Headlines News :
Home » , » Reformasi Birokrasi Perlu Menyertakan Publik

Reformasi Birokrasi Perlu Menyertakan Publik

Written By Metro Post News on Selasa, 09 September 2014 | 20.59

Jakarta - Sudah mafhum kita ketahui, birokrasi pemerintahan di Indonesia begitu ruwet dan setiap fungsinya saling tumpang-tindih. Apabila pemerintahan baru tidak memikirkan ini sebagai masalah yang penting, apa pun yang menjadi program pemerintahan nanti akan sulit dijalankan.
Reformasi Birokrasi Summit merekomendasikan dua langkah yang bisa diambil pemerintahan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Adalah pembenahan sumber daya manusia dan penataan kelembagaan.
Selain itu, pembenahan profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara harus berjalan. Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dijelaskan rambu pengawasan hingga pemberian reward and punisment.
"Pemerintah baru harus mengubah pola pikir dan budaya kerja birokrasi yang umumnya dipenuhi patologi-patologi yang dianggap lumrah. Dus, menyembuhkan penyakit birokrasi yang akut dan memperbaiki mutu layanannya membutuhkan manajemen perubahan yang konsisten dan persisten," kata Ketua Tim Reformasi Birokrasi Summit, Rizal Malik.
Sedangkan, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, diperlukan keikutsertaan publik untuk mereformasi birokrasi, bukan hanya sebagai pengguna layanan birokrasi, tetapi juga sebagai pendukung dan pengawas.
"Reformasi birokrasi terlampau penting untuk diserahkan hanya kepada birokrat," tambahnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah