Headlines News :
Home » , , » Reformasi Birokrasi di BPN Jakut, Jalan Ditempat

Reformasi Birokrasi di BPN Jakut, Jalan Ditempat

Written By Metro Post News on Rabu, 22 Mei 2013 | 12.05


JAKARTA, MP - Lambanya proses permohonan pada Bidang Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara sangat meresahkan para pemohon, pasalnya permohonan berkas bias memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Padahal mengacu pada UU No. 5/1960, PP No. 24/1997, PP No. 13/2010 serta PMNA/KBPN No. 3/1997 perihal Pengukuran dalam rangka kegiatan inventarisasi/pengadaan tanah, jelas sekali di situ tertulis bahwa proses Pengukuran dan Pemetaan hanya 18 hari kerja.

Keterlambatan proses tersebut dikarenakan saat ini para pegawai tetap maupun honorer di Seksi Pengukuran dan Pemetaan sedang sibuk dengan program Prona, seperti diungkapkan salah seorang stafnya saat salah seorang pemohon menanyakan keberadaan berkas permohonananya “lagi tidak ada orang pak, sedang sibuk prona”, ucapnya.

Hal yang sama juga dialami salah serang pemohon lain, sudah hapir 1,5 bulan berkas (SPS) tidak lupa memakai ‘Paket’ sebesar hampir700 ribu.

Saat di konfirmasi di kantornya, Umar Kasie Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengungkapkan bahwa proses Pengukuran dan pemetaan sesuai SPOPP tahun 2010 adalah 18 hari kerja. Sedangkan adanya keterlambatan proses permohonan, dirinya beralasan bahwa ada beberapa pegawai di seksi pengukuran dan pemetaan sudah pensiun ditambah lagi ada kesibukan berupa Prona.

Ditambahkannya, sejak adanya prona maka jam kerja untuk mengerjakan tugas rutin dilakukan sejak pagi hingga jam 15.00 dan selebihnya baru menyibukkan masalah prona. Namun kenyataannya ada beberapa orang pegawainya sejak pagi sudah disibukkan oleh urusan prona

Sementara itu Kepala Kantor Gabriel Tri Wibawa mengatakan bahwa, saat ini program Prona sedang di giat-giatkan olehnya namun dirinya sangat menyesalkan dan tidak habis pikir apabila masih saja ada berkas permohonan yang terlambat dip roses, apalagi keterlambatan tersebut di hubung-hubungkan dengan Prona, jelasnya.

Dalam Reformasi Birokrasi Kepala BPN RI Hendarman Supandji akan menerapkan  standar operasional prosedur (SOP) di setiap lini kerja BPN dan memiliki  jangka waktu. “Semua lini harus memiliki SOP dan jangka waktu, mulai dari kedeputian satu sampai kedeputian lima, sekretariat utama dan inspektorat utama,” ucapnya.

Perlu di ketahui ada 9 program BPN RI dalam Reformasi Birokrasi yaitu, Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan system manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Namun bagaimana Reformasi Birokrasi dapat berjalan baik apabila mental pegawai di kantor Pertanahan Jakarta Utara, terutama di Seksi Pengukuran dan Pemetaan masih saja tidak menerapkan SPOPP/2010 serta pandai mencari alasan. Tim
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah