Headlines News :
Home » , » Anak Hasil Nikah Siri Kini Sah di Pencatatan Sipil

Anak Hasil Nikah Siri Kini Sah di Pencatatan Sipil

Written By Metro Post News on Rabu, 11 Desember 2013 | 16.56

Jakarta - Anak hasil nikah siri kini sah secara legal formal dan tercatat formal dalam pencatatan sipil. Hal tersebut merupakan mandat atas revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Disebutkan dalam bagian isi UU tersebut bahwa anak hasil nikah siri mendapatkan pengesahan.
"Pengakuan ini hanya dibatasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah saja," kata Menteri Dalam Negeri (mendagri) Gamawan Fauzi sebagaimana dikutip dari rilis di situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (11/12).
Hal tersebut diberlakukan kata Mendagri karena jika anak hasil pernikahan sah secara agama tidak disahkan dalam pencatatan sipil akan bernuansa tidak adil. Namun hal itu kata dia tidak menjadi pendorong agar orang lebih memilih melakukan pernikahan siri.
Perubahan isi legislasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak perdata anak.
"Kalau yang (kawin siri) urusan masing-masing individu," kata Gamawan lagi.
Sementara itu, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, dan akta pengakuan anak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemberlakuan penggunaan anggaran negara dalam kegiatan adminisrasi kependudukan tersebut mulai diberlakukan setelah APBN-Perubahan 2014 disetujui oleh DPR RI dan anggaran dicairkan melalui Kementerian Keuangan.
Perubahan ini dianggap akan cukup signifikan, antara lain mengenai stelsel aktif pemerintah dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan, dan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tingkat kabupaten-kota.
Terkait pembuatan identitas administrasi gratis ini, Gamawan mengingatkan bahwa aparat yang meminta biaya kepada masyarakat bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.
"Untuk awal tahun 2014 sampai dengan disetujui dan dicarikan dana APBNP tersebut, kegiatan dan program adminduk masih dibebankan kepada APBD kabupaten-kota," kata Gamawan.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah