Headlines News :
Home » » Soal Ruang Terbuka Hijau, Rencana Tata Ruang DKI Langgar UU

Soal Ruang Terbuka Hijau, Rencana Tata Ruang DKI Langgar UU

Written By Jainal Fatmi on Senin, 16 Desember 2013 | 17.31

Jakarta, MP - Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta 2030 dinilai melanggar UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 29 dan 30 yang mengatur tentang ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam UU tersebut jelas disebutkan luas RTH publik yang harus disediakan pemerintah daerah sebesar 20 persen dan 10 persenoleh  swasta. Namun, dalam perda yang disahkan DPRD DKI Jakarta, Rabu lalu, hanya mewajibkan Pemprov DKI menyediakan RTH publik seluas 16 pesen. Artinya, dalam 17 tahun ke depan Pemprov DKI hanya berkewajiban menambah RTH 6 persen dari yang ada saat ini sekitar 10 persen.
“Perda RDTR itu harus ditinjau ulang. Ini jelas melanggar aturan. Saat ini UU yang diubah atau RDTR DKI yang diubah. Ini bergantung pemerintah pusat,” ujar Koodinator Peta Hijau Jakarta, Nirwono Joga kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12).

Nirwono mengatakan Pemprov DKI tidak boleh membebankan RTH 14 persen kepada swasta. Dalam UU 26/2007 disebutkan kewajiban pemerintah daerah menyediakan RTH 20 persen dan swasta 10 persen.
“Pemprov DKI jangan melempar tanggung jawab ke swasta dalam penyediaan RTH. Beban swasta 10 persen, saya kira sudah cukup besar,” katanya.

Nirwono sangat yakin Pemprov DKI bisa menyediakan RTH 20 persen pada 2030. Target itu sebenarnya bisa dipenuhi jika serius menghijaukan kembali jalur kereta api, kolong jembatan, normalisasi 13 sungai, penambahan hutan mangrove di utara Jakarta, serta revitalisasi 42 waduk dan 14 situ yang tersebardi Ibukota.

Dari penghijaun lokasi di atas saja, DKI bisa menambah lima persen RTH publik. Artinya, kalau Pemprov serius ingin menambah RTH, masih bisa 20 persen dan bukan malah melempar tanggung jawab ke pihak swasta. Target RTH Pemprov DKI 16 persen pada 2030 akan menjadi preseden buruk bagi provinsi dan kabupaten/kota di daerah lain.

“Kalau RDTR DKI menjadi acuan untuk daerah lain, artinya semua telah melanggar undang-undang. Pemerintah pusat diminta tegas kepada Pemprov DKI yang telah menetapkan target RTH 16 persen,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta menagih kewajiban pengembang untuk membangun RTH. Sebab, idealnya Jakarta dapat memenuhi hingga 30 persen kebutuhan RTH, di mana 16 persen publik dan 14 persen privat.
Asisten Sekda Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Wiriyatmoko mengatakan DKI harus mengejar target RTH hingga 30 persen. Namun kewajiban penambahan RTH tidak hanya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga oleh pihak swasta. Pembagiannya, 16 persen publik dan 14 persen swasta. Saat ini RTH di DKI baru mencapai 10 persen. Untuk itu, dalam RDTR diatur penambahan RTH mencapai enam persen.
Perda RDTR ini merupakan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW. Perda ini mengatur rencana pola ruang dan jaringan prasarana, serta kegiatan atau pemanfaatan ruang d isetiap zona.

Perda RDTR mengatur rencana pola ruang 44 kecamatan, rencana jaringan prasarana di 44 kecamatan, rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang melalui indikator program. Kemudian peraturan zonasi yang berisi kegiatan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, teknik pengaturan zonasi, serta prasarana minimal dan standar teknis.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah