Headlines News :
Home » » Pemkab Rembang Pastikan Layanan Tak Terganggu

Pemkab Rembang Pastikan Layanan Tak Terganggu

Written By Metro Post News on Senin, 25 November 2013 | 17.59

KASUBAG Humas Pemkab Rembang, Johan Nurwicaksono mengaku belum mendapat pemberitahuan perihal penetapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Waluyo, sebagai tersangka. "Beliau (Waluyo) dulu menjabat sebagai Kabag Perekonomian namun sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Rembang. Saya belum menerima konfirmasi atau pemberitahuan, bisa jadi pemberitahuan disampaikan ke Kabag Hukum," kata Johan kepada Tribun Jateng, Minggu (24/11/2013) malam. Di sisi lain, ia menjelaskan kasus dugaan korupsi APBD yang melibatkan Bupati M Salim dan pejabat lain, tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat, menurut Johan, juga tak terganggu pascapenetapan Bupati Salim sebagai tersangka. Menurutnya, seluruh SKPD melakukan tugas dan fungsinya secara normal. "Hanya saja memang ada satu dua yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya proses pelelangan itu tidak bisa ditandatangani oleh pejabat yang berstatus sebagai tersangka," ujarnya. Johan juga menyatakan Pemkab Rembang belum ada rencana untuk mengganti pejabat jika benar yang bersangkutan telah menjadi tersangka. Akan tetapi, baru-baru ini Pemkab menempatkan seorang pejabat sementara (Pjs) di Dinas Pendidikan Pemkab Rembang karena kepala dinas di instansi tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi buku ajar. "Bisa jadi nanti seperti itu (Dinas Pendidikan), tapi sejauh ini belum ada rencana," terangnya. Sebelumnya pengacara Bupati Rembang M Salim, Edy Haryanto mengatakan, pihaknya akan menghormati prosedur hukum jika kemudian polisi memutuskan akan menahan Salim. Akan tetapi, Edy meminta polisi mempertimbangkan apakah rencana penahanan itu nantinya tepat atau tidak. Sebab, penahanan Salim yang merupakan seorang kepala daerah dikhawatirkan akan memengaruhi atau berdampak terhadap Pemerintah Kabupaten Rembang. “Lalu kalau akan menahan apakah syarat formal sudah dipenuhi atau belum? Contohnya surat izin dari Presiden sudah ada atau tidak,” kata dia. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurrachman memberikan apresisasi terhadap Polda Jateng yang telah merampungkan proses penyidikan kasus korupsi melibatkan seorang kepala daerah. “Kami mendorong agar penyidik segera menuntaskan kasus ini, supaya tidak jadi tanggungan kepolisian,” ujar Hamidah.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah