Headlines News :
Home » , » Warga Dari 3 Desa Di Kecamatan Laeya Dan Lainea Menolak Rencana Investasi PT.Berdikari Group Di Atas Lahan HGU Ex PT.Kapas Indah Indonesia

Warga Dari 3 Desa Di Kecamatan Laeya Dan Lainea Menolak Rencana Investasi PT.Berdikari Group Di Atas Lahan HGU Ex PT.Kapas Indah Indonesia

Written By Jainal Fatmi on Kamis, 14 Februari 2013 | 08.51

ANDOOLO MP – Dari pantauan Koran ini disekitar Desa Lambakara ada dua aktivitas yang sedang berlangsung, masing –masing adalah kegiatan land clearing ( Pembersihan lahan red ) yang dilakukan oleh management PT.Berdikari group salah satu perusahaan BUMN pimpinan Dahlan Iskan dan disepanjang jalan utama Desa Lambakara terlihat kegiatan pemasangan patok antar warga sambil bersih – bersih kebun sebagai bentuk penolakan atas kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

 Salah satu warga yang minta dirhasiakan identitasnya mengatakan bahwa kehadiran PT.Berdikari sebagai metamorphosis dari PT.Kapas Indah Indonesi sebagai pemilik HGU N0.01 sekitar 38 tahun silam, adalah merupakan usaha akal –akalan semata dalam rangka untuk menyandara Ex tanah ulayat Rumpun Warga dari 3 Desa sekitar kawasan Ex PT.Kapas Indah Indonesia.

Untuk diketahui bahwa tanah HGU N0.01 Desa Ambalodangge ketika itu sesuangguhnya adalah tanah komunal dari beberapa rumpun yang terbentang luas melingkupi 3 Desa Utama yaitu Rumpun Tamburaka/Renggala di Desa Ambalodangge, Rumpun Ndonganeno di Desa Ambesea dan Rumpun Lawuga di Desa Lalonggombu.

Dengan penuh intimidasi dan kekuasaan Militerisme ketika itu ( sekitar tahun 1975 red ) dengan mudah tanah- tanah komunal ini jatuh jatuh ketangan penguasa masa itu dan terbit HGU N0.01 atas nama PT. KAPAS INDAH INDONESIA dalam perkembangannya perusahaan beseutan Cendana ini mengalami failed dan akhirnya sejak tahun 1990 tanah tersebut terlantar dan diluar pengetahuan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Lainea dan 3 Desa sekitar tiba – tiba dialihkan menjadi PT.BERDIKARI GROUP salah satu perusahaan BUMN.

Kehadiran PT.Berdikari ini menurut sebahagian besar para ahli waris dari rumpun masyarakat di 3 Desa tersebut mengatakan akan mempertahankan hak Komunal mereka dan menolak keras kehadiran perusahaan itu dan salah satu tokoh pergerakan anti penindasan dan tindakan semena –mena, ABD.KADIR mengatakan bahwa PT.BERDIKARI GROUP ini hanya datang melakukan kegiatan antisipatif bakal putusnya hubungan hukum atas HGU N0.01 berhubung batas jatuh tempo HGU tersebut sampai 2019 sementara aturan mengatakan jika tanah HGU telah masuk pada tataran terindikasi terlantar, maka BPN Kabupten berikut Propinsi dapat mengusulkan untuk ditetapkan menjadi tanah terlantar dan selanjutnya BPN Pusat segera mengusulkan pada presiden untuk melakukan pemutusan hubungan hukum atas HGU yang bersangkutan.

Kadir menambahkan bahwa PT.berdikari yang sekarang ini sedang melakukan land clearing itu tidak memiliki study kelayakan dan Analisa Dampak Lingkungan itu artinya sangat jelas bahwa kegiatan yang sedang dilakukan itu tanpa perencanaan yang matang akan tetapi sekedar jaga – jaga agar tidak masuk kategori terlantar sehingga HGU dapat diperpanjang dan endingnya HGU digadaikan lagi pada perbankkan untuk kurun waktu 25 tahun dan tetap terlantar lagi sehingga para ahli waris hilang hak dan kesempatan untuk menggarap menjadi lahan pertanian yang produktif. Abd.Kadir mengahiri penjelasannya dengan mengatakan dalam waktu dekat seluruh ahli waris dari 3 Desa akan melakukan aksi penolakan dan meminta kepada mentri BUMN untuk tidak memaksakan keinginan mempertahankan HGU yang cacat hukum dan penuh intimidasi itu sekarang ini bukan jamannya lagi dan Apalagi Desa Lalonggombu dan Ambesea sudah pernah melayangkan surat penolakan ini kepada Mentri BUMN sebelum Dahlan Iskan. (Abd.kadir biro konsel)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah