Berdasarkan dokumen APBD Banten 2014, yang telah disahkan itu, terdapat peningkatan sebesar Rp 355 miliar dari RAPBD yang diusulkan Rp 7,022 triliun menjadi Rp 7,377 triliun. Peningkatan cukup signifikan terdapat pada belanja langsung dari usulan Rp 3,105 trilun menjadi Rp 3,327 triliun.
Sedangkan belanja tidak langsung naik dari usulan semula Rp 3,917 triliun menjadi Rp 4,050 triliun. Kendati mengalami peningkatan, namun belanja tidak langsung masih tetap lebih besar dibandingkan belanja langsung.
Peningkatan belanja tidak langsung untuk belanja pegawai dari usulan Rp 532,2 miliar menjadi Rp 558,5 miliar; belanja hibah dari Rp 1,367 triliun menjadi Rp 1,395 miliar atau naik Rp 28 miliar dari usulan semula; belanja bantuan sosial tetap Rp 91 miliar.
Peningkatan cukup tajam terdapat pada belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp 78 miliar dari usulan Rp 155 miliar menjadi Rp 233,8 miliar.
Sedangkan belanja langsung yang mengalami peningkatan terdapat pada belanja barang dan jasa dari usulan Rp 1,460 triliun menjadi Rp 1,485 triliun dan belanja modal dari usulan Rp 1,467 triliun menjadi Rp 1, 681 triliun.
Sementara, dari sektor pendapatan, APBD Banten juga hanya mengalami peningkatan Rp 17 miliar dari usulan Rp 6,861 triliun menjadi Rp 6,878. Peningkatan terdapat pada dana perimbangan dari usulan Rp 1,134 triliun menjadi Rp 1,151 triliun. Pendapatan Asli Daerah tetap sebesar Rp 4,675 triliun, begitu juga dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,051 triliun.
Peningkatan sangat tinggi terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 337,7 miliar dari usulan Rp 450 miliar menjadi Rp 787,7 miliar. Tambahan silpa tersebut dialokasikan utuh untuk pembiayaan netto dari usulan Rp 161,5 miliar menjadi Rp 499,2 miliar.
Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan bahwa peningkatan APBD Banten tidak hanya memperkuat kemampuan keuangan Pemprov Banten, tetapi juga membantu memperkuat kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota. "Ini dapat dilihat dari peningkatan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota," katanya.
Rano juga mengaku terus mempertajam skala prioritas serta meningkatkan sinergi pembangunan. APBD sebesar Rp7,377 triliun menurutnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.