Headlines News :
Home » , » Perusahaan yang Telat Bayar THR Kena Sanksi

Perusahaan yang Telat Bayar THR Kena Sanksi

Written By Metro Post News on Rabu, 16 Juli 2014 | 13.20

Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mendesak kepada perusahaan-perusahaan yang belum juga membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk segera memenuhi hak karyawannya itu.

Menurutnya, sanksi pidana sudah menanti perusahaan-perusahaan yang telat membayarkan THR.

"Sudah ada dalam peraturan, kalau ada yang telat bayar THR itu nanti akan kena sanksi pidana," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Rabu 16 Juli 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, setiap perusahaan wajib untuk memberikan THR kepada para pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal tiga bulan.

THR itu diberikan sebesar satu bulan gaji kepada pegawai yang telah bekerja 12 bulan, dan disesuaikan untuk pekerja yang masa kerjanya masih kurang dari tiga bulan.

Tidak hanya para pekerja di perusahaan, menurut Ahok, para pekerja yang bekerja di sektor informil pun harus diperhatikan pemenuhan haknya. Namun, ia mengakui, hal itu masih sulit dilakukan karena banyaknya tenaga kerja di sektor tersebut.

"Biasanya yang lebih ditekan, yang ditunda-tunda pembayarannya itu PRT, yang jaga toko, atau jaga apa. Itu jadi masalah. Karena pada praktiknya juga emang enggak gampang, karena permintaan untuk memenuhi hak-hak para pekerja ini begitu besar. Jadinya perusahaan, pengusaha jadi pada sombong," ujarnya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, menurut Ahok, pemerintah pusat harus segera membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja itu. Dengan begitu, para pekerja di sektor informil bisa lebih dihargai dan terpenuhi hak-haknya.

"Makanya, kita mesti naikkan nilai kemampuan orang. Kalau begitu, pasti penghargaan kepada mereka juga akan lebih tinggi. Kalau sekarang itu pembantu digaji kecil sekali. Cuma dikasih makan dan tidur. Itu enggak pantas. Itu tugas pusatlah buat mengaturnya," ujarnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono, menegaskan bahwa pihaknya memberikan batas waktu hingga H-7, atau tanggal 21 Juli 2014, untuk perusahaan membayarkan THR kepada para pekerjanya.

Untuk memastikan hal itu terlaksana, menurutnya, Disnakertrans DKI Jakarta telah mengirimkan surat edaran tentang monitoring THR keagamaan dan imbauan mudik Lebaran bersama ke perusahaan-perusahaan tersebut.

"Kita atur biasanya sampai H-7 Idul Fitri ya. Selama ini, perusahaannya biasa menurut. Kalau pun ada masalah, pegawainya yang akan mengadu," tuturnya
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah