Headlines News :
Home » » Tambah Bank, DKI Optimis Bisa Kejar Target Pajak PBB

Tambah Bank, DKI Optimis Bisa Kejar Target Pajak PBB

Written By Metro Post News on Jumat, 01 November 2013 | 16.38

Jakarta, MP  - Untuk memudahkan wajib pajak membayarkan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), Pemerintah Provinsi (Pemprv) DKI menambah empat bank lagi sebagai tempat pembayaran PBB-PP.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menjalin kerja sama dengan tiga bank sebagai tempat pembayaran PBB-PP yaitu Bank DKI, BRI, Bank Mandiri. Juga telah dijalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Tahun ini, Pemprov DKI kembali menjalin kerja sama dengan empat bank lainnya yang dapat digunakan sebagai tempat pembayaran PBB-PP. Keempat bank itu adalah Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan total jumlah tempat pembayaran PBB-PP yang dapat dimafaatkan wajib pajak di Jakarta sudah menjadi delapan tempat. Terdiri satu BUMN yaitu PT Pos Indonesia dan tujuh bank. “Kami mengharapkan dengan bertambahnya bank tempat pembayaran PBB-PP ini, masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran.

Karena sudah banyak pilihan bagi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dimana. Apalagi kalau wajib pajak itu nasabah banknya, bisa tinggal di debet saja,” kata Iwan usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembayarab PBB-PP antara Pemprov DKI dengan Bank di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (1/11). Hingga Oktober 2013, posisi penerimaan PBB-PP di DKI sudah mencapai sekitar Rp 3,2 triliun.

Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp 400 miliar dari target yang ditetapkan. Dengan adanya penambahan tempat pembayaran pajak tersebut, Iwan optimis dalam dua bulan ini kekurangan realiasi penerimaan PBB-PP dapat terkejar. “Saya optimis bisa terkejar Rp 400 miliar dalam waktu dua bulan.

Karena telah ditambah bank tempat pembayaran pajaknya serta sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak masih dihapus hingga Desember tahun ini. Dan tahun depan sanksi denda akan diberlakukan kembali,” terangnya. Untuk transaction fee, Iwan menegaskan Pemprov DKI tidak lagi mengeluarkan pembayaran transaksi kepada bank yang sudah dikerjasamakan. Sekarang biaya administrasi diserahkan sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) atau antara bank dengan nasabahnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti menerangkan sejak tahun 2013, Pemprov DKI telah melakukan pemungutan PBB-PP. Sejak Januari 2013, Pemprov DKI telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan tiga bank dan satu BUMN. Yaitu Bank DKI, BRI, Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia.

“Sekarang kita lakukan addendum lagi untuk keempat tempat pembayaran tersebut. Serta kita lakukan PKS antara empat bank yang baru yaitu BCA, BII, BNI dan Bank Mandiri Syariah,” ujarnya. Perlu dilakukan addendum kembali, lanjutnya, karena adanya perluasan pelayanan masyarakat dan perubahan mekanisme. Pada PKS awal dilakukan adanya biaya pembayaran transaksi, sekarang diubah warga bisa memilih pelayanan mana yang dirasakan paling cocok dengan mereka. Dengan ketentuan biaya administrasi diserahkan pada aturan BI.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah