Headlines News :
Home » » Anggaran "Siluman" DPRD DKI Sudah Lama Terjadi

Anggaran "Siluman" DPRD DKI Sudah Lama Terjadi

Written By Metro Post News on Jumat, 18 Oktober 2013 | 11.58

Jakarta - Anggaran "siluman" DPRD DKI Jakarta disinyalir tidak hanya ada dalam APBD Perubahan 2013. Namun, anggaran itu juga banyak terdapat dalam APBD reguler dan telah terjadi sejak lima tahun terakhir. "Penitipan anggaran ini sudah terjadi di DPRD DKI. Banyak yang tidak beres dalam sistem penganggaran selama ini," ujar anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) Boy Bernardi Sadikin, Jumat (18/10). Sistem pembahasan anggaran yang benar menurut Boy, harus terlebih dulu dibahas di Komisi C (Bidang Anggaran). Untuk selanjutnya dibahas di masing-masing komisi. Namun, yang terjadi selama ini pembahasan anggaran langsung ditangani badan anggaran (Banggar) dan pemimpin dewan. Pembahasan secara by pass tersebut membuat oknum anggota dewan dan pemimpin berusaha "memainkan" situasi. "Ditambah lagi dengan adanya oknum di Bappeda dan SKPD yang turut berperan dalam mengajukan anggaran yang tidak terlalu penting. Jadi, kalau tidak ada kolaborasi tak mungkin bisa seperti ini," katanya. Bahkan, kata Boy, sejumlah anggota dewan termasuk dirinya tidak tahu isi anggaran yang akan ditetapkan dalam paripurna. Kondisi itu terjadi selama dia duduk di kursi wakil rakyat itu. "Pembahasan anggaran tertutup dan hanya diketahui oleh oknum pemimpim dewan dan sejumlah anggota banggar. Saya anggota banggar bahkan tidak tahu ke mana saja anggaran dialokasikan. Makanya saya bingung, kok bisa uang rakyat dibagi-bagi begitu saja? Ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Boy yang tidak lagi mencalonkan diri untuk jadi anggota DPRD DKI dalam periode 2014-2019 itu. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku kecolongan dalam APBD-Perubahan 2013. Anggaran yang dia coret ternyata kembali muncul setelah masuk DPRD. "Setelah saya coret anggaran setengah mati, saya marah-marah begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret. Karena tidak ada sistem. Nah, makanya siapkan e-budgeting," ujarnya. Ahok juga menceritakan soal biaya untuk membayar konsultan yang tak perlu. Paling banyak terjadi di Dinas Pekerjaan Umum. Jika masih ada, ia mengancam akan memenjarakan bawahannya. "Saya coret ternyata ada lagi. Ada anggaran yang tidak perlu, konsultan-konsultan, terutama di PU, muncul lagi," kata Ahok. (b1)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah