Headlines News :
Home » , » Perda Pelayanan Terpadu Satu Pintu Disahkan

Perda Pelayanan Terpadu Satu Pintu Disahkan

Written By Metro Post News on Rabu, 18 Desember 2013 | 19.19

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengesahkan Peraturan Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perda PTSP). Perda ini dibentuk untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan disahkannya Perda PTSP ini, maka Pemprov DKI telah memiliki payung hukum untuk memperbaiki pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan.
“Perda ini akan membuat pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan semakin lebih baik. Karena dalam perda ini diatur mengenai pembentukan Badan PTSP serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga masyarakat mendapat kejelasan saat mengajukan izin,” kata Jokowi usai Rapat Paripurna tentang Pengesahan Perda PTSP di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (18/12).
Tidak hanya itu, perda ini juga memberikan kejelasan organisasi, pejabat yang mengurusi badan PTSP, lamanya penyelesaian pengurusan perizinan. “Jadi ada payung hukumnya untuk segera memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Kemudahan yang diatur dalam perda ini, jelasnya, masyarakat mudah memperoleh pelayanan perizinan atau non perizinan. Serta memperoleh informasi mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan atau non perizinan.
Dia mencontohkan untuk pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hanya membutuhkan waktu tiga hari saja. Sebelumnya, PTSP di Wali Kota Jakarta Timur dijadikan percontohan untuk pelaksanaannya di Ibu Kota. Namun setelah dirinya melihat PTSP di wilayah lain, ternyata sudah siap semuanya.
“Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel. Serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik,” tuturnya.
Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
Juga bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal serta kebudayaan dan pariwisata.
Selanjutnya, bidang kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian dan pembangunan.
Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menerangkan keberadaan perda ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Perda PTSP terdiri dari 15 bab dan 37 pasal.
"Dengan disahkannya kedua Perda ini, eksekutif harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tempat, proses, waktu, dan biaya dalam mengurus perizinan," kata Abdul.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah