Headlines News :
Home » » 2 PNS Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Guru.

2 PNS Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Guru.

Written By Metro Post News on Kamis, 13 Maret 2014 | 13.49

JAKARTA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi, Rabu (12/3/2014), menjebloskan dua pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi ke Lapas Bulak Kapal karena terbukti menyunat dana bantuan bagi guru non PNS.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi, Enen Saribanon mengatakan bahwa kedua PNS itu, Dede Hutman Djunaedi dan Adi Mutiara sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Februari 2014.
"Hari ini (Rabu 12/3) adalah pemeriksaan pertama kedua tersangka itu, karena sudah ada bukti yang cukup, keduanya akan langsung kami tahan," ungkapnya, Rabu (12/3/2014).
Enen menerangkan bahwa modus yang digunakan kedua terangka adalah memotong dana bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan guru non PNS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Dana yg seharusnya sampai kepada guru penerima ternyata dilakukan pemotongan. Bahkan ada dobel penerima, guru yang sama menerima 2-3 kali dana bantuan itu," tambahnya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bekasi, Ery Syarifah menambahkan, guru non PNS yang menerima bantuan itu berulangkali ada 14 orang. Penyidikan kasus itu sudah dilakukan sejak 15 Januari 2014 setelah adanya pengaduan dari guru penerima bantuan, LSM, dan anggota masyarakat lainnya.
Dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu diambil dari APBD 2011 sebesar Rp482 juta, dan APBD 2012 sebesar Rp227.473.500. "Kami sudah meminta keterangan 30 guru penerima bantuan tahun 2011, dan 24 guru penerima bantuan tahun 2012," terangnya.
Selain memeriksa puluhan guru penerima bantuan, penyidik juga telah meminta keterangan mantan Kadisdik Kota Bekasi Kodrato, dan Kadisdik Kota Bekasi yang masih aktif, Encu Hermana masing-masing dua kali pemeriksaan. Pada anggaran tahun 2011, kata Ery Syarifah, satu guru non PNS mendapat alokasi bantuan sebesar Rp13.680.000 untuk satu tahun, dan anggaran 2012 satu guru mendapatkan Rp 7.410.000 untuk enam bulan.
Akibat perbuatan kedua tersangka, kata Ery Syarifah, negara dirugikan sekitar Rp200 juta. "Pengakuan mereka, uang itu telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kami akan menggandeng BPKP untuk mendalami kasus ini," tuturnya.
Menurut Ery Syarifah, kedua tersangka bertugas staf pelaksana dan anggota tim teknis penyaluran bantuan. Tim teknis itu beranggotakan tujuh orang. "Kami akan kembangkan kasus ini, apakah ada indikasi keterlibatan orang lain dalam perkara ini," ujarnya.
Penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2 ayat (1), pasal 3 atau pasal 12 huruf e, f, g UU No 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo UU No 20/2001 tentang perubahan UU No 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor. "Ancaman hukumannya minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun," imbuhnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah