Headlines News :
Home » , » Pelayanan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana Ditanggung Pemerintah

Pelayanan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana Ditanggung Pemerintah

Written By Metro Post News on Senin, 20 Januari 2014 | 14.03

Jakarta - Pemerintah akan menanggung biaya pelayanan kesehatan selama masa tanggap darurat untuk beberapa bencana alam yang terjadi seperti erupsi gunung api, banjir dan tanah longsor begitu kepala daerah menyatakannya sebagai Tanggap Darurat Bencana.
"Begitu sudah dinyatakan oleh kepala daerah, otomatis Pemerintah Pusat mengambil alih biaya pengobatan dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pengungsi," ujar Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) Kementerian Kesehatan (kemkes), Sri Henni dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (20/1).
Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Kesehatan yaitu apabila Kepala Daerah baik itu Gubernur maupun Bupati/Wali Kota atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan keadaan sebagai Tanggap Darurat Bencana, maka Pemerintah Pusat secara otomatis mengambil alih biaya pelayanan kesehatan.
Biaya pelayanan kesehatan itu di luar skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
Sri mengatakan dana pelayanan kesehatan selama masa tanggap darurat bencana memang sudah dianggarkan tersendiri, bersumber dari Dana Tanggap Darurat Bencana dan bukan berasal dari iuran peserta JKN.
"Pembiayaan kesehatan selama tanggap darurat berlaku hingga ke rumah sakit rujukan tertinggi. Kebijakan ini untuk menjamin semua korban bencana, baik peserta maupun bukan peserta JKN, tetap berhak atas pelayanan kesehatan memadai, jadi tidak perlu khawatir," ucapnya.
Sementara itu, untuk banjir Jakarta, Sri mengatakan bahwa kepala daerah belum menyatakannya sebagai Tanggap Darurat Bencana, sehingga pelayanan kesehatan korban banjir DKI Jakarta masih dibiayai oleh BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Jika pemerintah kabupaten/kota kekurangan dana untuk kesehatan korban, pemerintah provinsi akan membantu. Selanjutnya, jika pemerintah provinsi tak mampu menanggung semua biaya kesehatan, pemerintah pusat akan turun tangan," ujarnya.
Meski dalam situasi Tanggap Darurat Bencana, Sri menjamin pelayanan kesehatan di pos kesehatan sesuai dengan standar pelayanan.
Sistem rujukan juga tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu dimulai dari sistem pelayanan dasar seperti puskesmas dan klinik sampai ke pelayanan lanjutan ke rumah sakit daerah maupun rumah sakit rujukan pusat.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah