Headlines News :
Home » , » Basuki Persilakan KPK Periksa Kepala Dinas PU DKI

Basuki Persilakan KPK Periksa Kepala Dinas PU DKI

Written By Metro Post News on Kamis, 05 Juni 2014 | 22.34

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudy Siahaan. Pemeriksaan tersebut terkait pemberian perintah Manggas pada stafnya membuka rekening pribadi untuk menampung dana perbaikan jalan dan saluran air.
“Kalau mau periksa, saya mempersilakan KPK lakukan itu. Tapi sampai saat ini KPK belum meminta data terkait hal itu. Ini bukti komitmen saya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Pemprov DKI,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (5/6).
Ia menyatakan saat ini Manggas sedang diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Manggas telah memberikan perintah kepada 44 Kasi Pekerjaan Umum tingkat kecamatan untuk membuka rekening pribadi guna menampung dana perbaikan jalan dan saluran air senilai Rp 180 miliar.
"Memang benar kalau audit hanya sifatnya administratif, karena itu KPK silahkan untuk periksa Manggas,” ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah adanya perbedaan perlakuan antara Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan dengan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono. Baginya, dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak pandang bulu.
“Saya tidak pernah membedakan tindakan pemberantasan korupsi dalam tubuh Pemprov DKI. Cuma kalau Dishub, tingkatan kerugiannya sampai triliunan rupiah. Kebijakan saya tetap sama, mendorong institusi hukum untuk masuk dan memeriksa setiap ada dugaan korupsi," ujar Basuki.
Pernyataan itu dikeluarkan Wagun menanggapi aksi demo warga yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Penggerak (Jumper) di Balai Kota DKI, hari ini. Dalam aksi demonya, mereka meminta Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dugaan korupsi Rudi Siahaan terkait kasus korupsi APBD.
Ketua Umum Jumper Ghea Hermansyah menilai Basuki terkesan diam saat Manggas Rudi Siahaan melakukan penyelewenangan dana APBD 2013. Namun terhadap Udar Pristono, terkesan sangat tegas sekali.
"Basuki terkesan diam saat Rudi Siahaan melakukan penyelewenangan APBD. Tapi saat Dishub, kenapa berapi api semua pernyataannya," kata Ghea.
Jumper menduga pencairan dana Rp 180 miliar yang dilakukan Rudi Siahaan. Ini tidak melewati proses tender yang diatur oleh Peraturan Presiden
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah