Headlines News :
Home » , » Perubahan Anggaran Akibatkan APBD DKI 2014 Terlambat Disahkan

Perubahan Anggaran Akibatkan APBD DKI 2014 Terlambat Disahkan

Written By Metro Post News on Senin, 06 Januari 2014 | 18.27

Jakarta - Hingga saat ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2014 belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Penyebabnya karena adanya perubahan nilai anggaran dalam RAPBD DKI, dari awalnya senilai Rp 69,5 triliun kini menjadi Rp 72 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dirinya telah bertemu dengan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan untuk membicarakan penambahan anggaran dalam RAPBD DKI 2014. Penambahan terjadi, karena ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD DKI 2013 sebesar Rp 7 triliun.
“Tadi saya sudah ketemu dengan Ketua DPRD DKI. Kita sudah sepaham, bahwa kita akan memanfaatkan SiLPA yang ada. SiLPA tersebut tidak akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2014, tetapi dimasukkan dalam APBD tahun ini. Sehingga APBD kita akan menjadi Rp 72 triliun,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (6/1).
Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2013 hanya mencapai Rp 42 triliun atau 84,5 persen dari total APBD 2013 sebesar Rp 50,1 triliun, Ahok memprediksikan penyerapan anggaran tahun ini tidak akan jauh dari angka Rp 42 triliun.
Sehingga, Pemprov DKI akan memiliki kelebihan anggaran sebesar Rp 30 triliun. Dengan kelebihan anggaran sebesar itu, pihaknya bebas melakukan kegiatan pembangunan apa saja bagi warga Jakarta dan Kota Jakarta.
“Kan penyerapan tahun 2013 hanya Rp 42 triliun, nah sekarang kita RAPBD sampai Rp 72 triliun. Kalau sistem e-budgeting betul, berarti akan kelebihan Rp 30 triliun. Kita bisa lakukan apa saja. Kita bisa bikin hotmix. Mana saluran-saluran yang mampet bisa jalan. Pak Ketua DPRD setuju hal ini. Saya bilang harus di bantu,” ujarnya.
Kelebihan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membebaskan tanah untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta serta pembangunan perumahan yang sangat dibutuhkan warga tidak mampu.
“Pembelian tanah juga. Lebih baik kita berikan penyertaan modal pemerintah (PMP) saja kepada perusahaan properti kita. Perusahaan properti kita membeli tanah dengan cepat. Kita pakai BUMD untuk beli tanah. Penyertaan modal saja. Nah begitu caranya, lumayan kan Rp 72 triliun,” tuturnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah