Headlines News :
Home » , » Mutasi Bupati Menuai Simalaka

Mutasi Bupati Menuai Simalaka

Written By Metro Post News on Rabu, 11 September 2013 | 16.52


Selayar MP, Gugatan Drs Muh Arsad mantan kepala BKD diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati Selayar Syahrir Wahab 3 tahun lalu, lewat ( Pengadilan Tata Usaha Negara)  Makassar Nomor 58 / G.TUN /2010/PTUN MKS. Kasus ini bergulir ke tingkat kasasi dan dimenangkan oleh  Muh Arsad  terasa belum puas apa yang dilakukan oleh bupati selayar syahrir wahab walapun eksekusi sepekan  lalu telah di laksanakan sesuai keputusan PTUN selama kurang lebih tiga jam menduduki kursi 1 BKD . Bupati kembali  memutasi Arsad kestaf ahli hingga saat ini .  memasuki tahap gugatan perdata yang lebih awal terdaftar di pengadilan selayar dengan dasar gugatan melawan hukum (PMH) pasal 1365 perdata dengan gugatan  immaterial dan material sesbesar  500 milliar dalam tahap mediasi, bupati selayar di wakili pengacara kondang   saenuddin SH sebagai kuasa tergugat  saat di wawancarai wartawan mp  dalam tanggapannya pihak tergugat mengatakan  dengan pertimbangan sebagai  “kakak adik”  pihak tergugak meminta damai tanpa  embel – embel ,    merujuk  keputusan ptun Makassar  telah dilaksanakan.
                 Dalam waktu beberapa saat kemudian  diruang loby pengadilan negeri  selayar muh arsad mengatakan  bahwa kami sebagai pihak penggugat di minta tanggapan damai dan mencabut gugatan tanpa ada embel-embel  atau ganti rugi menurut muh arsad kalau itu permintaan damainya berarti pihak tergugat yang di untungkan dan pihak penggugat yang dirugikan dalam raut muka yang agak tegar yang sudah berproses hukum dengan bupati selama tiga tahun lamanya ,  tapi ini tetap akan dibicarakan kedepan di ruang hakim mediasi Amirul F Amsa SH.MH dan tidak  ditutup kemungkinan kalau ada lobi –lobi dalam minggu ini  dan pertemuan kembali dilakukan pada hari selasa 17/09 minggu depan namun semua ini intinya tetap di harapkan titik damai ungkap arsad mengakhiri wawanranya .
                  Seorang narasumber  yang tidak ingin di sebut identitasnya mengatakan sangat jelas permintaan pihak tergugat akan sangat merugikan pihak penggugak dalam waktu tiga tahun bupati menonjobkan  dari jabatannya tanpa  dasar dan melanggar hukum  sesuai  hasil keputusan ptun Makassar mengembalikan kejabatannya dan hak-haknya  ungkapnya , mj  
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah