Headlines News :
Home » , » Disdik DKI Ancam Cabut KJP Jika Tak Digunakan dengan Tepat

Disdik DKI Ancam Cabut KJP Jika Tak Digunakan dengan Tepat

Written By Metro Post News on Selasa, 01 April 2014 | 21.08

Jakarta - Untuk mengantisipasi terjadinya penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak tepat sasaran, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI akan mencabut KJP bagi siswa yang tidak menggunakan dana KJP untuk kebutuhan pendidikan.
Kepala Disdik DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan mulai tahun ini akan menerapkan pengawasan ketat terhadap penggunaan KJP. Sehingga, bila pihaknya mendapatkan siswa penerima KJP yang menggunakan dana KJP bukan untuk keperluan pendidikan sekolah, maka KJP tersebut akan dicabut dan dihentikan.
“Kalau ketahuan KJP digunakan oleh siswa yang tidak berhak, ya dicabut dong. Bahasa saya kan, kalau sudah enggak sejalan dengan kita, berarti sudah punya jalan sendiri. Kita tarik lagi yang sejalan dengan kita. Yang sudah punya jalan lain silakan jalankan jalannya. Kan begitu,” kata Lasro, Selasa (2/4).
Ditegaskannya, sudah saatnya penggunakan KJP harus dikembalikan kepada panggilan moral para siswa penerima KJP dan orang tuanya. Sebab, Disdik DKI tidak bisa mengawasi satu persatu sebanyak 699.000 siswa penerima KJP yang menghabiskan dana Rp778 miliar.
Apalagi, pada tahun 2014 ini, alokasi anggaran KJP ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliun. Sehingga membutuhkan panggilan moral bersama untuk kebaikan peserta didik di masa depan.
“Kalau diberikan uang untuk membeli sepatu, jangan dibelikan ke yang lain. Orang tua jangan bohongi anaknya. Jangan menjadikan anaknya untuk melakukan tidak benar. Dan masyarakat juga harus berani mengoreksi bahwa anda tidak berhak menerima ini,” ujarnya.
Lasro tidak akan terima bila ada siswa penerima KJP memakai jam mahal atau barang-barang mahal lainnya. Karena itu, dia meminta media massa juga mengawasi penggunaaan KJP. Kalau ditemukan hal-hal seperti itu segera laporkan kepada Disdik DKI.
“Kalau ada penerima KJP pakai jam mahal kan tidak pas gitu lho. Maka dari itu, teman-teman pers kalau punya indikasi atau data, sampaikan ke kami. Pasti ada sanksinya. Kalau sekolah main-main dengan KJP, baik negeri maupun swasta, berarti ke depan kita akan cabut peserta KJPnya,” tegas mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana ini.
Sanksi tidak hanya diberikan kepada pihak sekolah, tetapi juga akan diberikan kepada instansi terkait seperti seksi pendidikan atau sudin pendidikan bahkan kepala sekolahnya. Mereka akan ditarik dari penugasan atau jabatannya.
“Tetapi di balik segala-galanya, KJP itu merupakan pendidikan moral yang tinggi dari Pemprov DKI kepada penduduk Jakarta. Khususnya yang mempunyai anak didik di satuan pendidikan SD sampai SMK. Membuat suatu autokoreksi, apakah saya pantas atau tidak menerima KJP,” paparnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah