Headlines News :
Home » , » Realisasi Penerimaan PBB DKI Capai 77 Persen

Realisasi Penerimaan PBB DKI Capai 77 Persen

Written By Metro Post News on Selasa, 23 September 2014 | 19.17

Jakarta - Hingga pekan ketiga September 2014, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di DKI Jakarta sudah mencapai 77 persen, atau mencapai Rp 5 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6,5 triliun.
Agar target tercapai, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI memperpanjang waktu pembayaran PBB hingga 30 September. Artinya, DPP DKI memiliki waktu satu pekan untuk mengejar kekurangan penerimaan PBB sebesar Rp 1,5 triliun.
Kepala DPP DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan, pihaknya telah memberikan toleransi kepada wajib pajak untuk membayarkan PBB hingga akhir September. Sebenarnya jatuh tempo pembayaran PBB pada 28 Agustus.
“Kita perpanjang waktu pembayarannya. Kita juga memberikan toleransi denda dua persen per bulan tidak diterapkan pada bulan ini, meski sudah melewati tanggal jatuh tempo,” kata Iwan, Selasa (23/9).
Pada akhir September, lanjutnya, DPP DKI akan melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB. Bila pada akhir September, target PBB belum tercapai, kemungkinan besar waktu pembayaran akan diperpanjang selama 30 hari lagi.
“Jika belum mencapai target, akan kita perpajang lagi selama 30 hari,” ujarnya.
Pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran PBB, dikarenakan saat ini masih banyak warga yang sedang mengajukan pengurangan biaya pembayaran PBB.
“Masih banyak warga yang sedang mengajukan pengurangan biaya pembayaran PBB. Sekarang masih proses penyelesaian pengajuannya. Nah, kita menunggu itu,” paparnya.
Dia mengharapkan target penerimaan PBB di tahun ini dapat tercapai, karena tahun lalu, realisasi penerimaan PBB tidak tercapat. Dari target sebesar Rp 3,5 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp 3,3 triliun. Padahal batas waktu pembayaran telah diperpanjang, mulai dari 28 Agustus hingga akhir Desember 2013.
“Jadi bisa saja diperpanjang sampai Desember. Kita akan evaluasi terus setiap bulannya. Mudah-mudahan sih bisa mencapai apa yang kita targetkan,” tegasnya.
Tahun ini Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem progresif untuk PBB. Pemberlakuan sistem ini mengacu pada Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan. Setiap warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, dikenakan pajak lebih besar. Sebaliknya, warga yang memiliki kemampuan ekonomi kecil, dibebankan pajak lebih kecil.
Dari 1,8 juta wajib pajak PBB, sebagian besar masuk dalam kategori NJOP antara Rp 200 juta-Rp 2 miliar sebanyak 900.000 wajib pajak (WP). Kemudian NJOP di bawah Rp 200 juta sebanyak 700.000 WP, dan sisanya NJOP Rp 2 miliar-Rp 10 miliar dan di atas Rp 10 miliar.
Untuk jumlah wajib pajak di Jakarta Barat sebanyak 433.328, Jakarta Pusat 245.764, Jakarta Timur 483.800, Jakarta Utara 322. 417, Jakarta Selatan 404.252, dan Pulau Seribu 4.696 wajib pajak.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah