Headlines News :
Home » , » Proyek senilai Rp. 41.5 Miliar TA 2012 Dinas Pendidikan DKI Sarat Korupsi

Proyek senilai Rp. 41.5 Miliar TA 2012 Dinas Pendidikan DKI Sarat Korupsi

Written By Metropost on Sabtu, 29 Juni 2013 | 13.50


Jakarta, Mp - Proyek senilai lebih kurang Rp. 41.5 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tahun anggaran 2012, lalu diduga sarat korupsi. Betapa tidak, selain kantor pemenang lelang sudah menyalahi aturan karena merupakan rumah tinggal, volume/bobot pekerjaan rehab sekolah juga diduga di korupsi. Pasalnya, pekerjaannya melewati batas waktu yang sudah ditentukan, yakni dikerjakan sampai bulan Januari 2013. Padahal batas akhir pekerjaan setiap tahun anggaran adalah sampai bulan Desember setiap tahunnya.

Dugaan KKN itu terungkap dari hasil investigasi, yaitu dalam hal penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan yang tersebut di bawah ini. Dimana kantor perusahaan pemenang lelang merupakan rumah tinggal. selain itu, kantor dari pemenang lelang itu hanya menumpang di alamat tersebut dan tidak pernah ada operasional kantornya (diduga kantornya fiktf).

Berikut ini adalah penetapan pemenang lelang senilai Rp. 41.5 miliar yang kantornya merupakan rumah tinggal untuk pekerjaan yang tersebut diatas  :

1.      F 03 pengadaan kursi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemenang lelang adalah PT. Betania Prima dengan harga penawaran Rp. 4.537.995.000;-.
Kantor PT. Betania Prima, ayng beralamat di jl. Tambora III No. 1 Rt 004 Rw 008, kelurahan Jati Pulo Gadung Jakarta Timur, merupakan rumah tinggal.
2.      Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi. Pemenang lelang adalah PT. Sarana Cipta Karya harga penawaran Rp. 2.658.571.630;-.
Kantor PT. Sarana Cipta Karya yang beralamat di Jl. Siaga II No. 1 Rt 02 Rw 05 kelurahan Pejaten Barat Pasar Minggu  Jakarta Selatan, merupakan rumah tinggal.
3.      Penyelesaian pembangunan gedung SMAN Olah Raga Ragunan. Pemenang lelang adalah PT Cilungup Indah Serasi dengan harga penawaran Rp. 1.118.579.000;-
Kantor PT Cilungup Indah Serasi yang beraamat diJl. Benda Java III No. 16 Duren Sawit Jakarta Timur, merupakan rumah tinggal. Di alamat tersebut tidakada plang nama perusahaan dan kegiatan kantor.
4.      D 05 Seri Matematika menyenangkan- 8 buku untuk SD. Pemenang lelang adalah PT Maxindo Bintang Teknika dengan harga penawaran Rp. 3.518.500.000;-.
Kantor PT Maxindo Bintang Teknika yang beralamat di Jl. Amil Wahab No. 13 Rt 004 Rw 009 kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur selain merupakan rumah tinggal berdasarkan keterangan pemilik rumah, PT. Maxindo Bintang Teknika sudah pindah kantor sejak awal tahun 2012. Sementara berdasarkan pengumuman lelang di LPSE Provinsi DKI Jakarta pekerjaan tersebut baru di umumkan pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2012
5.      Rehabilitasi Total Gedung SMPN 169. Pemenang lelang adalah  adalah PT Utomo Ladju dengan harga penawaran Rp. 11.660.067.540;-
Kantor PT Utomo Ladju yang beralamat di Jl. Cipinang Cempedak III/15C Cipinang Cempedak Jakarta Timur, selain merupakan rumah tinggal, di alamat tersebut juga merupakan kantor notaris Felicitas Sri Maniarti, SH. M.Kn.
Selain itu dari data yang diperoleh, diduga Direktur PT Utomo Ladju merangkap sebagai Notaris, yakni Felicitas Sri Maniarti, SH. M.Kn. apakah dibenarkan seorang Notaris yang merupakan pejabat negara merangkap sebagai Direktur Utama sebuah perusahaan yang melaksanakan pekerjaan menggunakan anggaran negara (APBD DKI).

Berdasarkan Intruksi Gubernur No. 135 tahun 1988 tentang pelaksanaan ketentuan larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor atau tempat usaha, dan juga sesuai Surat Gubernur No. 444/1.785.2 tanggal 14 Februari 2005 tentang tindakan penertiban terhadap bangunan berubah fungsi, penggunaan rumah tinggal sebagai kantor/tempat usaha tidak diperbolehkan.

Selain itu. Sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012, panitia lelang seharusnya melakukan evaluasi administrasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Dan evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

Sementara, perusahaan pemenang leleng yang tersebut diatas diduga tidak memenuhi syarat administrasi, karena domisili perusahaannya merupakan rumah tinggal. Jelas hal itu menyalahi Intruksi Gubernur No. 135 tahun 1988 dan Surat Gubernur No. 444/1.785.2, namun panitia lelang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetap menetapkan sebagai pemenang lelang.

Diduga panitia pengadaan barang dan jasa  Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan KKN dengan mengabaikan aturan hukum tersebut.

Selain dugaan KKN dalam penetapan pemenang lelang yang kantornya rumah tinggal, terungkap juga dugaan korupsi dalam penetapan volume/bobot pekerjaan senilai Rp. 18 miliar untuk pekerjaan yang tersebut di bawah ini  :

1.      Rehabilitasi total gedung SMPN 226. Pelaksana pekerjaan adalah PR Surya Manunggal Wisesa, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kelapa No. 3 Rt 003 Rw 001 Pondok Kelapa Jakarta Timur, dengan harga penawaran Rp. 13.261.085.000;-
Pekerjaan rehabilitasi total gedung SMPN 226 diduga terjadi korupsi penetapan besaran volume/bobot pekerjaan. Pasalnya, hasil investigasi terungkap sampai tanggal 13 Januari 2013 pekerjaan masih terlihat berlangsung dan diperkirakan volume/bobot pekerjaan baru mencapai sekitar 85%.
Sementara volume/bobot pekerjaan yang ditetapkan dalam berita acara oleh pihak terkait, termasuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diduga mencapai 100% dari nilai pekerjaan. Hal itu jelas tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan (Foto terdokumentasi).
2.      Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Makasar 05. Pelaksana pekerjaan adalah PT Ferdian Putra Sejati yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 41 Rt 014 Rw 02 kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur, dengan harga penawaran Rp. 4.821.550.000;-.
Pekerjaan penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Makasar 05 juga diduga terjadi  korupsi penetapan besaran volume/bobot pekerjaan. Hasil investigasi terungkap sampai tanggal 1 Januari 2013 pekerjaan masih terlihat berlangsung dan diperkirakan volume/bobot pekerjaan belum mencapai 100%.
Seharusnya pada 20 Desember 2012 atau berakhirnya masa kontrak dilakukan Cut Off (penghentian) pekerjaan. Selanjutnya, volume/bobot pekerjaan ditetapkan sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan.
Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak terkait, termasuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan lampiran III C angka 2 huruf j 2 b Perpres No 54 tahun 2010 tenang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 212, dikatakan pekerjaan yang melewati batas akhir yang ditentukan di dalam kontrak mendapatkan denda/penalty.

Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Dan dalam lampiran III C angka 2 huruf M 5 Perpres No. 54 tahun 2012, dikatakan bila terjadi persetujuan perpanjangan waktu kelaksanaan pekerjaan harus dituangkan dalam adendum kontrak.

Diduga denda/penalty tidak dilaksanakan, apalagi denda itu di bayar ke kas daerah.selain itu adendum kontrak untu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diduga juga tidak ada.

Dari fakta dan kronologis yang disebutkan diatas, diduga kuat telah terjadi korupsi APBD, khususnya dalam hal penetapan volume/bobot pekerjaan untuk proyek penyelesaian rahabilitasi total gedung SMPN 226 dan penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Makasar 05.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi.
(Robi)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah