Headlines News :
Home » » Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD

Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD

Written By Metro Post News on Jumat, 18 Oktober 2013 | 12.04

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berpandangan para bupati dan walikota harus kembali dipilih DPRD seperti masa masa Oder Baru. Alasannya, mekanisme pemilukada langsung untuk jabatan tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. "Kembali saja ke pemilihan DPRD. Memang tidak ada jaminan tidak terjadi korupsi. Tetapi kalau kembali ke DPRD, paling 100 anggota DPRD saja yang bermain. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Semua rakyat menjadi rusak karena adanya politik uang," kata Mahfud dalam acara silahturami tokoh bangsa ke V yang digelar di kantor Pengurus Pusat (PP) Muhamadiyah, Jakarta, Kamis (17/10). Acara dipimpin Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsuddin yang juga sebagai tuan rumah. Selain Mahfud, tokoh-tokoh bangsa lain yang hadir adalah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Anis Mata, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua PKPI Sutiyoso, anggota Dewan Pembina Partai Mubarok Ahmad Mubarok, Ketua MPR Sidarto Danusubrto, dan mantan Ketua PBNU Hasim Musyadi. Mahfud menjelaskan selaku mantan hakim MK yang mengurusi sengketa pilkada, dia sangat tahu bagaimana mahalnya melaksanakan pilkada langsung seperti sekarang. Dia juga mengatakan banyak gugatan terhadap incumbent yang memakai APBD untuk biaya pilkada. Menurutnya, praktik-praktik seperti ini tidak terjadi jika dikembalikan ke DPRD. "Pemilihan lewat DPRD memang tidak menjamin tidak adanya money politics. Tetapi yang merusaknya cuma mereka saja, buka semua rakyat," tuturnya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyetujui usulan Mahfud. Menurutnya, pemilihan lewat DPRD dapat mencegah kerusakan masyarakat yang lebih parah lagi akibat pilkada langsung. Namun dia menegaskan bahwa pilihan-pilihan lain yang sesuai juga tetap dipikirkan. Jika ada fomulasi yang tepat dan efisien untuk mengatikan pilkada langsung maka layak untuk dipikirkan. Di tempat terpisah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR menilai Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Karena itu, PKB mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD. "Pemilukada langsung menghabiskan uang negara. Pemilukada langsung diperkirakan menghabiskan uang negara sekitar Rp 15 triliun per tahun. Dengan asumsi pemilukada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pilkada per tahun, menghabiskan dana sekitar Rp 75 triun. Dana yang tidak bisa dibilang kecil jika diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dibutuhkan masyarakat. Belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon petahana yang sangat sulit dikontrol," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far. Ia menjelaskan Pemilukada langsung juga merusak kohesifitas sosial. Pemilukada langsung seringkali membuat masyarakat terpecah belah. Akibatnya budaya gotong-royong dan saling membantu semakin memudar akibat perbedaan dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, selama ini pemilukada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara. Sehingga setiap calon akan berlomba-lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memperhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan. Akibatnya jika terpilih tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan masyarakat tapi lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal pemilulkada yang telah dikeluarkan. "Pemilukada sering menimbulkan kerusuhan sosial, bahkan bisa jadi konflik horizontal. Akibat pilkada langsung seringkali membuat kerusuhan sosial antar pendukung yang mengakibatkan kerugian materi seperti pengrusakan kantor bupati, kantor KPU dan lain sebagainya. Kerusuhan tidak melulu karena tidak siapnya calon yang kalah, tetapi seringkali terjadi akibat massifnya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon sedangkan calon yang lain tidak mampu berbuat apa-apa," tuturnya. Dia menambahkan Pemilukada selalu berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya setiap pemilu berujung pada sengketa dan ketidakpuasan oleh salah satu pihak. Akibatnya seringkali berlarut-larut dan berdampak pada terganggunya roda pemerintahan karena di beberapa daerah justru pemilukada diulang karena putusan MK yang diakibatkan oleh proses pemilukada yang tidak fair. Jika DPRD yang memilih kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan terindikasi kuat adanya money politics dalam menentukan pilihannya, masyarakat bisa memberikan sanksi dengan tidak memilih partai yang bersangkutan dimasa yang akan datang. Dengan begitu partai akan berhati-hati dalam menentukan pilihannya karena adanya kontrol dari masyarakat. "Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga bisa meminimalisasi adanya politik dinasti. Karena akan lebih sulit memanipulasi suara DPRD dibanding pilkada langsung yang selama ini sarat dengan manipulasi dan rekayasa. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dapat melokalisir potensi kelurusan sosial dan konflik horizontal. Fraksi PKB akan memperjuangkan sekuat tenaga agar rekomendasi Munas-Konbes NU tersebut masuk dalam RUU Pilkada yang saat ini sedang dalam pembahasan panitia kerja DPR," ungkapnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah