Headlines News :
Home » , » Setelah 69 Tahun, Indonesia Akhirnya Punya UU Kelautan

Setelah 69 Tahun, Indonesia Akhirnya Punya UU Kelautan

Written By Metro Post News on Selasa, 30 September 2014 | 10.38

Jakarta - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) Kelautan pada sidang paripurna hari ini. Dengan UU Kelautan, pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi dapat dilaksanakan secara nyata. UU Kelautan mempertegas kebijakan maupun peraturan yang ada, termasuk tata ruang laut nasional (zonasi) diatas 12 mil yang belum diatur dalam UU Pesisir No.1 tahun 2014.
"UU ini mengatur kebijakan nasional pengelolaan laut secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang ada," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Sutarjo dalam Sidang Paripurna Kesepuluh DPR RI di Jakarta, Senin (29/9).
UU Kelautan juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana sesuai konvensi hukum laut international tahun 1982, Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensi maritim di laut lepas, selain di laut teritorial, wilayah yuridiksi maupun kawasan dasar laut.
Seperti diketahui, potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun per tahun yang dibagi dalam empat kelompk sumber daya kelautan: renewable resources (perikanan, terumbu karang, mangrove, rumput laut, padang lamun); non-renewable resources (minyak, gas bumi, tambang, mineral); energi kelautan (gelombang laut, pasang surut, arus laut, panas laut); environmental services (transportasi, pariwisata, pertahanan dan keamanan).
"UU Kelautan merupakan produk hukum pertama yang dihasilkan secara tripartit antara pemerintah, DPR dan DPD. Ini sekaligus mnegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan maritim," tuturnya.
Sharif mengatakan, UU Kelautan telah mengalami perjuangan panjang sebelum disahkan, sekitar 69 tahun. Diawali dengan deklarasi Juanda pada 1957 sebagai pengakuan negara kepualauan Indonesia, pembentukan dewan maritim yang mulai melakukan kajian akademis RUU Kelautan pada 1999 yang berganti nama menjadi dewan kelautan Indonesia tahun 2007. Dilanjutkan inisitaif DPD yang mengusulkan inisitaif RUU Kelautan ke badan legislatif DPR pada 13 Maret 2013, namun sempat terhenti karena kewenangan legislasi DPD. Baru setelah putusan MK No.92/PUU/X/2012 yang menetapkan DPD dapat mengajukan RUU, pembahasan RUU Kelautan kembali dilanjutkan.
Syarif mengingatkan, UU Kelautan baru awal perjuangan menuju Indonesia sebagai negara maritim. Menurutnya, masih ada dua hal yang perlu dilakukan setelah adanya UU Kelautan, yakni pengembangan teknologi dan inovasi serta pemanfaatan sumber daya perekonomian kelautan hingga minimal 30 persen.
"Kita masih di bawah 20 persen, masih ada tahan lainnya, pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan sebagainya, pemerintah baru perlu fokus ke situ dalam lima tahun ke depan," tambahnya.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah