Headlines News :
Home » , » Warga Serua Depok Mengamuk

Warga Serua Depok Mengamuk

Written By Metro Post News on Kamis, 27 Februari 2014 | 13.40

Depok - Sekitar 20 warga marah terhadap aparat Polsek Sawangan, hal itu dipicu keberpihakan mereka terhadap salah satu pihak dalam kepemilikan tanah di Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan Depok, Jawa Barat.
Mamat, salah seorang warga, mengatakan tidak pantas seorang polisi berpihak kepada orang yang sertifikatnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
"Kami di sini menjaga tanah milik Ibu Ida Farida yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai keputusan PTUN Bandung dan Mahkamah Agung," kata Mamat di lokasi tanah, Selasa (25/2).
Tanah seluas 2,2 hektare tersebut adalah milik Ida Farida yang diklaim oleh Hendriko Wijaya. Kejadian memanas, karena pihak Hendriko memaksa memasang papan pengumuman, dan anehnya pimpinan Polsek ikut dalam rombongan tersebut.
Sementara itu, Levi anak dari Ida Farida mengatakan, tanah itu tidak bisa diambil oleh siapapun.
"Ini tanah milik kami sesuai dengan putusan PTUN Bandung yang diperkuat putusan inkrah berdasarkan putusan MA," kata Levi
Levi menambahkan, pihak Hendriko hanya mampu adu argumen tanpa bisa menunjukan surat kepemilikan lahan yang sah.
Levi melanjutkan, ia akan berusaha mempertahankan tanah milik orang tuanya dari pihak-pihak yang ingin merebutnya.
"Tidak ada yang berhak merebut sejengkal pun tanah ini, jika memang berniat silakan lawan hukum yaitu MA dan PTUN," ujarnya.
Dari pantauan di lapangan, tanah yang dipenuhi rumput dan semak-semak ini di telah dipagar dan diberi plang pengumuman, yang isinya "diberitahukan kepada khalayak ramai bahwa Sertifikat hak milik atas nama
Hendriko Wijaya, Ny Mirwati Papan, Ny Rita Wijaya, Ny Hilda Wijaya Telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara bandung nomor 82/G/2011/PTTUN-BDG tanggal 8 oktober 2012 jo Putusan MA RI nomor 85 K/TUN/2013 tanggal 16 april 2013 dan telah berkuatan hukum tetap.
Tim kuasa hukum Hendriko Wijaya yang namanya enggan mengungkapkan bahwa yang digugat prosedur penertiban sertifikat hak milik bukan persoalan hak milik.
Levi menanggapi pernyataan tersebut sangat aneh, karena sertifikat dan tanah itu adalah satu kesatuan.
"Jika sertifikat itu dibatalkan, maka Hendriko tidak punya hak apapun terhadap tanah tersebut," tegasnya.
Sementara itu, Lurah Serua Yahya Teguh saat ditemui wartawan mengatakan dirinya tidak mengetahui awal permulaan konflik tersebut. Karena pada saat sertifikat yang dimiliki Hendriko bukan pada saat dia menjabat.
"Setahu saya, Bu Ida memiliki keputusan MA yang membatalkan 28 sertifikat milik Hendriko cs, dan Hendriko sendiri memiliki sertifikat, itu kan dua-duanya produk negara. Hanya itu yang saya tahu," ujarnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah