

menurut hasil pantuan Koran MP di lapangan di temukan adanya praktek pungli yang mengatas namakan prona dengan cara meminta sejumlah uang kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat yang membuat prona mengatakan bahwa untuk pembuatan Prona tersebut dimintai uang sebesar Rp 1,2 Juta sampai 1,5 juta semua itu di koordinir oleh pihak aparat desa.

Ketika Koran MP mengkorfimasi kepihak Kepala Desa Sukarna selalu menghindar tidak ada tempat , begitu juga dengan Sekretaris Desa Nurliawan mengatakan bahwa untuk pungutan itu tidak ada sama sekali. Hal ini tentu saja bertolak dari kenyataan yang ada dimana masyarakat dimana memang benar telah terjadi pungutan sebesar tersebut diatas.

Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat menganggap bahwa Kepala Desa telah menghalalkan pungli yang telah terjadi di wilayah desanya, serta masyarakat mengindikasikan bahwa adanya dugaan praktek pungli berjamaah yang dilakukan oleh sejumlah oknum perangkat Desa Leuwiliang sewaktu program prona tersebut berlangsung.

Menurut ketua LSM Garda P3MB Alvian Sunarya mengatakan bahwa Tujuan pemerintah dengan adanya program Prona untuk membantu msyarakat miskin, supaya masyarakat bisa mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah. Alvian menegaskan Prona gratis itu berlaku untuk semua penerbitan sertifikat. Mulai dari lokasi tanah pemukiman, perkebunan, persawahan dan lainnya.

Oleh sebab itu, jika terdapat Pungli pengurusan prona sertifikat itu, masyarakat yang menjadi korbannya langsung saja melapor ke pihak berwajib, guna diproses secara hukum. Karena selama ini masyarakat sering dibodohi dan dipermainkan oleh oknum-oknum aparatur desa yang nakal, dan permasalahan yang telah terjadi dapat di proses secara hukum yang berlaku.( Rahman )
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah