Headlines News :
Home » , » Sengketa PT.Sindoka VS Masyarakat Penggarap Belum Temui Titik Damai

Sengketa PT.Sindoka VS Masyarakat Penggarap Belum Temui Titik Damai

Written By Jainal Fatmi on Sabtu, 07 Juni 2014 | 13.00

LUWU TIMUR, MP - Persengketaan yang tak kunjung selesai antara masyarakat penggarap tanah dikebun milik PT. SINDOKA dengan PT. SINDOKA sampai hari ini belum ada titik penyelesaian.

Keberadaan masyarakat selaku penggarap dikebun milik PT. SINDOKA patut dipertanyakan. Sengketa antara PT. SINDOKA dengan masyarakat petani yang berkebun dilahan sindoka bukan lagi rahasia umum, hal ini sudah diketahui masyarakat luas namun sampai hari ini belum ada kepastian hukum nya.

Menurut keterangan dari perwakilan masyarakat yang berkebun di PT. Sindoka H. Nurjihad bahwa’ pihak perusahaan tidak pernah membuka ruang bagi kami untuk membicarakan hal ini secara terbuka di dalam forum, padahal kami sangat ingin sekali menyampaikan kepada pihak perusahaan apa sebenarnya maksud dan tujuannya menutup akses jalan dilokasi lahan tersebut, padahal tujuan kami hanya untuk memanen hasil tanaman kelapa sawit kami yang sudah berbuah kata H Nurjihad. juga menanyakan kenapa lahan yang kami garap saja yang selalu di obo-obo oleh PT. Sindoka padahal lahannya masih luas, kenapa bukan lahan kosong itu yang digarap duluan yang belum terkontaminasi oleh siapa pun, yang luasnya jauh lebih luas dibanding dengan lahan yang sudah kami kelola.

 Keberadaan PT. Sindoka Membantu Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Tujuan perusahaan PT. sindoka yang ingin membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat petani yang ada di wilayah sindoka patut mendapat apresiasi semua pihak karena turut serta dalam melaksanakan program pemerintah khususnya di luwu timur. Dimana perekrutan karyawan/karyawati tidak mengutamakan profesionalisme tetapi lebih mengutamakan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar untuk mengurangi jumlah pengangguran. Bahkan perusahaan melakukan pembinaan kepada petani yang mau bercocok tanam berupa jagung. Perusahaan menyediakan biaya pengolahan lahan sampai pengadaan bibit, pupuk dan lain sebagainya dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Yaitu dengan membentuk kelompok tani dengan ketentuan awal 1 Ha/orang sebagai langkah awal.

Jika lahan yang disediakan masih mencukupi dan masyarakat masih mengelolah secara berkesinambungan maka akan ditambah lagi, karena lahan yang dipersiapkan cukup luas yaitu sekitar 500 Ha. Keinginan PT. Sindoka untuk membangun pabrik kelapa sawit sementara menunggu keputusan unsur muspida kab. Luwu timur terkait peralihan tanaman dari kelapa hibrida ke kelapa sawit.

Namun hal ini sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah luwu timur, tinggal menunggu saja kata pak Rahmat selaku Manager perusahaan. Setelah kami konfirmasi Manager PT. Sindoka (Ir. Rahmat red.) terkait persoalan masyarakat penggarap di kebun wilayah area perusahaan PT. SINDOKA yang sudah terlanjur menanam kelapa sawit, beliau menjelaskan secara rinci bahwa’ lahan 3500 Ha itu HGU nya sampai 2017.

Sedangkan tujuan perusahaan yang ingin memusnahkan kelapa sawit yang ada agar bibit yang ditanam nanti harus diseragamkan yaitu bibit unggul. Dengan memusnahkan tanaman kelapa sawit yang sudah ada dilokasi tersebut, perusahaan dengan mudah mengatur lahan itu untuk dibuat perkebunan kelapa sawit yang jauh lebih berarti dan berkwalitas. karena bibit yang ditanam masyarakat di area lahan itu tidak jelas (ilegal) dan belum tentu ada sertifikasinya. Sedangakan bibit yang akan kami tanam nanti adalah yang betul-betul memenuhi syarat standar yang disertifikasi dan terdaftar Dinas perkebunan yang hasilnya jauh lebih berkwalitas.

Olehnya Itu lahan tersebut harus benar-benar dikuasai oleh perusahaan dengan cara mengosongkan tanaman kelapa sawit yang ada, karena pihak perbangkan selaku mitra perusahaan tidak menginginkan kalau masih ada pihak lain yang mengelola didalam, begitu pula dengan pihak investor kata pak Rahmat. Dan secara tekhnis harus dikerjakan secara bersamaan lahan yang 3500 Ha itu tanpa tebang pilih, agar penataan kebun secara rapi dan teratur yang sudah direncanakan oleh konsultan yaitu mulai dari pembuatan jalan sampai dengan penataan kebun dan tanaman itu harus rapi dan teratur untuk memudahkan proses penanaman sampai pemanenan.

 Makanya harus dimusnahkan terlebih dulu tanaman kelapa sawit yang sudah ada untuk memudahkan penataan lokasi selanjutnya jelas pak Rahmat. Mengenai ganti rugi kepada masyarakat yang mempunyai tanaman di dalam secara tekhnis harus mempunyai alas hak, jika masyarakat yang memenuhi syarat itu akan diganti rugi, tapi yang diganti rugi bukan tanaman, karena sebelum masyarakat menanam kelapa sawit mereka menebang tanaman kelapa hibrida milik perusahaan dan membakarnya, kalau masyarakat minta diganti rugi tanamannya kami juga minta diganti rugi kelapa hibrida yang dimusnahkan itu katanya lagi.

Karena masyarakat masuk mengolah lahan milik PT. sindoka tanpa se izin dari pihak perusahaan (ilegal). Sementara yang masih bertahan sampai saat ini tinggal satu atau dua orang, yaitu kelompoknya H Nurjihad saja katanya. Sementara masyarakat yang lain ada yang membangun kerja sama dengan perusahaan, dengan cara bekerja di perusahaan itu dan ada pula yang menanam tanaman jangka pendek yaitu jagung. (ASRIL)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah