Headlines News :
Home » » Pemprov Jatim Didesak Serahkan Blok Malio

Pemprov Jatim Didesak Serahkan Blok Malio

Written By Metro Post News on Selasa, 04 Maret 2014 | 20.51


Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Madura, Achsanul Qosasi
SUMENEP – Pemerintah Provinsi Jatim diminta segera menyerahkan pengelolaan sumber Minyak dan Gas (Migas) Blok Malio kepada Pemkab Sumenep sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA).

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Madura, Achsanul Qosasi, Selasa (4/3/2014), mengatakan, tindakan Pemprov Jatim tidak menyerahkan pengelolaan Migas Blok Milano ke Pemkab Sumenep, sudah melanggar hukum.

“Apa yang sebenarnya terjadi dengan sumber Migas Blok Malio sampai sekarang Pemrov Jatim belum melaksanakan putusan MA. Padahal sudah jelas, keputusan MA, Pemprov Jatim harus menyerahkan semua pengelolaan Blok Malio pada Sumenep karena Sumenep menjadi pemenangnya,” kata Achsanul Qasasi.

Menurut Achsanul, tidak diserahkannya pengelolaan Blok Malio ke Pemkab Sumenep karena ketidaktegasan Pemkab Sumenep dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Sumenep dan membiarkan pengelolaannya itu tetap ditangani Pemprov Jatim.

Dengan kondisi ini, maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat Sumenep, melainkan juga masyarkat Madura karena yang menikmati melimpahnya Migas di Madura, bukan warga Madura, melainkan warga luar Madura yang mengeruk hasil dari kekayaan alam di Madura, termasuk Migas di Blok Malio Sumenep.

AQ sapaan akrab Achsanul Qasasi, memaparkan, potensi Migas di Madura melimpah ruah karena dari beberapa sumber Migas di Madura, selama ini terbukti mampu menyumplai ¼ Migas secara Nasional. Madura merupakan penyuplai Migas tertingga dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Dikatakan, dari 2 miliar kebutuhan gas nasional sebanyak 500 juta per tahun, disuplai dari sumber gas di Madura. Artinya seperempat kebutuhan gas nasional disuplai dari Madura. Sedangkan tiga perempat sisasanya itu dibagi tujuh blok, seperti Blok Natuna, Tangguh, Papua, Cilacap, Sumatra Selatan dan daerah lain.

“Setiap terjadi kelangkaan gas di Madura, saya sebagai wakil rakyat Madura selalu protes. Padahal gas yang dibutuhkan masyarakat Madura hanya seberat 3 kg, bisa dibayangkan, daerah penghasil gas, kesulitan mendapatkan gas. Ini sungguh ironi dan tidak masuk akal,” sambungnya.

Karena itu, AQ berharap Pemerintah di Madura bersatu untuk kepentingan rakyat Madura. Sehingga masyarakat Madura kuat secara secara ekonomi, tidak lagi bergantung kepada daerah lain.

Sebab masalah penanganan gas, sepenuhnya tergantung Pemerintah yang ada di empat kabupaten, untuk bisa berdampingan membicarakan masalah Migas. Dan Pemerintah dari empat kabupaten meminta hak-haknya kepada Pemprov Jatim, agar Pemprov Jatim, membuat sebuah kebijakan, termasuk dana Partisipasing Inters (PI) demi kesejahteraan rakyat Madura. Dan bila itu terjadi, maka semua masyarakat Madura akan menikmati hak-haknya yang selama ini tertahan.

“Ini tujuan saya sebagai wakil rakyat Madura, selalu mendengungkan Madura bersatu, Madura untuk Indonesia. Ini sebagai salah satu bentuk kemandirian yang memiliki SDA yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Madura dan masyarakat Indonesia untuk memenuhi Pasal 33 UUD 1945,” imbuhnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah