Headlines News :
Home » , , » Warga Tanjung Priok Tolak Ganti Rugi PT KAI

Warga Tanjung Priok Tolak Ganti Rugi PT KAI

Written By Metro Post News on Selasa, 11 Februari 2014 | 18.34

Jakarta - Warga di RW 11 Kelurahan Tanjung Priok terutama dari RT 1 sampai RT 7 merasa khawatir soal status  tempat tinggal mereka. Pasalnya sampai saat ini PT Kereta Api Indonesia sedang berencana menggunakan lokasi permukiman mereka sebagai stasiun peti kemas.
PT KAI sendiri sudah mulai membongkar rumah-rumah dinas milik mereka yang selama ini ditempati oleh karyawan. Baik yang masih aktif ataupun sudah pensiun. Gatot Setiawan (50) selaku humas dari RW 11 mengatakan bahwa PT KAI sudah melakukan pembongkaran terhadap rumah sebanyak 34 rumah.
"Banyak ibu-ibu dan istri dari para pensiunan karyawan PT KAI yang sempat diancam oleh pihak KAI untuk pindah dari rumah, kalau tidak nanti uang pensiunan suami mereka akan di stop," ujar Gatot saat di wawancara Suara Pembaruan pada Selasa siang (11/2).
Gatot sendiri menjelaskan bahwa permukiman di RW 11 Kelurahan Tanjung Priok sudah ada sejak 1960. Di masa tersebut selain dibangun permukiman untuk karyawan KAI, masyarakat umum juga mulai membangun bangunan tempat tinggal juga.
"Masih ada dua rumah dinas milik PT KAI yang belum dirobohkan, hal tersebut dikarenakan mereka salah satu adalah tokoh masyarakat dan satu lagi adalah pengurus RW," jelas Gatot.
Saat ini masih terdapat kurang lebih 300 rumah yang merupakan milik warga umum yang masih berdiri dan belum di bongkar. Gatot menjelaskan bahwa kepemilikan tanah di lahan tersebut sebenarnya dimiliki oleh Pelindo, namun karena lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta api Tanjung Priok, maka lahan tersebut diberikan hak guna pemakaiannya kepada PT KAI melalui Seritifikat No 71 tahun 1988.
"Kami bersama warga dari RT 1 sampai RT 7 sudah membentuk tim untuk mengurusi permasalahan ini, dan tim ini saat ini dipimpin oleh Syahrudin Rahim selaku ketua tim koordinasi, sedang dalam tahap melakukan gugatan kepada PT KAI melalui pengadilan negeri Jakarta Utara,” kata Gatot.
Tim koordinasi tersebut saat ini juga sudah melayangkan surat dan pengurusan ke Komnas HAM dan Gubernur DKI Jakarta. Warga yang terkena gusur pada umumnya mengatakan keberatan dengan pemberian uang untuk mengganti lahan mereka sebesar Rp 500 ribu per meter.
"Lokasi di sini kan strategis dekat dengan terminal dan stasiun, aksesnya juga mudah kemana-mana, apalagi ini untuk bisnis nantinya, harusnya ada kebijakan dari PT KAI, di sini saja kami sudah bayar pajak bumi dan bangunan dengan NJOP 1 juta per meter, masa ini cuma diganti setengahnya,” kata Gatot.
Humas PT KAI Daerah Operasional (Daops) I, Agus Komarudin saat dihubungi Suara Pembaruan mengatakan bahwa lahan tersebut milik negara. Oleh karena itu warga yang masih menempati wilayah tersebut untuk segera pindah.
"Tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan peti kemas. Mengenai tuntutan dari warga kami hanya bisa mengganti 500 ribu per meter sesuai dengan kebijakan perusahaan," ujar Agus yang bertugas di Stasiun Kota.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah