Headlines News :
Home » , » Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi di Dinas PU DKI

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi di Dinas PU DKI

Written By Metro Post News on Sabtu, 17 Mei 2014 | 11.55

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta menyelidiki pengiriman dana APBD Perubahan ke rekening pribadi PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Selain itu, kejaksaan harus segera bertindak untuk mengungkap ke mana dana alokasi anggaran Rp 180 miliar tersebut.
“Saat ini saya melihat para pejabat teras di Pemprov DKI saling bantah siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman dana ke rekening pribadi PNS 44 kecamatan. Ada upaya Kepala Dinas PU DKI Rudi Manggas Siahaan untuk lari dari tanggung jawab agar terbebas dari jeratan hukum,” ujar Direktur Pergerakan Restorasi Jakarta (Praja) Sabam Manise di Jakarta, Sabtu (17/5).
Menurut Sabam, sejak awal perencanaan proyek swakelola perbaikan jalan lingkungan di 44 kecamatan di Jakarta sudah menyalahi aturan. Aturan yag dilanggar itu adalah Perpres 54/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sesuai aturan yang berlaku, kata Sabam, proyek Rp 180 miliar itu tidak ditender sama sekali. Artinya, pekerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung kepada rekanan binaan kepala seksi di tingkat kecamatan.
“Anggaran itu dipaksa dikerjakan dengan cara swakelola. Dalam Keppres seharusnya pekerjaan seperti itu harus ditender. Ini hanya penunjukan langsung dan dibayar ke pihak ketiga dari rekening pribadi,” katanya.
Dikatakan Sabam, bukan hanya prosedur pencairan anggaran yang dilanggar. Lebih parahnya lagi, kata dia, pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dikerjakan asal-asalan.
“Dari penelitian kami di lapangan kegiatan itu hanya dikerjakan sekitar 40%. Artinya ada potensi kerugian negara lebih dari separuh anggaran itu. Ini korupsi berjemaah yang direncanakan secara matang,” ucapnya.
Dia mendesak Kejaksaan Agung mauun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menyelidiki kasus ini. Sebab, kerugian negara diperkirakan sangat besar dari pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan lingkungan dalam APBD Perubahan 2013 silam.
Perkiraan jumlah uang yang ditransfer ke nomor rekening pribadi Kepala Seksi Kecamatan Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Dia mengaku heran kenapa di seksi PU Tata Air kecamatan hal serupa tidak dilakukan.
“Di Seksi PU Tata Air Kecamatan yang juga ada alokasi APBD perubahan 2013 sebesar Rp 160 miliar namun prosedur pencairan anggarannya benar. Anggarannya dicairkan oleh bendahara Dinas PU langsung ke rekening pihak ketiga. Apa bedanya, Kadisnya juga sama kenapa pengelolaan anggaran beda ya,” jelasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Wiriatmoko membantah ada instruksi yang mengimbau agar Kadis PU membuka rekening atas nama pribadi Kepala Seksi (Kasie) Kecamatan di DKI Jakarta. Plt Sekda meminta Kadis PU Rudi Manggas bertanggung jawab atas pengiriman dana ratusan miliar itu.
"Tak ada itu instruksi dari Sekda. Itu instruksi dia (Manggas). Di akhir tahun dia buat. Ya, tanggung jawablah," kata Wiriyatmoko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/5).
Kadis PU DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan juga membantah pemberitaan terkait instruksi Kepala Dinas PU DKI kepada Kepala Seksi (Kasie) Kecamatan. Manggas menjelaskan, instruksi yang dikeluarkannya adalah pembayaran honorarium maupun pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme non tunai pada rekening Bank DKI, bukan pada rekening pribadi masing-masing Kasie Kecamatan.
Aturan yang dimaksud Manggas yaitu Instruksi Sekretaris Daerah No 140/2013 tertanggal 10 Desember 2013 tentang Pembayaran Honorarium, Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Mekanisme Non Tunai pada Rekening Bank DKI.
Berdasarkan hal-hal divatas, lanjutnya, maka dikeluarkan Instruksi Kepala Dinas PU DKI Jakarta No 365/2013, tertanggal 19 Desember 2013. Anehnya Kepala Dinas PU mengeluarkan aturan setelah dana terkirim ke rekening pribadi kepala seksi 44 kecamatan pada Oktober 2013.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah