Headlines News :
Home » » Warga Betawi Tuding PD Sarana Jaya Mafia Tanah

Warga Betawi Tuding PD Sarana Jaya Mafia Tanah

Written By Metro Post News on Jumat, 07 Februari 2014 | 18.00

Jakarta - Puluhan warga Betawi di Jakarta menggeruduk kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota DKI, hari ini, Jumat (7/2). Mereka menuding salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) sebagai mafia tanah.
Karena itu, dalam aksi unjuk rasanya, warga Betawi yang tergabung dalam Front Sengketa Lahan DKI Jaya menuntut dilakukan pemeriksaan audit aset, keuangan dan administrasi serta melakukan lelang jabatan di dalam PD PSJ.
Koordinator Aksi Noval Widodo mengatakan perlu diadakan lelang jabatan di dalam PD Pembangunan Sarana Jaya, karena dilihat masih terjadi kongkalikong terhadap pemilihan jajaran direksi BUMD DKI tersebut.
Salah satunya adalah Charles Sitorus yang menjadi salah satu direksi dalam jajaran direksi PD Pembangunan Sarana Jaya. Charles merupakan tim media pemenangan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Kami ingin Pak Jokowi dan Pak Ahok melakukan lelang terhadap jajaran direksi PD Pembangunan Sarana Jaya,” kata Noval dalam aksi unjuk rasanya di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (7/2).
Tuntutan lain yang disampaikan dalam demo kali ini, lanjutnya, adalah warga Betawi menuntut Jokowi dan Ahok segera menyelesaikan semua sengketa lahan terkait PD PSJ. Lalu PD PSJ segera membayar ganti rugi atas tanah masyarakat Betawi, khususnya di Kelurahan Pondok Kelapa, baik kepada pemilik maupun kepada ahli waris.
“Juga Jokowi harus melibatkan KPK, BPK, BPKP, Inspektorat dan Polri melakukan pemeriksaan ke dalam organisasi PD PSJ,” ujarnya.
Tuntutan itu diajukan bukan tanpa alasan. Noval mengatakan aksi dan tuntutan ini dilakukan karena banyak masyarakat Betawi di Jakarta bersengketa lahan dengan PD PSJ. Bahkan dikalangan warga, PD PSJ sudah terkenal dengan sebutan Bank Tanah DKI Jaya.
BUMD ini banyak melakukan pembebasan tanah rakyat sejak tahun 1970, terutama tanah milik masyarakat Betawi di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sengketa yang paling konkrit adalah lahan Girik C No. 593 Persil 33-S II atas nama Basir Bin Birung yang diklaim oleh PD PSJ sejak 1976.
Padahal, ungkapnya, berdasarkan bocoran data yang diperoleh dari staff Charles Sitorus sebagai direksi, PD PSJ tidak memiliki satu pun berkas atau alat bukti kepemilikan atas AJB 23/DB/1971 sesuai Berita Acara Serah Terima Tanah No. 97/KT/PTB/VI/Pertanggal 1 Juni 1976 seluas 50.221 meter persegi terdiri dari 16 AJB.
“Arti, Sarana Jaya melakukan serah terima atas pembebasan tanah tanpa berkas. Bagaimana mungkin Sarana Jaya menghabiskan uang negara untuk pembebasan lahan. Dan melakukan serah terima atas tanah yang tidak memiliki berkas satu pun. Apalagi kemudian hal itu dibiarkan berlangsung selama 38 tahun, 1976 sampai tahun ini,” ungkapnya.
Salah satu warga Betawi, Iwan Siswo mengatakan pihaknya pernah bertemu dengan salah satu direksi PD PSJ untuk meminta rekomendasi dan pengecekan terhadak kasus sengketa di Kelurahan Pondok Kelapa. Tetapi ternyata, PD PSJ menyatakan tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena tanah itu milik mereka.
“Darimana klaim itu, padahal mereka tidak punya berkas kepemilikan. Dari pembebasan 50.221 meter persegi, ada satu AJB lahan seluas 9.200 meter persegi nggak ada berkasnya sama sekali. Saya dapatkan fotokopiannya dari PD PSJ sendiri,” paparnya.
Dia juga menyayangkan sikap arogan PD PSJ saat warga menuntut berkas kepemilikan lahan tersebut dari PD PSJ. Karena warga memiliki surat berkas kepemilikan yang sah.
“Saraya Jaya bilang, kalau tidak senang dengan penjelasan saya, silakan pergi saja ke pengadilan. Kalau tidak percaya cek saha dengan Charles Sitorus, direksinya Sarana Jaya,” tukas Iwan.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah