Headlines News :
Home » , » Honor Tenaga Honorer Kebersihan DKI Jakarta Telah Dibayarkan

Honor Tenaga Honorer Kebersihan DKI Jakarta Telah Dibayarkan

Written By Metro Post News on Selasa, 01 April 2014 | 21.13

Jakarta - Setelah selama tiga bulan honor tenaga honorer belum dibayarkan, akhirnya Dinas Kebersihan (Dinsih) telah membayarkan honor tersebut melalui transfer rekening Bank DKI.
Kepala Dinsih DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas mengatakan pihaknya telah melunasi tunggakan pembayaran honor tenaga honorer selama tiga bulan. Karena seluruh pekerja harian lepas (PHL) telah dibekali dengan rekening Bank DKI. Maka honor langsung ditransferkan ke rekening masing-masing PHL tersebut.
"Pembayaran honor tetap berdasarkan aturan yang ada. Memang jumlahnya sesuai dengan UMP DKI," kata perempuan yang akrab disapa Tyah, Selasa (1/4).
Aturan yang dimaksud adalah pembayaran honor berdasarkan kinerja dan absen kerja dari PHL tersebut. Selain mendapatkan gaji, PHL juga diberikan asuransi seperti asuransi jiwa, jaminan kesehatan gratis melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan anak-anak mereka diberikan jaminan pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Mudah-mudahan mereka bisa lebih sejahtera," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Dari laporan diketahui pembayaran honor PHL mulai dari bulan Januari hingga Februari.
Namun untuk kepastian pembayaran honor PHL cleaning service, satgas Dinas Pekerjaan Umum, serta petugas pelayanan jenazah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Basuki mengatakan masih harus mengeceknya lebih lanjut.
"Ya apabila mereka merupakan tenaga honorer DKI, maka akan dibayarkan honornya. Tapi kalau mereka tenaga honorer dari pihak ketiga atau perusahaan swasta, maka itu bukan tanggung jawab DKI. Jadi tergantung mereka terdaftar atau tidak sebagai tenaga honorer Pemprov DKI," kata Basuki.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, para PHL dan pekerja honorer masih banyak yang belum menerima honor sekitar tiga bulan. Hal itu disebabkan karena molornya pengesahan APBD DKI 2014.
Di samping itu, proses pembahasan APBD yang membutuhkan waktu lama di Kementerian Dalam Negeri maupun DPRD DKI membuat program yang telah terencana menjadi terhambat
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah