Headlines News :
Home » , » Realisasi 12%, Silpa APBD Banten Diprediksi Bisa Mencapai Rp 3 Triliun

Realisasi 12%, Silpa APBD Banten Diprediksi Bisa Mencapai Rp 3 Triliun

Written By Metro Post News on Kamis, 19 Juni 2014 | 11.48

Serang - Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2014 mencapai Rp 7,377 trilun. Namun, hingga Juni 2014, realisasi kegiatan yang didanai dari APBD tersebut baru mencapai 12%. Berdasarkan fakta yang ada, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Provinsi Banten tahun 2014 diprediksi bisa mencapai Rp 3 triliun.
Sekretaris Komisi IV DPRD Banten Miftahudin mengatakan, keterlambatan pembangunan di Banten sudah sangat mengkhawatirkan. Jika Pemprov tidak bisa menyerap anggaran atau melaksanakan pembangunan maka Silpa APBD Banten 2014 akan sangat besar. "Kalau anggaran tidak terserap, Silpa bisa mencapai Rp 3 triliun," kata Miftahudin, di Serang, Rabu (18/6).
Menurut Miftahudin, tidak berjalannya pembangunan di Pemprov Banten ini diduga ada pembiaran yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Sebab, kata Miftahudin, ia sempat meminta Pemprov Banten agar bisa mengerjakan semua berkas kontrak pekerjaan pada Maret 2014 supaya tidak terjadi Silpa.
"Kami sudah mengkhawatirkan terbengkalainya pembangunan, karena banyak perusahaan pemenang tender diblokir KPK. Kami sudah sarankan untuk mencari solusi supaya pembangunan tidak terhenti," kata dia.
Miftahudin mengaku akan segera memanggil Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Husni Hasan. "Kami akan panggil untuk meminta penjelasan, dan supaya proyek di Banten berjalan," katanya.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Banten Ridwansyah akan menolak untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan 2014. "Bagaimana mau nambah anggaran, kalau anggaran murni saja tidak terserap?" katanya.
Ridwansyah juga meminta agar Pemprov Banten segera melakukan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013, yang hasil laporanya diserahkan BPK ke DPRD Banten. "LHP BPK belum jelas dan harus segera diselesaikan," kata dia.
Ridwansyah juga meminta Sekda Banten Muhadi untuk cepat melakukan langkah agar lelang proyek pekerjaan bisa segera dilakukan. "Kenapa sampai hari ini banyak proyek pembangunan jalan belum dilelang. Ini tanggung jawab Sekda langsung, Kalau menyalahkan dinas, terus apa fungsinya Sekda. Dia harusnya punya teknis pekerjaan," katanya.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno mengakui dari Rp 7,377 trilun APBD Provinsi Banten tahun 2014. Hingga pertengahan tahun, baru terserap baru 12%. “Permasalahan yang ada semua tahulah, tetapi saya sudah rapatkan, semua pertanyakan berapa paket yang sudah selesai dan masuk ULP (Unit Layanan Pengadaan),” jelas Rano.
Dari hasil rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banten, semua kontrak kerja diharapkan bisa selesai pertengahan Juli 2014 ini. Sehingga pada Agustus 2014 semua proyek pembangunan di Banten bisa berjalan. “Awal Agustus 2014 mudah–mudahan bisa berjalan,” terangnya.
Disinggung, terdapat anggota DPRD Banten yang menyatakan tidak akan membahas KUA dan PPAS untuk APBD perubahan 2014 jika banyak proyek pembangunan yang tidak berjalan, Rano mengatakan, secara mekanisme Pemprov Banten akan tetap menjalankanya dan mengajukan pembahasan KUA PPAS. “Jika dibahas atau tidak kita lihat nantilah, yang pasti proses pembangunan harus berjalan,” kata Rano.
Rano mengatakan, dirinya baru satu bulan menjabat sebagai Plt Gubernur Banten. Banyak juga surat keputusan (SK) yang lama, yang berubah. “Silpa memang pasti besar,” ujar Rano.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah